Anak-anak Iban di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hutan mereka kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Foto: Rusdi Mathari.

Perkebunan sawit di bagian hulu dan perbukitan di seputar Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bisa menimbulkan sedimentasi dan merusak ekonomi masyarakat nelayan di kawasan itu. Sudah ada prediksi kalau sedimentasi yang terjadi mencapai 25 sentimeter per tahun, dan tumbuhan di sekitarnya akan melakukan invasi serta menutup permukaan danau. Masyarakat di sana pun, sempat menolak.

Pengantar:
Kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati paling produktif di atas bumi. Dari tiap hektar lahan bisa dipanen 4-6 ton minyak per tahun atau 10-15 kali produktivitas jagung atau kedelai yang hanya 0,4 ton. Dengan harga US$ 700 per ton, hasil panen minyak sawit bernilai sekitar US$ 3.500 [hampir Rp 35 juta] per ha per tahun. Ini jauh lebih hebat dari hasil panen kebun karet produktif yang hanya sekitar Rp 25 juta atau tebu yang Rp 15 juta per ha per tahun.

Awal Mei 2010, sebuah insititut dari sebuah media di Jakarta menugaskan saya untuk meliput ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan dampaknya terhadap hutan dan warga di daerah itu. Selain saya, ada 4 wartawan lain dari media yang bersangkutan yang disebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara, dan ditugaskan untuk meliput topik yang sama. Rencananya, semua liputan itu akan dijadikan sebuah buku. Namun karena satu dan lain hal, buku itu belum diterbitkan hingga sekarang.

Sekitar sebulan yang silam saya lantas meminta izin ke institut yang menugaskan saya, agar saya diizinkan menyebarkan liputan di Kapuas Hulu ke media. Ada 2 pertimbangan yang saya sampaikan. Pertama, karena banyak informasi yang harus diketahui oleh masyarakat tentang ekspansi kelapa sawit di hutan-hutan Kalimantan Barat berikut dampaknya. Kedua, karena soal waktu liputan yang sudah 2 tahun lalu. Saya diizinkan dengan syarat tidak menyebut nama institut yang menugaskan saya, dan saya menerima syarat tersebut.

Laporan ini cukup panjang, dan karena itu saya menuliskannya menjadi 4 laporan bersambung. Di bagian akhir laporan ini [bagian 4], saya lengkapi dengan informasi dan perkembangan terbaru tentang ekspansi perkebunan sawit yang terjadi di Kapuas Hulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

oleh Rusdi Mathari

Kehadiran perkebunan-perkebunan  kelapa sawit di sekitar Sentarum itulah, yang lantas memicu pro-kontra di kalangan penduduk, seperti yang terjadi di Sungai Tembaga, Empanang itu: Usat dihajar bantin, dan seseorang dibunuh di Upak sehari setelah kejadian Usat dihajar oleh anaknya. Persoalannya rumit, karena menyangkut banyak hal. Mulai dari status hutan, pola pembagian lahan, sosialisasi hingga isu lingkungan.

Seorang insinyur kehutanan lulusan IPB yang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kapuas Hulu menjelaskan, status hutan adat di Kalimantan, berbeda dengan status hutan adat di Bali, Jawa, dan Sumatra. “Di Sumatra hutan adat itu jelas batas-batasnya. Misalnya hingga batas di mana ada macan. Di Bali batas hutan adat sejauh penglihatan mata. Ada patokannya,” kata insisnyur yang berasal dari Bali itu.

Dia menuturkan, di Kalimantan, masyarakat bisa mengklaim hutan adat dengan batas yang tidak jelas hingga luas dan jumlahnya juga tidak jelas. Setiap kali sebuah kelompok masyarakat membuka lahan, maka lahan baru itu pun akan diklaim sebagai hutan adat milik mereka. Dari ketidakjelasan hutan adat itulah, lalu muncul masalah: perkebunan sawit yang ada di Kapuas Hulu dianggap merampas hutan adat.

Padahal sebagian dari perkebunan sawit itu, kata si insinyur,  menggunakan lahan di bekas penebangan hutan milik negara, dan sebagian menempati hutan-hutan yang dianggap sebagai hutan adat itu. “Kalau semua diklaim milik adat lalu di mana hutan milik negara?” kata dia.

Di Dusun Batu Pansap, Sungai Tembaga, 30 Kelapa Keluarga faktanya memiliki 3.000 hektar hutan yang luasnya mencapai hingga tepi Danau Sentarum. A Sukarna, seorang eks mantri polisi bercerita, hutan-hutan itu merupakan warisan dari nenek moyang, turun-termurun dan dipelihara oleh warga.

Karena faktor sejarah dan sebagainya, sebagian dari hutan-hutan merupakan hutan terlarang. “Empu kami dulu mati dibunuh, dia dikubur di danau dekat hutan. Empu kami berjuluk Bangau. Itu burung tapi bukan burung. Untuk mengingat jasanya, hutan itu dihibahkan ke anak cucu dan hutan itu tidak boleh diganggu,” kata Sukarna.

Persoalan lainnya dan mungkin menjadi persoalan utama adalah pola pembagian lahan 80: 20 yang ditawarkan perusahaan perkebunan sawit, dan ditolak penduduk setempat. Pola itu dianggap merugikan penduduk dan hanya menguntungkan perusahaan perkebunan sawit. “Kalau 80-20,  menurut informasi, misalnya kita punya lahan 10 hektar, 2 hektar itu punya saya dan delapan hektar punya perusahaan,” kata Hendrikus Hendrikus.

Lahan yang 2 hektar itu pun, tidak murni akan menghasilkan sawit seluas dua hektar karena harus dipotong biaya pemeliharaan. Antara lain ongkos pupuk, upah pekerja, ongkos angkut dan sebagainya.

Dalam hitungan Hendrikus, sawit yang dihasilkan dari kebun penduduk yang 2 hektar, bisa-bisa hanya tersisa 1 hektar. Itu pun belum termasuk jika kelak, sawit-sawit itu berbuah: sawit yang ditanam oleh perusahaan [inti] akan diutamakan untuk dipanen sementara sawit-sawit milik penduduk dinomorduakan.

Lokasi sawit plasma milik penduduk, sebagian besar celakanya berada jauh di tengah perkebunan sawit milik perusahaan yang menghalangi kecepatan panen. Padahal tandan buah segar akan mahal harganya kalau sampai di pabrik pengolahan dalam waktu 24 jam. “Misalnya yang semua Rp 1.500 per tandan, bisa menjadi Rp 800 atau Rp 500 per tandan. Harganya jatuh,” kata Hendrikus.

Itulah yang disebut Hendrikus, sistem dan pola pembagian perkebun kelapa sawit di Kalimatna berbeda dengan pola perkebunan sawit yang diterapkan di Malaysia. Hendrikus tahu pola perkebunan sawit di Malaysia, karena salah satu kakaknya menetap di Serawak. Sang kakak pernah bercerita, di Malaysia tidak ada sistem perkebunan plasma-inti seperti yang diterapkan di Kapuas Hulu. Semua perkebunan sawit di sana menggunakan sistem sewa kepada masyarakat, yang dikembalikan setelah 10 tahun. “Di sini [Kapuas Hulu] yang punya modal katanya juga dari Malaysia, tapi sistemnya tidak mensejahterakan rakyat,” kata Hendrikus.

Joni Mawang, bekas patih Kampung Janting, Badau, punya cerita lain. Masyarakat di kampungnya, semua menolak masuknya perkebunan kelapa sawit sebab sudah tahu antara sistem yang diterapkan di Indonesia dengan yang ada di Malaysia, berbeda. Selain sistemnya langsung menyewa, di Malaysia, ada deviden yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dan pekerja.

Selain itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja juga relatif lebih besar dibandingkan dengan upah pekerja sawit di Kapuas Hulu yang hanya Rp 39 ribu per hari. Juga pekerja yang sudah tua, di perkebunan kelapa sawit Malaysia masih dibayar dengan gaji dan asuransi 150 ringgit per bulan.

“Kami [masyarakat] sudah trauma dengan perkebunan kelapa sawit [di Kapuas Hulu] karena sebelumnya sudah ada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu Rokan Group dan PT Plantana Razindo Plantations. Dua perusahaan itu terbukti hanya mengambil kayu, karena alasan bangkrut,” kata Joni.

Robert, pastor Gereja  Santo Yoseph yang membawahi Paroki Empanang dan Kecamatan Puring Kencana kepada Arie Munir dari Walhi bercerita, pola 80:20 itu ditolak masyarakat karena dianggap berbeda dengan yang diterapkan di Malaysia. Dengan sistem itu, masyarakat merasa akan kehilangan lahan, kehilangan identitas sosial-budaya, dan upah buruh yang rendah.

“Surat pernyataan penolakan masuknya perkebunan kelapa sawit di Empanang di tandatangani oleh sekitar 100 orang, mereka berasal dari pihak ketemenggungan dan pemuka masyarakat,” kata Robert.

Bernard Ho yang dikonfirmasi soal ini tak bersedia menjawab, karena alasan tidak menguasai soal teknis. Menurutnya, Smart memang bukan menyewa melainkan membelinya dari penduduk. “Satu hektare itu bisa Rp 500 ribu sampai Rp Rp 1,5 juta, tergantung di tanah itu, ada apa.,” kata Bernard.

Yang dimaksud “ada apa-apa” oleh Bernard adalah jika di lahan itu ada pohon-pohon produktif seperti karet dan sebagainya. “Kalau di dalamnya tidak ada apa-apa, paling banter hanya Rp 200-300 ribu per hektar,” kata Bernard.

Seorang manajer perkebunan sawit di Semitau menjelaskan, pola pengembangan sawit tidak dilakukan melalui proses jual beli melainkan melalui kompensasi dengan hak guna usaha selama 30 tahun. Pola pembagiannya 80: 20.

“Pola yang kami kembangkan sekarang ini, berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu konversi dilakukan sehabis tanam dan perusahaan akan mengurus kebun sawit. Sekarang, produksi lebih baik dalam pola kerjasama kemitraan, karena masyarakat tidak mempunyai budaya petani sawit, sehingga juga bisa bekerja sebagai tenaga kerja di lahan pribadinya,” kata dia.

Soal lainnya adalah sosialisasi tentang kehadiran perkebunan yang minim. Hary, penangkar ikan Arwan di Suhaid menuturkan, ketika perusahaan perkebunan sawit masuk pertama kali ke Suhaid, sama sekali tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan maupun pemerintah setempat kepada penduduk, tentang apa penting dan tidak pentingnya perkebunan sawit bagi penduduk.

“Mereka [pihak perusahaan] hanya mengundang mengundang pihak kecamatan, desa dan tokoh masyarakat saja. Setelah terjadi penolakan oleh masyarakat, baru perusahaan berusaha mengumpulkan tanda tangan masyarakat  lewat kegiatan pengobatan gratis,” kata Harry.

Diwawancarai oleh aktivis Walhi Pontianak, Kepala Desa Suhaid, Bahar menjelaskan, sosialiasi di Suhaid sebetulnya sudah dilakukan oleh perusahaan dan perangkat Muspika tapi penerimaan penduduk berbeda. Salah satu buktinya, di Suhaid kini sudah ada sekitar tujuh ribu hektar perkebunan sawit yang dibuka oleh PT Kartika Prima Cipta [Smart]. Lahan-lahan itu diserahkan oleh masyarakat kepada perusahaan menggunakan pola inti-plasma dengan sistem  8:2 atau 7:3.

“Pekerja di perusahaan yang berasal dari Suhaid juga sudah mencapai 800 orang, sedangkan dari luar Suhaid sekitar 300 orang,” kata Bahar sambil menyebutkan jumlah penduduk di desanya berjumlah 2.300 jiwa.

Kepada media lokal, Wawan Hermawan, Kepala Perlindungan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat pernah menyebutkan, tidak ada pemaksaan apa pun kepada masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka kepada perkebunan. “Sekarang bukan zaman Orde Baru lagi ketika sosialisasi pembukaan lahan [land clearing]. Kalau pun ada, itu hanya personal pengurus dan instansi terkaitnya saja yaitu kepala desa, camat dan team dari kabupaten,” kata Wawan.

Dia menyesalkan kampanye dari LSM-LSM yang menyebutkan perkebunan sawit menimbulkan dampak sosial dan dampak negatif lalu dieksspos kemaa-mana. “Itu sama saja menjual bangsa kita sendiri. Padahal belum tentu benar karena semuanya itu melalui proses menurut undang-undang,” kata Wawan.

Sudah tergadai
Pastor Robert punya cerita lain soal sosialisasi kehadiran perkebunan sawit di Kapuas Hulu. Benar, kata dia, pihak perusahaan selalu mengikutsertakan aparat Muspika dari kecamatan, Koramil dan Polsek. “Mereka [aparat] itu hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp 50 ribu-Rp 100 ribu untuk sekali pertemuan. Kata mereka [aparat], daripada tidak ada yang dikerjakan di kantor,” kata Robert.

Unggum, Patih Desa Bajau Andai itu bercerita, sejak terdengar kabar perkebunan sawit mulai masuk Desa Sungai Tembaga, dia sama sekali tidak pernah mendengar program-programnya apa saja. Sebagai patih, Unggum juga mengaku belum pernah diajak berbicara.

“Ketika bertemu di kabupaten, saya tanyakan ke Pak Bupati [Abang Tambul]; ‘Kalau penanaman sudah selesai, kapan akan diserahkan kepada masyarakat?’ Dia bilang kalau sudah selesai semua baru diserahkan ke kabupaten. Terus kabupaten memberi SK supaya dibagikan. Lah apa ndak kacau lagi itu,” kata lelaki berusia 60 tahun itu.

Persoalan lainnya adalah kekhawatiran dari sebagian warga dan penggiat lingkungan hidup antara lain dari Walhi dan Riak Bumi terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran perkebunan sawit terhadap lingkungan hidup di Kapuas Hulu.

“Sebelum masuk sawit jenis ikan Betutu di Sungau Suhaid dan Rindit masih ada. Setelah masuk sawit, sungai menjadi keruh sehinga berdampak pada hasil tangkapan dan jenis ikan yang didapat. Selain itu juga berdampak pada jenis pengambilan madu, keramba ikan, dan bubu ikan,” kata Ruswandi, nelayan di Suhaid.

Harga ikan betutu mencapai Rp 100 ribu per kilogram dan menjadi andalan nelayan Suhaid, selain udang uli (botia). Sekali panen, nelayan Suhaid bisa mengantongi uang hingga Rp 5 juta dari uli. Ruswandi bercerita, udang uli sekarang bahkan sudah mulai sulit ditangkap. Dia tidak mampu menerangkan, apakah hasil panen yang berkurang, benar disebabkan kehadiran perkebunan sawit atau justru karena penangkapan besar-besaran oleh nelayan Suhaid.

Syamsuri dari Walhi Kalimantan Barat menerangkan, untuk kawasan-kawasan yang punya nilai tinggi secara konservasi seperti di Danau Sentarum, keberadaan perkebunan sawit memang cenderung merugikan. Penyebabnya, sisa-sisa penggunaan pupuk pestisida oleh perkebunan sawit terbawa ke Sentarum. “Semua sisa pupuk itu dibawa hujan mengalir ke Sentarum, dan itu berbahaya bagi air Sentarum,” kata Syamsuri.

Akan tetapi, dugaan itu dibantah oleh Yanti, seorang pekerja bagian pemupukan di sebuah perkebunan sawit di Suhaid. “Itu katakutan dari orang-orang kolam,” kata Yanti. Orang-orang kolam yang dimaksud Yanti adalah para penangkar ikan arwana.

Masalahnya kata dia, jarak antara perkebunan sawit dengan kolam-kolam penangkaran arwana dan Sentarum lumayan jauh. “Tak mungkin [sisa pupuk] turun karena pemupukan sawit tergantung takaran. Kalau hujan, [pupuk] itu akan menyerap di akarnya. Buktinya, sampai sekarang tidak ada ikan yang mati,” kata Yanti yang sudah bekerja sekitar 3 tahun di bagian pemupukan.

Sewaktu menjabat kepala Seksi Wilayah II Semitau Taman Nasional Danau Sentarum, Budi Suryansyah menjelaskan, akibat negatif dari perkebunan sawit memang belum terlihat dan terasa. Namun kelak, kalau sudah bertahun-tahun, perkebunan sawit di bagian hulu dan perbukitan di seputar Danau Sentarum bisa menimbulkan sedimentasi dan merusak ekonomi masyarakat nelayan di kawasan itu. Kata dia, sudah diprediksi kalau sedimentasi yang terjadi mencapai 25 sentimeter per tahun, dan tumbuhan di sekitarnya akan melakukan invasi serta menutup permukaan danau.

Danau Sentarum bukan saja unik, tapi juga berfungsi menampung secara alamiah air dari perbukitan ataupun Sungai Kapuas serta sungai-sungai kecil lainnya. Air itu selanjutnya dialirkan ke Sungai Kapuas yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Kubu Raya, Kota Pontianak, dan bermuara di Muara Jungkat Kabupaten Pontianak. Dengan daya tampung air sekitar 63 miliar kubik, menurut World Wide Fund Kalimantan Barat, Taman Nasional Danau Sentarum memiliki ratusan jenis fauna.

Antara lain, mamalia 147 jenis [hampir 64% mamalia di Kalimantan terdapat di Sentarum]; 31 jenis reptil  [salah satunya buaya katak atau crocodylus raninus] yang di Asia dinyatakan punah sejak ratusan tahun lalu; 310 burung; dan 265 jenis ikan yang jenisnya bahkan lebih banyak dari semua jenis ikan air tawar yang ada di seluruh benua Eropa. Budi mengkhawatirkan, kalau danau yang kaya itu lalu kehilangan fungsinya sebagai penampung air Sungai Kapuas dan tempat hidup berbagai fauna dan flora, maka bencana banjir akan menjadi kenyataan.

Itu belum termasuk dampak terhadap petani madu di sekitar danau yang juga terancam, mengingat lebah bisa terbang dengan radius sampai 60 kilometer hingga ke Sentarum. Masalah lainnya adalah aspek sosial karena perkebunan sawit yang dibuka di Kapuas Hulu menggunakan hutan negara sementara apa yang disebut sebagai hutan negara dan hutan yang dikelola masyarakat itu, secara umum tidak ada bedanya. “Tidak ada yang benar-benar kosong punya negara atau masyarakat,” kata Syamsuri, dari Walhi Kalimantan Barat itu.

Hal yang membuat Syamsuri gemas, ternyata ada sebuah desa yang semua lahannya sudah tergadaikan kepada perkebunan sawit tapi penduduknya tidak tahu. Itulah Desa Sungai Tembaga, Empanang, tempat Usat berobat setelah hidungnya dihantam oleh Bantin.

“Desa itu semuanya sudah menjadi milik perusahaan. Persoalannya hanya tunggu waktu, mau melakukan pendekatan dengan cara kasar atau pendekatan dengan perusahaan karena secara de facto. Hutan dan lahan mereka sudah punya perusahaan,” kata Syamsuri.

Hendrikus mengakui, tanah mereka memang sudah tergadai. Dari seluruh dusun yang ada di Kecamatan Empanang, kata Hendrikus hanya tinggal Dusun Empanang, Batu Ampar, Semayus, Batu Pansap, Sebindang yang menolak perkebunan sawit.

“Dusun kami sudah terkepung. Seperti pulau di tengah lautan sawit. Warga masih belum  tahu, tanah [mereka] ini sudah digadaikan oleh pemda ke perusahaan, termasuk tanah rumah yang saya tempati sekarang,” kata Hendrikus.

Dia hanya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, seandainya kelak warga tahu soal tanah mereka yang sudah tergadai. “Konflik antarpenduduk ini, hanya soal waktu. Empat tahun mendatang ketika sawit-sawit itu sudah dipanen, bisa jadi konflik itu akan terbuka,” kata Hendrikus.

Benarkah?

Akhir Maret tahun ini, Hendrikus mengirimkan kabar: lahan-lahan warga juga lahan miliknya ternyata sudah diserahkan ke perkebunan sawit. Kini yang tersisa hanya kawasan hutan lindung dan hutan adat. “Semua sudah diserahkan, tidak ada lagi konflik,” katanya.

Saya yang menulis laporan ini lalu teringat pada kisah Bantin yang 2 tahun lalu, tega menghantam wajah Usat, sang bapak, gara-gara adu mulut karena persoalan soal menerima dan menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di dusun mereka. Perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu, memang telah mengubah hutan, dan mungkin sikap warga di sana. Entah ke mana empu Bangau, yang disebut A Sukarna, eks mantan mantri polisi itu. [selesai]

Iklan