Saya dan [mungkin] Anda semua, bangga dan rela bergabung ke AJI, antara lain karena organisasi inilah yang mengajarkan para wartawan untuk bekerja profesional, memiliki harga diri, tidak menjadi pelacur dan tidak takluk kepada kepentingan pemodal dan bos media. Lalu, kini AJI berusia 17 tahun.

oleh Rusdi Mathari
Teman-teman yang baik
Pernahkah Anda dicap sebagai wartawan bermasalah? Saya pernah. Seorang kawan menyampaikan, saya adalah wartawan yang selalu bermasalah di media, tempat saya bekerja. Saya mencoba mengerti mengapa kawan itu sampai pada kesimpulan semacam itu, kendati saya tentu terkejut dan kecewa. Sejauh ini, saya mengenalnya sebagai aktivis yang selalu berteriak tentang ketidakadilan bekerja di media.

Cap sebagai wartawan bermasalah dari kawan itu bermula ketika sekitar Maret lalu, saya bercerita kepadanya, soal pengaduan Marthen Selamet Susanto ke polisi. Selamet adalah pemimpin redaksi Koran Jakarta. Dia melaporkan saya ke polisi untuk delik penggelapan inventaris kantor: laptop merek HP produksi 2007, dan kartu pers. Senin lalu, saya diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tapi polisi tampak bingung setelah mendengar keterangan saya.

Kepada polisi, saya antara lain menyatakan, pengaduan Selamet ke polisi dipicu oleh pengaduan saya ke Disnaker Jakarta Pusat soal PHK sepihak dari Koran Jakarta untuk saya, Maret 2010. Dalam mediasi di Disnaker, pihak Koran Jakarta tidak mengakui ada -PHK untuk saya dan karena itu saya masih dianggap sebagai karyawan PT Berita Nusantara, penerbit Koran Jakarta.

Di BAP itu, saya juga menyatakan, karena saya masih berstatus sebagai karyawan, maka laptop dan kartu pers Koran Jakarta termasuk alat kelengkapan kerja yang melekat kepada saya sebagai wartawan Koran Jakarta. Semua barang itu ada pada saya, dan masih dalam keadaan baik. Saya juga menyatakan, kasus ini adalah soal perburuhan dan kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industri. Ketika ditanya, apakah pihak Koran Jakarta pernah meminta laptop dan kartu pers itu kembali saya jawab tidak pernah. Saya juga menyatakan, dilarang masuk kantor oleh Satpam atas perintah manajemen Koran Jakarta.

Selesai saya menceritakan kasus saya, kawan itu lalu memberi cap saya sebagai wartawan bermasalah. Kata dia, setidaknya begitulah yang dia dengar dari beberapa orang. Dia pula yang menyatakan, ini kasus kesekian, setelah saya juga bermasalah dengan manajemen majalah Trust. Dia menyarankan saya untuk berhenti menjadi wartawan bermasalah, dan bekerja dengan tenang di tempat baru.

Di luar kekecewaan saya, saya diam-diam menyalahkan nasib buruk saya dan berusaha membenarkan anggapan teman itu: saya wartawan bermasalah. Namun semakin saya menerima anggapan itu, saya semakin tak paham: apakah ketika seorang wartawan membela rekan kerja yang di-PHK dan kemudian menuntut hak berupa gaji yang tidak dibayar, harus dicap sebagai wartawan bermasalah? Saya semakin tidak paham karena anggapan itu justru keluar dari mulut wartawan yang mengaku sebagai aktivis dan katanya selalu memperjuangkan hak-hak wartawan.

Kepadanya, saya lalu bercerita, di majalah Trust, saya adalah ketua serikat pekerja. Saya mempersoalkan PHK terhadap beberapa wartawan Trust yang dipecat sepihak tapi karena itu, saya kemudian juga dipecat oleh manajemen Trust. Ketika kasus itu sampai ke Mahkamah Agung, manajemen Trust kalah dan harus membayar kewajibannya kepada saya, Bambang Bujono dan Bajo Winarno. Tapi manajemen Trust, baru menunaikan kewajiban itu enam tahun setelah PHK.

Di Koran Jakarta, kasusnya juga kurang lebih sama dengan di Trust, meski saya bukan ketua serikat pekerja. Lebih dari itu, saya juga menerima PHK dari Koran Jakarta, dan tidak berusaha menuntut pesangon seperti yang pernah saya lakukan kepada manajemen Trust. Saya hanya menuntut gaji [sebulan] yang menjadi hak saya, karena pada Maret 2010 saya masih bekerja penuh di Koran Jakarta.

Pengaduan saya ke Disnaker pun saya lakukan “diam-diam” dan tak melibatkan AJI, induk organisasi profesi saya, karena saya tak mau, kasus PHK sepihak dari Koran Jakarta yang menimpa saya menjadi ramai. Lebih dari itu, saya tak hendak merepotkan banyak orang, teman-teman saya wartawan yang bernaung di AJI, tapi saya kemudian dicap sebagai wartawan bermasalah meski selama bekerja menjadi wartawan, saya bahkan tidak pernah menuntut fasilitas apa pun, atau memperdagangkan profesi dan berita.

Teman-teman yang baik
Sungguh, menjadi wartawan yang di-PHK itu tidak enak, membuat malu, dan menyedihkan. Saya percaya tidak seorang pun dari kita mengharapkan di-PHK, dan hanya wartawan sinting yang berharap di-PHK agar kemudian misalnya mendapat pesangon. Saya mengalami PHK dua kali, dan semua tanpa alasan yang jelas dan bukan untuk alasan profesional semisal karena saya menulis berita yang melanggar kode etik dan sebagainya.

Namun faktanya, PHK terhadap wartawan terus berlangsung. Tahun lalu ada ratusan wartawan di Indonesia yang di-PHK dari media, tempat mereka bekerja. Tahun ini, jumlahnya mencapai puluhan, dan mungkin akan bertambah hingga akhir tahun. Penyebab mereka di-PHK beraneka alasan, tapi kebanyakan karena kesewenang-wenangan para bos media.

Ke mana mereka mengadu? Sebagian besar ke AJI tapi saya meyakini, wartawan yang di-PHK dan tidak mengadukan [dengan alasan bermacam-macam] ke AJI, jumlahnya lebih banyak.

Ada yang merasa tidak berdaya melakukan apa-apa bahkan jika itu hanya untuk menuntut pesangon. Itu terutama menimpa para wartawan dari media-media kecil, baik dari segi modal maupun pengaruh dan jangkauan edar. Menuntut bagi mereka hanya buang-buang waktu dan melelahkan.

Sebagian yang lain, merasa malu meramaikan kasus mereka dengan medianya karena menganggap diri sebagai kumpulan orang-orang pintar, berpendidikan, dan profesional. Mereka berpikir, apa jadinya kalau akhirnya seluruh dunia tahu, kumpulan-kumpulan orang hebat itu ternyata tak berdaya menghadapi keangkuhan pemilik dan pengelola media di tempatnya bekerja. Atau bisa karena alasan lainnya.

Dan atas nama semua alasan itu, mereka karena itu lebih memilih untuk tidak bersuara, sembari diam-diam mencari peluang bekerja di media lain, meloncat ke sana ke mari, setelah itu kembali dengan lantang menuliskan berita soal TKI yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan mereka, pemecatan yang menimpa para pekerja sebuah bank, PHK massal buruh pabrik, korupsi uang negara, atau hak-hak orang lain yang dikebiri.

Tentu, itu semua soal pilihan jika tidak mungkin disebut sebagai sebuah ironi. Wartawan yang pekerjaannya telanjur dianggap sebagai pembela kebenaran, pembela ketidakadilan, penyambung suara kebebasan berpendapat, membela hak-hak kaum tertindas, ternyata hanya diam tidak melakukan apa pun, ketika mereka atau teman mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh bos media, tempat mereka bekerja.

Lihat atau dengarlah kemudian, para wartawan itu dengan gagah bisa melakukan aksi boikot atau mogok untuk tidak meliput sebuah sumber, karena persoalan sepele. Misalnya karena teman mereka dianiaya oleh sumber dan sebagainya. Mereka pula, bisa dengan berbagai alasan menghentikan untuk tidak mengirimkan berita ke meja redaksi karena alasan solidaritas atau karena nasib buruk yang menimpa rekan mereka di lapangan yang diperlakukan tidak adil oleh sumber berita.

Teman-teman yang baik
AJI yang saya tahu, sejak awal memberi garis tegas sebagai organisasi profesi yang [akan] membela hak-hak wartawan ketika diperlakukan tidak adil oleh para pemilik dan bos media. Hanya AJI pula, yang sejak awal menyerukan upah layak minimal untuk seorang wartawan dan mendorong pembentukan serikat pekerja.

Intinya, AJI menghendaki wartawan bisa hidup sejahtera, dan di media tempat bekerja, wartawan tidak diperlakukan hanya sebagai kelas pekerja yang tidak memiliki daya tawar. Dan saya percaya upaya AJI yang luar biasa semacam itu, pasti didukung oleh semua anggota AJI, meski dalam pelaksanaannya mungkin soal lain. Juga oleh mereka yang kebetulan kini menjadi pejabat atau bos di media. Mereka memegang posisi kunci, setidaknya diberi kewenangan untuk merekrut atau memberhentikan wartawan.

Pertanyaannya kemudian, apakah anggota AJI yang menjadi bos media itu lalu turut memperjuangkan “amanat” AJI: memberi upah layak sesuai ketentuan AJI, dan mendukung pembentukan serikat pekerja di tempat mereka bekerja? Atau sebaliknya malah ikut memberangus hak-hak wartawan di tempatnya bekerja?

Pertanyaan ini menurut saya penting, karena beberapa kasus PHK yang menimpa anggota AJI, faktanya, sebagian juga terjadi di media yang dipimpin adalah anggota AJI. Kasus PHK di Trust 2004 adalah salah satu contohnya.

Ada cerita seorang wartawan yang di-PHK dari tempatnya bekerja, dan dia tahu, para bos medianya adalah anggota AJI dan membiarkan PHK terhadap dirinya terjadi. Wartawan lainnya mengeluh, karena bos medianya yang anggota AJI bukan saja tidak memperjuangkan upah layak wartawan, tapi malah memberi pilihan untuk menerima gaji yang sudah ditetapkan perusahaan atau berhenti kerja sembari berujar, “Masih banyak kok yang butuh pekerjaan.”

Bos media lainnya tidak memperpanjang kontrak wartawannya dengan alasan “profesional” tanpa pernah menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai “profesional” itu. Di tempat lain, bos medianya meminta untuk tidak mendirikan serikat pekerja. Dan sebagainya.

Kalau sebagian kenyataannya adalah seperti itu, lantas siapa yang akan membela para wartawan ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh bosnya, dan pada akhirnya diberhentikan secara sepihak dari media tempatnya bekerja?

Sungguh, saya pribadi memaklumi, jika ada anggota AJI yang kebetulan sudah jadi bos media, belum sanggup memperjuangkan kesejahteraan karyawannya. Tapi yang tidak bisa saya mengerti, jika ada bos media kemudian juga terlibat memberangus hak wartawan berserikat, dan malah menekan para wartawannya untuk menerima upah yang sudah ditetapkan perusahaan. Saya semakin tidak memaklumi, ketika ada bos media dan anggota AJI yang memberi cap kepada wartawan yang di-PHK dan sedang memperjuangkan haknya, sebagai wartawan bermasalah.

Teman-teman yang baik
Saya dan [mungkin] Anda semua, bangga dan rela bergabung ke AJI, antara lain karena organisasi inilah yang mengajarkan para wartawan untuk bekerja profesional, memiliki harga diri, tidak menjadi pelacur dan tidak takluk kepada kepentingan pemodal dan bos media. Lalu, kini AJI berusia 17 tahun, dan besok [Jumat 7 Juli] akan ada resepsi untuk merayakan hari jadinya.

Itu usia memang relatif muda tapi saya kira, tantangan AJI ke depan akan jauh lebih berat antara lain karena akan terus menemui kasus-kasus PHK para wartawan, di tengah industrialisasi media atau perusahaan pers. Di masa mendatang, AJI bukan hanya akan menghadapi represi terhadap kebebasan wartawan mendapatkan informasi, melainkan juga akan semakin sering berhadapan dengan para pemilik dan bos media yang sewenang-wenang terhadap para wartawan.

Selamat memperingati hari jadi AJI, kawan-kawan. Mudah-mudahan, Anda semua tidak mengalami mimpi buruk PHK. Pemecatan sepihak bukan saja menutup penghasilan setiap bulan, melainkan juga memberi dampak psikologis yang menyakitkan bagi wartawan dan keluarganya. Dan akan lebih menyakitkan lagi, karena Anda kemudian bisa dicap sebagai wartawan bermasalah gara-gara hanya menuntut hak pembayaran gaji, dan pesangon. Dianggap kudis, dan diam-diam akan selalu dibicarakan di antara sesama bos media.

Saya mengalami semua itu.

tabik
rusdi amrullah
alias rusdi mathari
[begitulah tertulis di BAP polisi, Senin 4 Juli 2011]

Iklan