Kalau kasus Miranda Goeltom ini hanya berhenti di Nunun atau kelak Miranda, penangkapan Nunun oleh KPK bisa disebut percuma.

oleh Rusdi Mathari
Nunun Nurbaeti akhirnya mengaku. Dia diminta menyuap puluhan anggota Komisi IX DPR [1999-2004] oleh Miranda Goeltom agar Miranda dipilih sebagai deputi gubernur senior BI. Hanya saja kata Nunun, dana suap [dalam bentuk cek] bukan berasal Miranda pribadi melainkan dari salah satu pengusaha. Nunun sayangnya tak bersedia mengungkap identitas pengusaha yang mendanai Miranda. Dia mengaku takut, meski Adang Daradjatun suaminya adalah eks wakil kepala Polri.

Pengakuan Nunun itu tentu saja hanya khayalan, tapi bukan tidak mungkin dia akan mengaku seperti itu. Gejalanya sudah terlihat, ketika Adang, bersuara keras mempertanyakan status Miranda dalam kasus ini. “Di mana keadilannya? Orang yang memberi [suap] tidak naik statusnya menjadi tersangka? Yang mengumpulkan orang tidak jadi tersangka, tapi istri saya justru dijadikan tersangka. Di mana keadilan itu?” kata Adang suatu hari.

Adang memang pantas meradang tapi kasus Miranda yang diduga melibatkan istrinya, harus diakui adalah salah satu kasus korupsi yang luar biasa. Kasus ini melibatkan nama-nama berpengaruh, menjaring banyak politisi [yang sebagian bahkan mati di penjara] dan menjadi kontroversial karena KPK hanya menangkap para penerima suap tapi tidak menjerat pemberi suap.

Semua berawal dari laporan Agus Condro kepada KPK, Agustus 2008. Menurut Agus, sebelum pemilihan deputi gubernur senior BI 2004, seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP telah diminta untuk memenangkan Miranda. Mereka antara lain pernah dikumpulkan di ruang Poksi anggota Komisi IX dari PDIP di Lantai 8 Gedung Nusantara I. Dalam pertemuan itu, Panda Nababa yang memimpin rapat menyebutkan, Miranda bersedia memberikan kompensasi Rp 300 juta per orang tapi menurut Agus, Tjahjo Kumolo malah minta Rp 500 juta.

Sehari setelah hari pemilihan itu, semua anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diminta agar datang ke ruangan Emir Moeis. Di sana, semua anggota termasuk Agus dibagikan amplop yang di dalamnya berisi cek yang dikeluarkan Bank International Indonesia [BII].

Agus sendiri mengaku menerima 10 lembar cek, masing-masing bernilai Rp 50 juta. Lembaran cek dimasukkan ke dalam amplop putih dengan kode “TJ”. Mereka yang tidak hadir pada hari itu, amplopnya dititipkan kepada Dudhie Makmun Murod [salah satu terpidana dalam kasus yang sama yang sudah dihukum dua tahun penjara].

Gara-gara laporan itu, Agus dipecat dari PDIP tapi laporan Agus tidak langsung ditindaklanjuti oleh KPK. Kasus ini baru ditelisik KPK pada Mei 2009, setelah Antasari Azhar [eks ketua KPK] mendekam di sel tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Itu pun setelah PPATK membuka data soal pembelian dan pencairan sekitar 400 cek yang diduga terkait dengan laporan Agus. Ratusan cek itu masing-masing bernilai Rp 50 juta dengan jumlah total Rp 20 miliar dan dilakukan sejumlah orang termasuk oleh Agus dan beberapa anggota DPR yang lain.

BII dan Artha Graha
Awalnya KPK menjerat empat anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Mereka adalah Dudhie, Udju, Hamka, dan Endin. Belakangan KPK juga menetapkan 26 anggota DPR para periode yang sama termasuk Agus, Panda dan Pazkah Suzeta. Mereka dituding menerima suap, yang totalnya berjumlah Rp 24 miliar. Mereka semua divonis hukuman penjara.

Dalam sejumlah persidangan terungkap, sejumlah saksi dan terdakwa kasus ini mengaku cek suap yang mereka terima mengalir dari kantor perusahaan Nunun di Jalan Riau, Jakarta. Arie Malang Judo, salah satu direktur PT Wahana Esa Sejati mengaku membagikan cek suap kepada perwakilan empat fraksi di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 beberapa jam setelah Miranda terpilih. Nunun berkali-kali membantah keterangan para saksi dan terdakwa itu.

Belakangan, KPK menemukan indikasi 480 lembar cek perjalanan dalam kasus ini. Ratusan cek itu terlacak karena nomor seri cek perjalanan yang diterima Agus diketahui asal-usulnya. Dari mana asal-usul cek itu?

Bersaksi di persidangan Dudhie, Maret 2010, Krisna Pribadi yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi urusan cek perjalanan BII mengakui, ratusan cek itu dikeluarkan oleh BII. Namun kata dia, cek itu dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya yang memerlukan 480 lembar cek, yang setiap lembarnya bernilai Rp 50 juta. Dari tanda terima, Krisna tahu, klien yang dimaksud Artha Graha adalah PT First Mujur Transplantation & Industry, sebuah perusahaan agro industri, terutama kelapa sawit. Perusahaan itu konon memerlukan cek perjalanan untuk membayar lahan di Sumatra.

Paling tidak, begitulah pengakuan Budi Santoso, direktur keuangan PT First Mujur, ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, April 2010. Kata Budi, perusahaan tempatnya bekerja membeli cek perjalanan untuk membayar uang muka pembelian perkebunan kelapa sawit. Pernyataan yang sama, juga disampaikan Budi, 20 September 2010 ketika diperiksa oleh KPK. Menjawab pertanyaan wartawan, untuk apa sebenarnya cek perjalanan yang dibeli oleh PT First Mujur, Budi mengatakan, “Itu untuk pembelian kebun kok.”

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, April 2010, Budi menyatakan bahwa mitra bisnis bosnya telah meminta pembelian kebun itu dibayar dengan cek perjalanan dengan nilai Rp 50 juta per lembar. Totalnya  Rp 24 miliar. Mitra itu bernama Ferry Yen alias Suhardi Suparman tapi cerita bagaimana cek itu bisa sampai ke Nunun tidak pernah jelas.

Ferry, yang mestinya bisa menjelaskan soal itu, bahkan sudah meninggal pada 15 Januari 2007, atau sekitar 18 bulan sebelum Agus Condro mengadukan kasus Miranda ke KPK.  Majalah Tempo pernah menulis soal kematian Ferry ini dengan judul “Ferry mati meninggalkan misteri.” Sementara PT Wahana Esa Sejati milik Nunun juga sudah tutup. Kantornya kini ditempati PT Bumi Wahana.

Kini, Nunun sudah ditangkap dan diperiksa penyidik KPK, tapi dia belum tentu akan menjelaskan bagaimana ratusan cek itu kemudian bisa sampai ke tangannya dan dibagi-bagikan kepada anggota DPR. Dia mungkin saja akan beralasan lupa [sesuai dengan penyakit yang dikatakan oleh dokter pribadinya], atau hanya akan menyeret Miranda yang pernah dipertanyakan statusnya oleh Adang karena belum dijadikan tersangka oleh KPK.

Kalau itu yang terjadi, kasus yang rumit ini tentu hanya akan berhenti di Nunun atau Miranda, dan tidak akan pernah menyentuh bandar yang berada di balik kasus ini. Penangkapan Nunun pun kemudian bisa disebut percuma, dan hanya menjadi komoditas politik.

Iklan