Inilah buku pertama yang ditulis oleh orang yang telanjur dicap sebagai koruptor tentang kasus yang menyeretnya ke pengadilan menurut versinya. Orang boleh percaya dan tidak percaya dengan isinya tapi Baharuddin Aritonang penulis buku ini, setidaknya punya sikap dan itu yang lebih penting.

oleh Rusdi Mathari
Judul: Cek Miranda dan korban-korbannya
Penulis: Baharuddin Aritonang
Halaman: viii + 250
Cetakan: 2012
Penerbit: Pustaka Pergaulan, Jakarta

Baharuddin Aritonang melawan. Lewat buku ini, eks anggota DPR [1999-2004] yang dipenjara karena dituduh menerima 3 lembar cek senilai Rp 150 juta untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior BI 2004, menceritakan yang sebetulnya terjadi di balik semua kisah yang menyeretnya ke penjara Salemba. Tentu saja menurut versi dia. Termasuk tentang berbagai kebusukan DPR, BPK, KPK, Pengadilan Tipikor, dan sebagainya. “Sejak awal saya sudah bersikap…jika banyak media massa tidak berpihak kepada saya… akan saya tulis melalui buku.”

Di bab Pengantar, Baharuddin menjelaskan, buku ini ditulis berdasarkan fakta-fakta ketika dia dijadikan tersangka, terdakwa, terpidana, dan catatan-catatan kerja sewaktu menjadi anggota DPR. Cerita utamanya adalah tentang sikap dan pendiriannya yang sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK hingga hari ini, tidak pernah mengakui menerima Cek Miranda, tidak sepersen pun. Dia menulis, kasus dirinya terlalu dipaksakan hanya berdasarkan pengakuan dan kesaksian Hamka Yandhu, eks anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar yang termasuk orang-orang DPR yang pertama [2009] yang dicokok oleh KPK  dalam kasus Cek Miranda. Kesaksian dan pengakuan Hamka yang menyeret dirinya, celakanya bukan hanya berubah-ubah melainkan juga dianggapnya penuh kebohongan dan karena itu tidak berbukti di pengadilan.

Pertama, soal perkenalan dengan Nunun Nurbaeti, istri eks wakil kepala Polri itu yang kini juga jadi terdakwa dalam kasus yang sama. Hamka sejak awal mengaku datang ke kantor Nunun, di Jalan Riau 17, Menteng, Jakarta Pusat karena diajak oleh Azhar Muclis [almarhum] untuk mengambil “titipan” dari Nunun, 8 Juni 2004. Itu berarti sehari setelah dilakukan pemilihan Miranda sebagai deputi gubernur senior BI. Namun Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangyudo, yang bekerja di kantor Nunun menjelaskan, Hamka datang ke kantor Nunun sehari sebelum dilakukan pemilihan atas Miranda, atau 7 Juni 2004. Keesokannya [8 Juni 2004], Hamka kembali datang untuk mengambil amplop cokelat bertanda kuning. Berdasarkan kesaksian Arie itu, Hamka datang mengambil “titipan” Nunun bukan diajak oleh Azhar melainkan datang sendiri. “Azhar Muchlis sudah almarhum, mana bisa lagi dia menyanggah.”

Kedua, soal rapat Fraksi Golkar. Di BAP, Hamka selalu menyebutkan ada rapat-rapat fraksi komisi atau rapat-rapat yang melibatkan para ahli yang membahas  dan menyepakati untuk memilih Miranda. Di daftar rapat itu antara lain tercantum nama Baharuddin sebagai salah satu peserta. Namun kata Baharuddin, pengakuan Hamka itu hanya karangan. Bukan saja rapat-rapat yang disebut Hamka tidak pernah ada melainkan tanggal rapat yang di dalamnya tercantum nama Baharuddin, telah dihapur [tip-ex] oleh Hamka. Artinya, Hamka telah menyodorkan bukti daftar rapat fraksi yang lain, yang dianggap seolah-olah adalah rapat fraksi untuk membahas pemilihan Miranda.

Ketiga, soal jumlah pembagian cek. Di BAP 31 Agustus 2009, Hamka mengaku, Baharuddin menerima 10 lembar Cek Miranda darinya. Pengakuan itu diulangnya di BAP 11 Oktober 2010. Di kedua BAP itu Hamka menerangkan, penyerahan 10 lembar Cek Miranda senilai Rp 500 juta ke Baharuddin jumlahnya sama dengan yang dia terima. Bedanya, di BAP pertama, Hamka mengaku Baharuddin yang mengambil cek itu ke ruangan kerja Hamka, 9 Juni 2004. Di BAP kedua, dia mengaku mengantarkan cek itu ke ruang kerja Baharuddin.

Faktanya menurut Baharuddin pada tanggal itu [9 Juni 2004], dia sedang mengikuti rapat PAH I Badan Pekerja MPR yang membahas hasil-hasil Komisi Konstitusi. Saksinya adalah Amidhan, yang juga ikut rapat. Sore hingga malam, Baharuddin bahkan sibuk mengikuti rapat Pansu RUU Keuangan Negara. Benar, kata Baharuddin bisa saja ada kecurigaan, dia mengutus orang lain untuk mengambil cek itu dari Hamka tapi dia bersumpah demi Allah tidak menerima Cek Miranda dan karena itu tidak menikmati sepeserpun. Dia bahkan menyetujui usul pengacaranya, agar menantang majelis hakim melakukan sumpah pocong atau melakukan mubahalah untuk membuktikan, dia atau Hamka yang berbohong.

Hamka anggota kartel DPR
Di buku ini disebutkan, fakta itu diperkuat dengan keterangan dua saksi, yaitu Muslim dan Kuntadi. Keduanya adalah staf di DPR yang diperbantukan untuk Baharuddin dan dua anggota DPR lainnya. Kuntadi mengaku menerima selembar cek dari Muslim, 23 Juni 2004. Di persidangan, Muslim mengaku cek itu berasal dari Hamka [5 lembar] dan Azhar [2 lembar] untuk ongkos untuk pembayaran barang-barang kampanye yang dipesan oleh Hamka dan Azhar kepada dirinya. Muslim menerima cek itu, di rumah Hamka di Jalan Rambutan Kav. 39 K, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan di rumah Azhar di Jalan Lumba-lumba II No. 18 A, Rawamangun, Jakarta Timur. Hingga Baharuddin menulis buku ini, ongkos pengerjaan barang-barang kampanye yang dipesan oleh Hamka itu pun, masih belum lunas dan Hamka masih berutang Rp 19 juta kepadanya.

Dari semua fakta, bukti, dan kesaksian itu; Baharuddin menyimpulkan Hamka adalah pembohong. Dia karena itu menyayangkan, hakim dan jaksa yang menyidangkan dirinya tidak menggubris pengakuan Arie, Muslim, dan Kuntadi; juga pengakuan Hamka  yang beruba-ubah dan penuh dengan kebohongan.

Baharuddin lantas membandingkan kasus penyerangan seksual yang pernah menimpa Dominique Strauss-Kahn eks direktur Dana Moneter Internasional [IMF], tahun lalu. Menurut pengakuan pelayan sebuah hotel di Manhattan, New York bernama Nafissatou Diallo, Khan berusaha memerkosanya. Kasus ini sampai ke pengadilan tapi hakim kemudian membebaskan Khan, setelah para jaksa menemukan fakta-fakta yang membuat kredibilitas dan identitas wanita pengadu berusia 33 tahun itu dipertanyakan. Antara lain karena keterangannya kepada penyidik sering berubah-ubah. Kantor berita Inggris, BBC menulis, jaksa meminta agar tuntutan dibatalkan bukan karena Khan tidak bersalah melainkan lebih karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas Diallo.

Siapa Hamka Yandhu?

Dia adalah rekan Baharuddin dari Fraksi Golkar di Komisi IX [Perbankan dan Keuangan] DPR-RI. Sebelum divonis penjara untuk kasus Cek Miranda [2010], dia divonis penjara 3 tahun untuk kasus suap-meyuap dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia [YPPI] yang diterima dirinya dan Anthony Zeidra Abidin [2010]. Di buku ini, Baharuddin menyebutkan, selama menjadi anggota DPR, Hamka adalah orang yang amat banyak berurusan dengan uang. Tidak ada kasus permainan uang yang menyangkut mitra Komisi IX yang tidak terkait dengan Hamka terutama yang berjumlah besar. Julukannya korlap alias koordinator lapangan dan menjadi penentu. “…Saya memahaminya sebagai anggota kartel…”

Karena “peran” seperti itulah, menurut Baharuddin, Hamka bahkan berambisi menjadi ketua Komisi IX atau ketua Fraksi Golkar meskipun dia tidak memahami substansi yang dibicarakan di Komisi IX. Pendidikan dianggap tidak jelas. Mengutip buku “Panduan Parlemen Indonesia,” Baharuddin menyebutkan pendidikan Hamka hanya SMA, sementara di buku “Wajah DPR RI Pemilu 1999” yang diterbitkan Kompas, riwayat pendidikan Hamka tidak ada.

Dalam banyak hal, Hamka juga selalu menemui pihak berkepentingan dengan membawa nama-nama anggota Fraksi Golkar. Dan praktik seperti itu, sudah menjadi lumrah di Senayan. Pernah pada suatu hari, seorang teman Baharuddin yang kebetulan menjadi direktur salah satu PTPN di Jawa Timur meneleponnya. Teman itu bilang, di depannya ada seorang anggota DPR yang mengumpulkan seluruh direktur PTPN di Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta; yang menyodorkan permohonan dana untuk Fraksi Golkar.

Jumlahnya memang tidak terlalu besar, hanya Rp 10 juta untuk setiap anggota fraksi. Namun menurut Baharuddin, jika jumlah anggota Fraksi Golkar ada 15 orang, maka Rp 10 juta x 15 [anggota] x 12 PTPN, akan berjumlah Rp 1,8 miliar. Andaikan orang yang mengaku-ngaku membawa nama Fraksi Golkar itu kemudian membagikan uang itu ke teman-temannya di Sub Komisi BUMN, niscaya dia masih membawa pulang ratusan juta rupiah. “Saya jawab tidak tahu [soal kelakuan anggota DPR itu.”

Di Kompas terbitan 28 April 2010, Hamka menyatakan, [anggota] DPR bisa menerima suap.  Berapa? Tergantung.

Kata Baharuddin, yang standar antara Rp 30 juta-Rp 50 juta untuk setiap anggota DPR. Untuk seluruh Komisi IX totalnya bisa mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,5 miliar. Tidak peduli teman, atau bukan. Mereka meminta kepada calon-calon petinggi di pemerintahan termasuk kepada Baharuddin ketika akan dipilih menjadi anggota BPK. “Tega banget kalian meminta bayaran ke dia. Jatahnya saja tidak pernah dia minta,” begitulah kata Paskah Suzeta yang menolak permintaan uang dari anggota Komisi IX kepada Baharuddin, yang dikutip dibuku ini.

Lalu kata Baharuddin, apakah pimpinan KPK yang juga dipilih DPR bisa lolos dengan sistem seperti itu?

Sewaktu membacakan eksepsi, Panda Nababan menyebut Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah juga membawa cukong ketika bertemu dengan anggota DPR menjelang pemilihan ketua KPK 2007. Ketika berlangsung lobi dengan cukong itu di Nippon Kan, Panda malah menyatakan, Bibit jelas-jelas disuruh menunggu di luar. Untuk menyiapkan hal-hal seperti itu, Bibit bahkan punya “markas” di daerah Menteng, Jakarta Pusat selain berkantor di KPK.

Mengapa Hamka menyeret Baharuddin dalam kasus Cek Miranda?

Di buku ini terungkap, Hamka rupanya sakit hati pada Baharuddin. Ketika keduanya akhirnya bertemu di Penjara Salemba, Hamka antara lain mengungkapkan kekecewaannya karena BPK telah menyeretnya ke KPK untuk kasus aliran dana YPPI ke sejumlah anggota DPR [1999-2004], sementara Baharuddin sebagai anggota BPK. Baharuddin menjelaskan, yang ngotot membawa kasus itu ke KPK adalah Anwar Nasution [ketua BPK waktu itu]. “Tapi Anda pun tidak pernah menjenguk saya di penjara,” kata Hamka.

Kasus YPPI adalah kasus suap-menyuap yang menyeret sejumlah petinggi BI termasuk Aulia Pohan, besan SBY. Dana itu mengalir ke sejumlah anggota Komisi IX untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia [BLBI] dan amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain Aulia, sejumlah petinggi BI juga ikut dipenjara karena kasus ini. Antara lain Burhanuddin Abdullah [eks gubernur BI], Rusli Simanjuntak [eks kepala biro gubernur BI] dan Oey Hoy Tiong [deputi direktur direktorat hukum BI]. Kata Baharuddin, Anwar masih kerabat Aulia Pohan. Dia adalah saksi pernikahan Annisa Pohan [anak Aulia] dengan Agus Yudhoyono [anak SBY]. Sewaktu menjabat ketua BPK, Anwar ditolak menjenguk oleh para petinggi BI itu, termasuk oleh Aulia.

Baharuddin lalu bertanya ke Hamka, bagaimana dirinya bisa dituding menerima 10 lembar cek? “Saya kan Cuma mengarang-ngarang Pak Aritonang,” jawab Hamka.

Penyataan itu disampaikan Hamka 2 kali: 29 Januari dan 31 Januari 2011. Saksinya antara lain  Panda Nababan. Hamka berjanji akan mengungkapkan kebohongannya itu di persidangan Baharuddin tapi janji itu tidak pernah dipenuhinya.

Tempo dan “mistik” kode buntut
Hal yang dianggap paling lucu oleh Baharuddin adalah soal jumlah cek. Hamka menuduhnya menerima 10 lembar cek masing-masing senilai Rp 50 juta. Namun ketika diumumkan sebagai tersangka, KPK menyebut Baharuddin menerima 7 lembar cek. Di persidangan, jaksa menuntut dan mendakwanya menerima 3 lembar cek. “Bagaimana penciutan itu terjadi? Bagaimana rumus yang mereka gunakan? Ataukah ini hanya sekadar ‘mistik’?”

“Mistik” yang disebut Baharuddin adalah istilah untuk membalik angka nomor tebakan judi buntut Nalo atau togel di zaman sekarang. Misalnya angka 2 jadi angka 5, angka 3 bisa jadi angka 8, dan seterusnya. “Jangan-jangan yang menyusun dakwaan, dulu punya hobi memasang kode buntut.”

Di bagian lain, Baharuddin mengungkapkan “permainan” orang-orang KPK untuk kasusnya. Antara lain, dia tidak pernah disodorkan atau dikirimkan surat sebagai tersangka ketika namanya diumumkan sebagai tersangka. Penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan oleh KPK hanya lewat media massa. Baharuddin juga mengetahui dirinya akan ditahan justru dari wartawan majalah Tempo. Kejadiannya, kira-kira sebulan sebelum dia ditahan.

Suatu hari wartawan Tempo itu meneleponnya dan mengatakan, agar Baharuddin bersiap-siap karena Salemba dan Cipinang sudah dipersiapkan untuk dirinya. Baharuddin menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK 26 Januari 2011 untuk pemeriksaan pada 28 Januari 2011. Pada tanggal itulah dia ditahan. “Saya sudah merasa, inilah saatnya saya masuk tahanan. Apa boleh buat. Dasarnya ya keterangan teman dari majalah Tempo itu.”

Di buku ini, Baharuddin menilai liputan Tempo untuk kasus Cek Miranda sangat lengkap, lebih lengkap dari media lain. Kata dia, dengan posisi Johan Budi [Juru Bicara KPK] yang adalah eks wartawan Tempo, wajar saja kalau majalah Tempo mendapat “pasokan” informasi yang lebih lengkap [dari KPK]. Berbeda dengan dirinya yang mendapat informasi hanya dari 1 atau 2 orang yang memberi jawaban kepada penyidik, majalah Tempo justru mendapatkan informasi dari yang dituangkan di BAP. “…sebagian besar, bahkan mungkin semua yang terkait dengan kasus Cek Miranda. Apakah membocorkan BAP tidak melanggar hukum?”

Catatan lainnya, adalah soal perilaku aparat KPK. Salah satunya kelakuan sopir dan petugas yang menjemput para terdakwa dari penjara Salemba ke Pengadilan Tipikor di Jalan Rasuna Said. Di jalan, sopir itu biasanya mengambil jalur khusus bus [bus way] Trans Jakarta, dan agar bisa melewati kemacetan, petugas yang mendampingi sopir membunyikan sirine. Lalu menjelang tiba di Pengadilan Tipikor, si sopir masih bergaya dengan menyembunyikan sirine agar para wartawan tahu kehadiran mobil yang membawa para terdakwa. Belakangan, sirine itu tidak pernah dibunyikan lagi, setelah si sopir diselipi uang oleh para terdakwa. Kejadian itu berlangsung beberapa kali dan si pengawal yang melihat sopir diselipi uang saku hanya diam. “Bukankah mereka juga akrab dengan 86.”

Perilaku buruk lain dari aparat KPK terjadi saat istri Baharuddin membayar denda Rp 50 juta. Diketahui belakangan, pembayaran itu hanya dicatat dengan tanda terima tanpa kop KPK yang sesuai aslinya. Tidak ada warna merahnya. Pihak Rutan Salemba karena itu menolak menerima tanda terima pembayaran denda itu karena tidak sesuai surat resmi KPK. Ketika ditanyakan kepada petugas KPK bernama Waluyo, yang bersangkutan malah menyalahkan pihak Rutan Salemba yang tidak mau menerima surat tanda terima itu. “Saya tanya, [apakah] kop surat [KPK] yang tidak memiliki warna merah itu resmi kop surat KPK, dia jawab tidak.”

Baharuddin kini sudah bebas. Begitu juga dengan Hamka tapi Baharuddin masih mengupayakan peninjauan kembali untuk kasusnya ke Mahkamah Agung. Dia tetap pada pendiriannya: tidak bersalah dan tidak menerima Cek Miranda, tidak sepersen pun. Dia menyayangkan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang tidak independen dan mengabaikan semua keterangan para saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dia karena itu menyamakan Pengadilan Tipikor dengan Mahkamah Militer Luar Biasa.

Kata Baharuddin, dulu [di zaman Orde Baru] tidak pernah ada terdakwa yang bisa lolos dari mahkamah militer itu. Kini di zaman reformasi, tidak pernah ada terdakwa yang bisa lolos dari Pengadilan Tipikor. Sekali KPK membawa ke Pengadilan Tipikor, maka mereka yang dicap “koruptor” akan menerima vonis penjara. Kalau misalnya ada putusan majelis hakim Tipikor yang memvonis ringan atau bahkan membebaskan terdakwa, maka akan muncul opini bahwa yang salah adalah majelis hakim. Para hakim itu bahkan bisa dicap sebagai bekas koruptor pula. “Lalu untuk apa dibentuk pengadilan [Tipikor]? Mestinya [para terdakwa korupsi] langsung saja divonis seperti di zaman Mahmilub dulu.”

Terlepas dari kalimat dan tanda baca yang kurang tersusun rapi dan ketiadaan indeks [padahal menyebut banyak nama], buku ini menarik. Inilah buku pertama yang ditulis oleh orang yang telanjur dicap sebagai koruptor tentang kasus yang menyeretnya. Lewat buku ini, Baharuddin seolah menantang badai: opini publik tentang koruptor dan dukungan mereka ke KPK itu. Baharuddin bukan tidak menyadari hal itu, tapi seperti yang ditulisnya dalam bab Pengantar, dia menyatakan akan melawan semua opini itu kendati hanya lewat buku yang ditulisnya di sel penjara Salemba berukuran 1×2 meter. “Tentu menurut versi saya,” kata Baharuddin.

Iklan