Salah satu eksekutif Yawadwipa [perusahaan yang menawar Bank Mutiara lewat akusisi 100%] adalah petinggi Golkar. Inikah politik cilukba Partai Golkar untuk kasus bail-out Bank Century?

oleh Rusdi Mathari
Akuisisi tunai 100%. Itulah tawaran Yawadwipa Companies yang disampaikan kepada penasihat keuangan PT Bank Mutiara Tbk. untuk mengakuisisi bank tersebut dari Lembaga Penjamin Simpanan [LPS]. Selain menjanjikan penambahan modal langsung untuk Bank Mutiara, manajemen Yawadwipa juga menjelaskan tawaran mereka tidak memiliki agenda maupun hubungan politik dan tidak mengekspresikan pandangan tentang keputusan bail-out pemerintah ke Bank Century, yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Dari siaran pers yang dikeluarkan di Singapura dan Jakarta kemarin, Yawadwipa sebaliknya menyebutkan beberapa alasan ketertarikannya menawar Bank Mutiara. Antara lain karena rencana kerja Bank Mutiara yang dinilai telah membuktikan bank itu sebagai inovator yang memulihkan kepercayaan publik selama tiga tahun terakhir. “Perusahaan telah meraih hasil yang kuat menghadapi tantangan internal dan eksternal yang luar biasa, …” begitulah bunyi pernyataan siaran pers Yawadwipa yang disebarkan melalui jariangan AsiaNet.

Tentu saja tawaran dari Yawadwipa ini menarik untuk beberapa hal. Pertama Yawadwipa adalah perusahaan yang baru berdiri 10 Januari 2012. Kedua, tawaran Yawadwipa adalah tawaran pertama dari investor sejak LPS menawarkan penjualan bank itu pada akhir Januari silam. Ketiga, dengan ekuitas Rp 998,8 miliar [per 30 September 2011], tawaran Yawadwipa setara dengan 7 kali lipat nilai ekuitas itu. Keempat, bila tawaran Yawadwipa kelak benar diterima maka saham LPS di Bank Mutiara [99,99%] akan segera kempes. Lembaga itu pun akan kembali mengantongi dana yang pernah dikucurkan untuk “memperbaiki” bank tersebut sebesar Rp 6,7 triliun berikut bunganya. Masalah bail-out Bank Century pun bisa dianggap selesai, dan pemerintahan SBY bisa mengklaim kasus talangan itu tidak bisa dilanjutkan secara hukum.

Persoalannya, bagi sebagian kalangan, harga tawaran Yawadwipa bisa “mencurigakan.” Benar, Yawadwipa telah menjelaskan, harga yang mereka tawarkan sesuai dengan harga yang diminta LPS menyusul kontroversi bail-out Bank Century. Tawaran itu katanya, juga sesuai dengan kondisi Bank Mutiara yang terus membaik. Antara lain ditunjukkan dengan perolehan laba yang terus-menerus selama 2 tahun terakhir dari Rp 69,8 miliar [September 2010] menjadi Rp 285 miliar [September 2011]. Aset bank itu juga terus tumbuh hingga menjadi Rp 12,6 triliun hanya dalam waktu 9 bulan sejak Desember 2010 [Rp 10,8 triliun].

Tapi manajemen Yawadwipa niscaya juga paham,  persoalan Bank Mutiara sejak awal bukan hanya menyangkut isu perbankan berikut angka-angkanya, melainkan juga masalah politik.  Dengan tawaran besar [Yawadwipa menyebutnya sebagai “harga aman”] dan seolah mendadak itu, para politisi yang sejauh ini telanjur menjadikan isu Bank Century sebagai kartu politik, bisa pula menganggap tawaran Yawadwipa sebagai manuver politik dan menjadikannya sebagai isu politik baru.

Faktanya, hingga sekarang memang belum jelas benar, siapa investor di balik  [pendirian] Yawadwipa, dan investor yang akan membeli Bank Mutiara. Di situs resminya www.yawacompanies.com hanya tercantum penjelasan nama Yawadwipa adalah nama lain untuk Jawa dan berasal dari Bahasa Sansekerta. Disebutkan di sana, perusahaan itu bergerak di bidang jasa keuangan yang terdiversifikasi dengan perusahaan konsultasi dan jasa manajemen investasi. Kantornya terebar di 4 kota [bukan 2 kota seperti banyak diberitakan media], yaitu di Jakarta, Singapura, Hongkong, dan Kuala Lumpur.

Satu-satunya penjelasan tentang Yawadwipa yang agak terang adalah perusahaan itu didirikan oleh C. Cristopher Holm. Dia adalah eks bankir dari Bank of America Merrill Lynch dan kini menjadi presiden direktur Yawadwipa. Ketika meresmikan pendirian Yawadwipa Januari silam, Holm menyebut Java Fund sebagai merek perusahaannya. Rencana pendirian perusahaan itu disebutkan pula sudah muncul sejak beberapa bulan sebelumnya dengan rencana besar  menghimpun dana US$1 miliar untuk diinvestasikan [terutama] ke Indonesia.

Tapi dalam siaran persnya saat itu, Holm tidak menyebutkan siapa investor besar yang sudah atau menjadi target Java Fund. Alasannya, Yawadwipa belum mengantongi izin resmi dari regulator. Dia berjanji menjelaskan rinci pengelola inti Java Fund yang menurutnya sebagian besar adalah warga negara Indonesia, setelah izin keluar pada kuartal pertama tahun ini.

Lalu kemarin, ketika menyiarkan rencana Yawadwipa membeli Bank Mutiara, Holm sama sekali juga tidak menjelaskan siapa investor di balik rencana pembelian itu seperti yang pernah dijanjikan, dan pengelola Java Fund. Atau izin resmi untuk Yawadwipa belum keluar?

Nama lain yang muncul pada saat Yawadwipa diresmikan adalah Prasetyo  P. A. Singgih. Nama yang disebut terakhir adalah kerabat Soeharto [Presiden RI 1966-1998]. Dia pernah tercatat sebagai calon anggota DPR dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Lampung II [tapi tidak terpilih] pada musim Pemilu 2009. Kini Prasetyo menjabat sebagai ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar [lihat Partai Golkar]. Vivanews.com milik Aburizal menyebut Prasetyo sebagai Chief Operating Officer  atau COO Yawadwipa dan menjadi salah satu wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Tentu terlalu gegabah menyebut Prasetyo sebagai “wakil” dari Golkar [Aburizal Bakrie] di Yawadwipa. Tapi muculnya nama Prasetyo di perusahaan itu, niscaya juga tidak bisa menghindari spekulasi tentang adanya kepentingan politik, misalnya dari Golkar itu. Bila spekulasi itu kelak jadi kenyataan maka rencana pembelian Bank Mutiara oleh Yawadwipa sebetulnya juga tidak terlepas dari sebuah rencana politik.

Dan Golkar yang sejauh ini menjadi salah satu partai yang paling keras mempersoalkan bail-out Bank Century, sebetulnya sedang menjalankan politik dua muka alias politik cilukba. Bukankah begitu Pak Holm?

Iklan