Di zaman sekarang, tentu sulit mencari orang-orang seperti menteri Syafruddin yang bersama keluarganya hidup serba kekurangan. Mungkin nyaris tidak ada. Tapi orang-orang yang berebut agar ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri atau staf khusus, semakin banyak.

oleh Rusdi Mathari
Pada masanya, Syafruddin Prawiranegara adalah salah satu pejabat negara yang paling dipercaya oleh Sukarno-Hatta. Dia pernah menduduki beberapa jabatan yang berpengaruh di negara ini. Selain pernah ditunjuk sebagai menteri keuangan, Syafruddin pernah menjadi gubernur Bank Indonesia, menteri kemakmuran, wakil perdana menteri dan diberi mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Tapi semua jabatan itu ternyata tak memengaruhi kehidupan Syafruddin dan keluarganya, secara ekonomi. Sebagai menteri keuangan, kehidupan dia dan keluarganya bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Istrinya, Tengku Halimah pernah harus berjualan sukun goreng untuk menghidupi empat anak mereka.

Karena kehidupan mereka yang serba kekurangan, Aisyah putri sulung Syafruddin pernah protes kepada sang ibu. Dia bertanya kenapa ibunya tidak meminta bantuan kepada Sukarno dan Hatta atau Sultan Hamengku Buwono IX. Kepada tiga tokoh itu, Aisyah memanggil Om. “Apa ibu tidak malu? Ayah orang hebat, keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat,” kata Aisyah, atau Icah.

Dan inilah jawaban Halimah kepada Aisyah: Ayahmu sering mengatakan kepada ibu agar kita jangan bergantung pada orang lain, Icah. Kalau tidak penting sekali jangan pernah meminjam uang, jangan pernah berutang. Yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang salah seperti mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu.”

Ketika Farid ditanya tentang kisah ibunya yang pernah berjualan sukun goreng, putra bungsu Syafruddin itu tak kuasa terisak. “Maafkan saya. Saya tidak bisa menahan kesedihan kalau mengingat kembali kisah itu,” kata Farid.

Kisah menteri keuangan Syafruddin dan keluarganya yang hidup miskin itu diceritakan  oleh Akmal Nasery Basral dalam buku Presiden Syafruddin. Terungkap di buku ini, setelah menjadi menteri keuangan dan tinggal di Yogyakarta, hidup Syafruddin dan keluarganya bahkan jauh lebih miskin dibandingkan saat menjabat inspektur pajak di Kediri. Jumlah hartanya berkurang banyak.

Di zaman sekarang, tentu sulit mencari orang-orang seperti menteri Syafruddin yang bersama keluarganya hidup bersahaja. Mungkin nyaris tidak ada. Tapi orang-orang yang berebut agar ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri atau staf khusus, semakin banyak. Bagi mereka, jabatan bukan saja [dianggap] penting, tapi lebih dari itu, yang terbayang dan diharapkan adalah sejumlah kemewahan dan fasilitas termasuk koneksi politik.

Gaji seorang menteri yang Rp 19 juta per bulan, mungkin memang tidak cukup besar.  Tapi itu hanya gaji pokok. Di luar itu, seorang menteri masih bisa membawa pulang  tunjangan kelebihan jam kerja senilai Rp 7,5 juta. Kalau kebetulan, dia  tercatat sebagai anggota komisi atau komisaris sebuah BUMN, masih akan ada honor tambahan antara Rp 1 juta-Rp 25 juta.

Itu belum termasuk honor kalau dia diundang sebagai pembuka acara seminar dan sebagainya. Seorang pekerja di perusahaan minyak bercerita, dia pernah mengeluarkan dana Rp 500 juta untuk uang saku seorang menteri karena si menteri diminta datang untuk meresmikan perusahaan mereka di Jakarta.

Untuk rumah, para menteri menempati rumah dinas berukuran besar lengkap dengan semua fasilitasnya: telepon dan listrik gratis. Di garasi rumah, ada sedan Toyota Camry seharga Rp 350 juta, yang perawatan dan bahan bakarnya juga ditanggung oleh uang negara. Kalau hendak ke kantor atau bepergian, di depan mobil mereka akan didahului oleh voorijder, dengan sirene yang meraung-raung minta dibukakan jalan.

Untuk keperluan sehari-hari, mereka bisa menggunakan dana taktis yang disebut Dana Operasional Menteri. Jumlahnya berbeda-beda untuk setiap menteri atau kementerian atau pejabat tinggi negara, tergantung pada beban tanggung jawab masing-masing. Ada yang menerima Rp 100 juta, ada yang mengantongi Rp 150 juta. Untuk bepergian ke luar Jakarta, setiap saat sudah tersedia pesawat atau kendaraan lain, bahkan juga untuk para pembantu rumah tangga mereka.

Zaman memang berubah. Bukan hanya soal gaji dan fasilitas seorang menteri yang berubah, melainkan cara penunjukan mereka pun kini berganti. Di zaman Sukarno, mereka yang akan ditunjuk sebagai menteri, didatangi satu per satu ke rumah masing-masing. Sebagian dipanggil ke Istana. Tanpa publikasi. Di zaman Soeharto, mereka yang akan ditunjuk sebagai menteri diam di rumah masing-masing menunggu telepon dari Cendana sambil mengundang wartawan.

Kini, orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri, dipanggil satu per satu dan kemudian datang ke rumah pribadi SBY yang mewah di Cikeas, Bogor dan diliput oleh para wartawan. Sebelum dan setelah bertemu dengan SBY, mereka tak lupa beraksi di depan kamera, dan buncis… mereka pun tak henti mengumbar senyum.

Mereka lalu tampak mirip dengan orang-orang yang berharap bisa menjadi bintang dan kemudian mengikuti acara seperti Srimulat Mencari Bakat atau Indonesian Idol. Soal apakah mereka pantas menjadi menteri, benar-benar bisa bekerja dan menjadi bintang penerang untuk rakyat, itu soal lain.

Dan acara seperti itu, pekan lalu kembali terulang di Cikeas, menyusul rencana SBY yang konon akan menunjuk menteri baru untuk mengganti menteri yang lama yang dianggap gagal. Sejumlah orang dipanggil menghadap ke Cikeas. Para petinggi partai politik diminta datang. Mereka lalu beraksi di depan kamera meski pada saat yang sama, enam warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT dilaporkan mati kelaparan karena tidak diurus dengan baik dan benar oleh negara.

Singkat kata, menjadi menteri di zaman sekarang memang bergelimang kemewahan: ekonomi dan popularitas itu. Mungkin karena tahu begitu enaknya menjadi menteri, seorang menteri bahkan mengundang khusus sekelompok santri untuk berdoa selama 40 hari 40 malam agar dia tidak dicopot dari jabatannya. Menteri yang lain membayar sekelompok orang untuk berunjuk rasa agar dia tetap dipertahankan di kabinet.

Menggelikan memang. Tapi setelah orang-orang semacam menteri Syafruddin [yang hidup serba kekurangan tapi benar-benar hanya mengabdi kepada negara dan untuk kepentingan rakyat] sudah tidak ada lagi, apa yang tidak lucu dari tingkah laku pejabat negara di zaman SBY ini?

Iklan