Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa [The Book of Laughter and Forgetting-Milan Kundera].

oleh Rusdi Mathari
M. Nazaruddin sakit dan sebagai manusia yang sakit, dia harus dihormati. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan mengatakan hal itu, di Kantor Presiden, di Jalan Merderka Utara, Selasa 7 Juni 2011 atau kira-kira sepekan setelah Nazaruddin “terbang” ke Singapura. Pada hari yang sama, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat juga memberikan keterangan perihal sakitnya Nazaruddin. Berbicara di Kantor DPP Demokrat di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Anas mengatakan, Nazaruddin berada di Singapura karena sakit dan berobat.

Akan tetapi Mangindaan dan Anas tidak memerinci sakit yang diidap Nazaruddin. Satu-satunya keterangan yang menjelaskan sakitnya Nazaruddin hanya keluar dari Sutan Batoegana. Kata dia, Nazaruddin sakit jantung tapi Sutan pun tidak bisa menjelaskan lebih jauh soal “sakit jantung” itu kecuali hanya menyebutkan berat badan Nazaruddin berkurang 18 kilogram. Dia juga tidak menerangkan, di mana Nazaruddin dirawat di Singapura.

Sutan adalah salah seorang anggota “tim khusus” yang dibentuk Demokrat untuk bertemu dan “menjemput” Nazaruddin dari Singapura. Dua anggota tim lainnya adalah Jhony Allen Marbun dan Jafar Hafsah. Tim ini dibentuk oleh Anas dalam pertemuan para petinggi Demokrat di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Jumat malam,  27 Mei 2011. Kata sutan, mereka berangkat ke Singapura, Jumat, 3 Juni 2011 melalui Batam.

Tahun lalu itu, orang-orang Demokrat memang bersuara seragam soal Nazaruddin ketika dia “menghilang” ke Singapura menyusul dikaitkannya namanya dengan kasus suap-menyuap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Hampir semua mengatakan, Nazaruddin sakit tapi tidak ada penjelasan yang memadai tentang sakit yang diderita Nazaruddin. Publik hanya tahu, Nazaruddin yang oleh Sutan disebut sakit jantung itu, kemudian sanggup melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara dan melintasi benua, menyusul penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK.

Semula ketika Nazaruddin diketahui sudah terbang ke Singapura sejak Senin malam, 23 Mei 2011, orang-orang Demokrat juga bersuara sama: Mengaku tidak tahu Nazaruddin telah meninggalkan Indonesia. Tidak juga SBY, sebagai ketua pembina partai. Kata Anggota Dewan Pembina Syarif Hasan, Nazaruddin tidak pamit ke SBY. Namun Ruhut Sitompul memastikan, sebelum ke Singapura, Nazaruddin telah pamit ke beberapa petinggi Demokrat termasuk kepada Anas dan Marzuki Alie.

Itu terjadi saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas yang membahas pemecatan Nazaruddin sebagai bendahara umum partai, beberapa jam sebelum Nazaruddin kabur. Kata Wakil Sekretaris Jendral Demokrat, Saan Mustofa, Nazaruddin pergi ke Singapura mengaku untuk berobat. Penjelasan Ruhut juga sama: Nazaruddin pamit untuk berobat. Marzuki mengatakan, adalah urusan Nazaruddin mau bepergian ke mana saja.

Belakangan, keluar pengakuan Nazaruddin: Dia ke Singapura karena disuruh oleh Anas. Dia diminta beristirahat dan menghilang selama 3 tahun. Anas membantah. Petinggi Demokrat juga. Kata Saan, tidak mungkin orang melarang Nazaruddin pergi berobat. Ruhut mengaku tidak pernah mendengar, Anas menyuruh Nazaruddin kabur ke Singapura.

Benarkah Nazaruddin ke Singapura untuk berobat?

Awalnya, Nazaruddin mengaku memang berobat. Akan tetapi ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 18 Januari 2012 untuk Timas Ginting [terdakwa kasus suap-menyuap Pembangkit Tenaga Listrik Surya], Nazaruddin mengaku pergi ke Singapura karena ribut dengan SBY di Cikeas. Rufinus, salah satu anggota kuasa hukum Nazaruddin menjelaskan, dalam pertemuan antara SBY dan Nazaruddin di Cikeas 23 Mei 2011, SBY sempat menggebrak meja setelah mendengar penjelasan Nazaruddin tentang fee berbagai proyek pembangunan yang mengalir ke orang-orang Demokrat. Antara lain dana Rp 100 miliar dari PT Adhi Karya untuk proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, di Sentul, Bogor. Proyek itu dibangun di atas lahan 30 hektar dan diperkirakan akan menghabiskan ongkos pengerjaan Rp 1,2 triliun.

Nazaruddin meninggalkan Jakarta Senin malam 23 Mei 2011 atau sekitar 24  jam sebelum KPK meminta imigrasi mencekalnya [24 Mei 2011 pukul 18.00 WIB]. Haryono Umar [waktu itu wakil ketua KPK] mengaku tidak ada “kebocoran” mengenai rencana pencekalan terhadap Nazaruddin. Patrialis Akbar [waktu itu menteri Hukum dan HAM] memastikan Nazaruddin berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 834 pukul 17.37 WIB. Nazaruddin mengaku, kepergiaannya ke Singapura sudah seizin partai karena mendapat izin dari Fraksi Demokrat di DPR. Saan membenarkan ucapan Nazaruddin.

Beberapa jam setelah Nazaruddin “terbang” ke Singapura, Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengumumkan pemecatan Nazaruddin dari jabatan bendahara umum partai. Alasannya, keterlibatan Nazaruddin di sejumlah kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat telah menempatkan Demokrat dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tiga hari sebelum pemecatan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan tentang “pemberian” Sin$ 120 ribu dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar. Kata Mahfud, Nazaruddin sempat mengancam akan mengobrak-abrik MK jika Djanedri tidak mau menerima uang itu tapi MK tetap mengembalikan uang ke Nazaruddin. Mahfud mengatakan hal itu bersama Presiden SBY, di Kantor Presiden.

Andi dan Ibas dahulu, Anas kemudian
Selasa 24 Mei 2011, Nazaruddin sebetulnya berencana mengundang wartawan ke DPR. Dia sesumbar akan membuka semua nama yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet Jakabaring. Dia menyebut kasus yang membelitnya sebagai rekayasa politik. Namun rencana itu batal, dan sore harinya diketahui, Nazaruddin sudah berada di Singapura. Namun pada hari itu, Nazaruddin masih sempat memberikan keterangan melalui sambungan telepon/SMS/BBM kepada sejumlah wartawan.

Dia antara lain menyebut keterlibatan Ibas [Eddhie Bhaskoro] dalam kasus suap-menyuap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring. Kata Nazaruddin, Andi Mallarangeng mengetahui semua soal “pengaturan” proyek pembangunan wisma itu, termasuk peran Ibas. Dia bahkan dengan terang menyebut Andi telah menerima Rp 5 miliar. Uang itu diterima Andi lewat Paul, yang disebutnya sebagai “orang” Wafid Muharram Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu Andi membantah tuduhan Nazaruddin. Ibas menyebut “nyanyian” Nazaruddin tidak merdu tapi Nazaruddin bergeming.

Kamis 30 Juni 2011, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring. Namun dari tempat pelariannya, dia terus menuding para koleganya di Demokrat juga terlibat kasus itu hingga hampir sebulan kemudian, Nazaruddin “meralat” tentang keterlibatan Andi dan Ibas. Dia mengaku belum tahu  soal keterlibatan Andi dan Ibas. Mengutip wawancara Nazaruddin dengan Metro TV [19 Juli 2011], Kompas.com menulis perubahan sikap Nazaruddin itu dengan judul “Nazaruddin Melunak pada Andi dan Ibas.”

Dalam wawancara 25 menit itu,  Nazaruddin memang berulang-ulang menyebut nama Anas, Angelina Sondakh [Wakil Sekjen Demokrat], dan Mirwan Amir [anggota Fraksi Demokrat]. Namun Wafid mementahkan “ralat” Nazaruddin soal keterlibatan Andi. Ketika diperiksa penyidik KPK, Selasa 2  Agustus 2011,  Wafid menjelaskan, Andi dan Nazar berkoordinasi untuk proyek Wisma Atlet Jakabaring dan proyek Hambalang di Sentul. Dia bahkan diperintahkan oleh Andi untuk menindaklanjuti permintaan Nazaruddin Andi telah berkoordinasi dengan Nazar terkait kedua proyek senilai ratusan miliar tersebut. Kata Wafid, dirinya bukan pengambil keputusan, karena masih punya atasan yaitu Andi.

Sekitar sepekan sebelum wawancara itu, Nazaruddin bahkan menuding Anas menyiapkan Rp 600 miliar untuk menggulingkan SBY dan Ibas dari Demokrat. Uang itu berasal berasal dari fee berbagagi proyek. Lalu pada hari ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka, Nazaruddin juga menuding Partai Demokrat kecipratan dana dari proyek Wisma Atlet Jakabaring. Kata dia, jatah untuk Demokrat diserahkan langsung ke Anas.

Namun Ruhut menganggap  Nazaruddin sebagai orang bodoh dan pengkhianat [partai]. Kata dia, hanya orang goblok yang percaya [semua] omongan Nazaruddin. Dia bahkan meminta Nazaruddin dihukum mati.

Akan tetapi, kini Ruhut tampak justru percaya dengan omongan orang yang disebutnya bodoh dan pengkhianat itu. Pekan silam dia bahkan meminta Anas mundur sebagai ketua umum Demokrat. Posisi Anas, kata dia hanya menghitung hari menyusul ditetapkannya Angie sebagai tersangka untuk kasus yang sama dengan Nazaruddin. Ruhut sesumbar, sebagai orang hukum, apa yang dikatakannya [akan] terbukti.

Paspor yang “hilang”
Ketika ditangkap di Kolumbia, Minggu 7 Agustus 2011, semua pejabat pemerintah mengatakan Nazaruddin menggunakan paspor palsu karena paspor Nazaruddin sudah ditarik sejak 24 Mei 2011. Paspor palsu itu atas nama M. Syarifuddin dengan nomor S068580 diterbitkan Kantor Imigrai Polonia, Medan, 15 Juni 2008. Konsul Kedutaan Besar RI untuk Kolombia, Made Subagia mengatakan, dari catatan di paspor itu diketahui, Nazaruddin meninggalkan Indonesia kali pertama melalui Bandara Polonia, Medan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara, Baldwin Simatupang saat itu mengaku tidak tahu-menahu soal pembuatan paspor itu. Sebaliknya, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatra Utara, Bambang Widodo mengakui Syarifuddin mengajukan penerbitan paspor sesuai dengan prosedur. Dia tidak bisa menjelaskan, mengapa paspor itu bisa digunakan oleh Nazaruddin. Bambang hanya mengatakan, Syarifuddin sudah tidak ada di rumah yang alamatnya tercatat di kantornya, sejak November 2010.

Dari Istana, Presiden SBY memerintahkan pihak Imigrasi untuk mengusut penerbitan paspor palsu untuk Nazaruddin. Kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto, penegak hukum seharusnya tidak sekadar mengusut dugaan pidana korupsi, APBN, atau dugaan suap yang dilakukan Nazaruddin, melainkan juga bagaimana yang bersangkutan mendapatkan paspor.

Siapa Syarifuddin?

Hampir semua media waktu itu menyebut, dia adalah sepupu Nazaruddin. Namun menurut Kapolda Sumatra Utara, Irjen Wisjnu Amat Sastro, ibu Syarifuddin adalah sepupu Nazaruddin. Syarifuddin sempat diperiksa di Polda Sumatra Utara, tapi kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam kemudian dibebaskan karena dianggap tidak terlibat dalam pelarian Nazaruddin.

Syarifuffin dianggap oleh polisi tidak mengetahui paspornya telah digunakan Nazaruddin untuk melarikan diri ke beberapa negara. Bahkan menurut Anton,  Syarifuddin juga telah melaporkan kehilangan paspornya di Polres Medan, tapi  Anton tidak menjelaskan, kapan paspor Syarifuddin dan kapan dilaporkan ke polisi.

Zulkifli AR, pengacara Syarifuddin menjelaskan, paspor atas nama kliennya hilang di bulan Mei 2008. Paspor itu bernomor B458221 dan kehilangannya sudah dilaporkan ke Polsek Medan Kota. Syarifuddin lalu kembali membuat paspor di Imigrasi Polonia Medan [Juni 2008] dengan nomor S068580. Kata Zulkifli, paspor itu baru diketahui hilang oleh Syarifuddin, Senin, 8 Agustus 2011 atau sehari setelah Nazaruddin dikabarkan ditangkap di Kolombia.

Setelah 2 bulan: penggeledahan KPK
Wafid, Mindo Rosalina Manullang [Rosa], dan M. El Idris ditangkap petugas KPK  di Lantai 3 Kantor Kementerian Pemuda dan Olaharaga, Kamis malam 21 April 2011. Rosa anak buah Nazaruddin [manajer pemasaran PT Anak Negeri], adapun Idris manajer pemasaran PT Duta Graha Indah Tbk.]. Namun Kantor  Anak Negeri di Mampang Jakarta Selatan baru digeledah oleh penyidik KPK, pada Jumat 10 Juni 2011 atau hampir dua bulan setelah penangkapan di Kemenpora.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan setelah mendapat keterangan dari pelaku dan saksi. Soal hasilnya, Johan mengaku tidak tahu tapi dia menjelaskan, pengeledahan di Kantor Anak Negeri itu adalah yang ketiga kalinya dilakukan penyidik KPK menyusul penggeledahan yang dilakukan Kamis dan Rabu. Dua bulan setelah pemeriksaan di Mampang,  KPK menggeledah rumah Nazaruddin, di Pejaten Barat, Jakarta Selatan [Selasa 2 Agustus 2011]. Kata Johan, penggeledahan itu untuk mengumpulkan data dan barang bukti untuk kasus suap proyek Wisma Atlet Jakabaring. Sejumlah unit komputer disita untuk keperluaan penyidikan.

Tidak ada penjelasan, apakah kantor  Duta Graha tempat Idris bekerja dan kantor Nazaruddin juga digeledah. Memberikan kesaksikan di persidangan Nazaruddin, Yulianis [Wakil Direktur Keuangan Grup Permai] menyebut Nazaruddin, menyimpan uang jutaan dolar Amerika Serikat di Singapura. Uang itu merupakan hasil keuntungan dari proyek pemerintah yang digarap Nazaruddin. Uang dikirim oleh Nazaruddin ke Singapura, sebelum kasus Wisma Atlet Jakabaring terungkap. Pengiriman pertama sebesar US$ 5 juta, Sin$ 3 juta, dan € 2 juta.

Adapun Duta Graha adalah perusahaan kontraktor yang memenangi tender pengerjaan proyek Wisma Atlet Jakabaring. Perusahaan itu pernah pula disebut-sebut sebagai kontraktor yang [akan] mengerjakan pembangunan gedung baru DPR. Di situsnya www.dutagraha.com, perusahaan itu mengaku sudah mengerjakan 142 proyek infrastruktur dan 179 gedung sejak 1982, tapi tidak mencantumkan proyek Wisma Atlet Jakabaring di Palembang. Laporan pembukuan terakhir yang ditampikan pun hanya laporan keuangan 2009.

Ada sejumlah nama besar di perusahaan itu. Antara lain eks menteri di zaman Orde Baru, Subroto yang menjabat sebagai presiden komisaris, dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai komisaris. Selasa 28 Juni 2011, perusahan ini membagikan deviden untuk tahun buku 2010 sebesar Rp 15 miliar lebih, atau sekitar Rp 2,75 untuk per lembar saham. Jumlah deviden itu setara dengan 21,5% laba perusahaan yang mencapai Rp 70,5 miliar, dan lebih besar dibandingkan pembagian deviden pada tahun sebelumnya. Akhir Januari silam, perusahaan ini dikabarkan akan diakuisisi oleh Asiarivers Advisros Pte. Ltd. Perusanaan dari Singapura itu sebelumnya sudah menguasai 15% saham Duta Graha. Kalau akuisisi terjadi, Asiarivers akan mengantongi 55% saham Duta Graha.

Ketika bersaksi di persidangan Wafid, Rabu 19 Oktober 2011, M Arifin, Ketua Panitia Pengadaan Wisma Atlet Jakabaring menjelaskan, ada permintaan dari Rizal Abdullah selaku ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk memenangkan Duta Graha dalam proyek itu. Permintaan itu disampaikan Rizal saat rapat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta. Alasannya ada permintaan dari “pusat.”

Ada pun Idris mengaku, ada permintaan fee dari Nazaruddin kepada pihaknya selaku pemenang tender Wisma Atlet Jakabaring. Besarnya 10% dari nilai proyek Rp 191 miliar. Fee itu sudah dicairkan untuk Grup Permai, setelah Duta Graha menerima uang muka pengerjaan proyek. Jumlahnya Rp 4,3 miliar. Pengakuan Idris itu disampaikan di persidangan Nazaruddin, Rabu 18 Januari 2012. Di persidangan yang sama, Direktur Utama Duta Graha, Dudung Purwadi bersaksi, permintaan fee oleh Nazaruddin tidak pernah dilaporkan ke komisaris.

Di persidangan Idris, Rabu 13 Juli 2011, nama Dudung disebut dalam dakwaan jaksa sebagai orang yang merundingkan pembagian fee untuk sejumlah orang. Dia bersama Rosa dan Nazaruddin, antara lain menyepakati pemberian fee kepada Nazaruddin 13%;  Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin 2,5%; Komite Pembangunan Wisma Atlet Jakabarng 2,5%;  Wafid 2%; dan Panitia Pengadaan 0,5%.

Dalam dakwaan juga disebutkan, pemberian uang ke beberapa orang itu berawal dari pertemuan Dudung, Idris, dengan Nazaruddin di kantor PT Anak Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Dudung bersama Idris menyatakan keinginan agar Duta Graha diikutsertakan dalam proyek yang ditangani Nazaruddin.  Nazaruddin lalu memerintahkan Rosa mengurus kerja sama dengan Duta Graha. Belakangan, Rosa memperkenalkan Dudung dan Idris kepada Wafid. Keduanya lalu meminta kepada Wafid agar perusahaannya diikutsertakan dalam mengerjakan proyek Pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

Apa kata Nazaruddin soal Dudung?

Di persidangan untuk dirinya, Kamis 18 Januari 2012, dia tidak banyak omong soal Dudung. Tidak juga menyinggung nama Sandiaga, yang pernah ramai diberitakan sebagai pengganti Nazaruddin untuk jabatan bendara umum Demokrat. Nazaruddin sebaliknya meminta wartawan untuk menanyakan semua itu ke Anas.

Lalu Minggu sore, 5 Februari 2012, SBY menjelaskan, korupsi dan dugaan korupsi bukan garis Demokrat melainkan kesalahan sejumlah kader. Itu intinya, kata Pak Ketua Pembina  Demokrat.

Iklan