Nilai kontrak pembelian 46 pesawat SSJ100 oleh 3 maskapai domestik, hampir menyamai nilai pembelian 230 pesawat Boeing oleh Lion Air. Betulkah ada tangan-tangan jahil yang berusaha menggagalkan pembelian pesawat komersil Sukhoi itu oleh Kartika Airline, Sky Aviation, dan Queen Air Indonesia?

oleh Rusdi Mathari
Keluarga korban kecelakaan Sukhoi SuperJet 100 di Gunung Salak, Selasa besok diizinkan untuk melihat potongan-potongan jasad para korban. Hanya melihat, karena potongan-potongan jasad korban itu baru akan diserahkan kepada keluarga, pada hari berikutnya.

Itulah puncak dari evakuasi para korban kecelakaan SSJ100, yang memakan waktu sekitar 9 hari, sejak 10 Mei 2012. Tapi cerita di balik tragedi pesawat yang menewaskan 45 orang itu, tampaknya belum akan selesai, sebelum KNKT menjelaskan penyebab kecelakaan SSJ100.

Salah satu cerita itu adalah tentang ditemukannya mayat dengan parasut yang tergantung di pohon, sekitar 100 meter dari lokasi ditemukannya puing-puing SSJ100. Mayat itu ditemukan oleh Sertu Abdul Haris dan 6 rekannya dari Kopassus, yang juga menjadi bagian dari Tim SAR. Pensiunan jenderal TNI-AU, Prayitno Ramelan menulis di blognya ramalaninternet.com, temuan Haris adalah sesuatu yang penting dan butuh penjelasan: bagaimana parasut itu bisa terpasang ke tubuh yang diduga pilot SSJ100 yaitu Captain Pilot Alexander Yablontsev? Benarkah, mayat yang terpasang parasut itu adalah Yablontsev? Apakah ada hijacking? Ataukah di pesawat tersebut ada orang lain yang sudah mempersiapkan diri dengan parasut, yang mempunyai niat tidak baik?

Cerita lainnya adalah mencuatnya 3 nama maskapai domestik pembeli SSJ100 yaitu Kartika Airlines, Sky Aviation, dan Queen Air Indonesia. Sebagian orang karena itu bertanya: bagaimana nasib kesepakatan pembelian SSJ100 antara mereka dengan Sukhoi: mungkinkah dibatalkan atau diteruskan? Lalu kata Prayitno: tidak mungkinkah ada tangan-tangan jahil yang berlumuran darah yang sengaja hendak membatalkan pembelian SSJ100 oleh maskapai di Tanah Air?

Orang-orang mungkin akan menilai pertanyaan Prayitno tendensius. Tapi persoalannya, pembelian SSJ100 oleh Kartika,Sky, dan Queen Air memang terlalu penting untuk tidak dikaitkan dengan persoalan dagang. Tiga perusahaan itu sudah meneken kontrak dengan Sukhoi Civil Aircraft Company untuk total pemesanan 46 pesawat SSJ100 senilai kurang-lebih Rp 15 triliun. Itu hampir menyaingi kontrak pembelian 230 pesawat B-737 MAX dan  737-900 ER senilai Rp 19,5 triliun yang diteken oleh Lion Air dengan Boeing dari Amerika Serikat, di Nusa Dua Bali tahun lalu.

Pertanyaannya sekarang: siapa orang-orang di balik Kartika, Sky, dan Queen? Dan mengapa mereka kemudian memutuskan untuk membeli SSJ100?

Kim dan para jenderal
Dari 3 maskapai itu, hanya Queen yang paling terbatas informasinya. Namanya pun baru muncul setelah disebut oleh Soenaryo dari PT Trimarga Rekatama [agen Sukhoi di Indonesia].

Adapun Kartika adalah perusahaan yang didirikan oleh Kartika Eka Paksi, yayasan di bawah Mabes TNI-AD pada tahun 2000. Semula seluruh sahamnya dikendalikan yayasan. Tapi sejak beberapa tahun lalu sudah perusahaan itu telah diakuisisi PT Intra Asia Corpora. Tidak ada yang tahu berapa harganya, dan sejak itu, Kartika menjadi bagian dari Grup Intra Asia. Kelompok bisnis ini juga mengendalikan PT Trimuda Nuansa Citra [kargo], PT Gavia Ekspress, PT Asuransi Intra Asia, PT Balai Lelang Batavia, dan PT Cipendawa Agro Industri.

Lewat proses akuisisi itu, Intra Asia menguasai saham Kartika 80%, dan sisanya dikantongi oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, PT Karunia Johanes Mulia, dan Kim Johanes Mulia. Nama yang disebut terakhir, kini diketahui sebagai CEO Kartika Airlines.

Dia lahir di Serbelawan, Medan, 16 Mei 1957 dengan nama lahir Jiauw Ho Peng. Beberapa media menyebut Kim menggunakan banyak nama samaran, dan disebut-sebut pula sebagai sosok kontroversial karena terlibat dalam beberapa skandal keuangan.  Antara lain skandal ekspor fitkif PT Detta Marina [1994].

Itu perusahaan tekstil yang saat itu penuh utang karena ekspansif membeli mesin-mesin baru berkat kucuran kredit dari Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo [sudah dimerger dengan beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri]. Karena pasar tekstil terus memburuk, kredit dari Bapindo akhirnya macet. Kim lalu muncul “menyelamatkan” Detta Marina.

Dia lantas menemui Pande Lubis yang waktu itu menjabat kepala cabang Bapindo Rasuna Said, Jakarta. Waktu itu, Kim mengaku mendapat pesanan ekspor dari 2 perusahaan di Singapura, yakni Vesture Marketing dan Luigi Trading. Dia karena itu meminta, agar Detta Marina kembali diberi pinjaman berupa kredit lunak eskpor. Direksi Bapindo setuju dan mengucurlah Rp 32 miliar kepada Kim.

Karena hanya berupa kredit ekspor, Kim oleh Bapindo cuma diwajibkan mengangsur pinjaman dengan bunga 3% per tahun. Itu berbeda dengan bunga kredit di luar ekspor yang mencapai 8%.

Belakangan, Kejaksaan Agung mengendus 2 perusahaan di Singapura yang “dijual” oleh Kim adalah fiktif. Dia lalu dijadikan tersangka karena dianggap menikmati kredit Rp 32 miliar berikut selisih bunga 5% dari kredit yang diperolehnya. Tapi di pengadilan, Kim yang dibela pengacara Adnan Buyung Nasution dinyatakan bebas. Majelis hakim menerima alasan, uang negara telah dikembalikan oleh Kim. Kasusnya selesai.

Tiga tahun setelah skandal Bapindo, Kim dituding terlibat penerbitan surat utang untuk Bank Arta Prima milik Made Oka Masagung [PT Gunung Agung] senilai kurang lebih Rp 1 triliun. Surat-surat utang itu bukan saja tidak ada jaminan [kredit] melainkan juga baru dibukukan setelah akan jatuh tempo. Made Oka dan Kim diseret ke pengadilan. Tapi keduanya divonis bebas murni.

Bank Arta Prima lalu dibeli Tomy Winata dan berganti nama menjadi Bank Arta Graha. Di bank itu, Kartika Eka Paksi pernah memiliki saham. Tapi 7 tahun lalu, saham milik TNI-AD juga dijual seluruhnya ke Tomy.

Di era reformasi, Kim kembali menjadi berita karena tersangkut perkara hak tagih [cessie] Bank Bali senilai Rp 5 triliun. Dia dituding terlibat membuat surat fiktif eks direktur utama Bank Bali, Rudy Ramli. Surat itu berisi bantahan dari Rudy, tentang keterlibatan orang-orang dekat Presiden B.J. Habibie, antara lain seperti A.A Baramuli dalam kasus hak tagih tersebut.

Di depan anggota DPR, Rudy mengaku surat bantahan itu bukan berasal dari dia dan berbeda dengan catatan hariannya. Rudy pula yang menceritakan, Kim terlibat dalam pembuatan surat bantahan fiktif itu. Antara lain bersama Baramuli, Kim dituduh kecipratan dana hak tagih Bank Bali melalui PT Indowood Rimba Pratama sebesar Rp 5 miliar.

Waktu itu Kim mengaku menerima uang tersebut sebagai pembayaran jual-beli valuta asing dengan Joko S. Tjandra. Lalu, Kim pula yang membeli beberapa perusahaan Baramuli di bawah bendera Poleko Group, meskipun di perusahaan itu menumpuk kredit macet yang cukup besar.
Setahun setelah kasus itu, nama Kim mencuat karena digugat pailit oleh eks kreditornya, yaitu Irie Lumber di Jepang dan Century Wood Product di Singapura. Kim dianggap wanprestasi untuk utang senilai Rp 5,2 miliar. Tidak terlalu jelas, bagaimana kelanjutan kasus gugatan itu.  Nama Kim pun seolah lenyap dari dunia perbisnisan sejak itu.

Namanya muncul kembali 2 tahun silam, ketika  media memberitakan dia [melalui Kartika Airlines] mengumumkan membeli 30 pesawat SSJ100 menyusul pembicaraan antara petinggi Kartika dengan pejabat Sukhoi pada tahun 2008. Kontraknya diteken di Franborough Air Show 2010, Inggris [19 Juli 2010] dengan nilai pembelian US$ 951 juta atau sekitar Rp 8,6 triliun.

Pembelian 30 pesawat SSJ100 oleh Kartika tentu adalah bisnis yang besar. Kesepakatan itu niscaya juga melibatkan melibatkan banyak petinggi tentara, mengingat Kartika adalah perusahaan yang didirikan Yayasan Kartika Eka Paksi, milik TNI-AD. Dan dengan kesepakatan itu, Kartika akan menjadi maskapai pertama di Tanah Air dan di Asia Tenggara yang membeli SSJ100 dalam jumlah besar. Pesawat-pesawat itu akan datang ke Indonesia secara bertahap mulai tahun ini dan pengiriman terakhir diperkirakan selesai hingga 3  tahun mendatang.

Kim 2 tahun lalu itu menjelaskan, beberapa alasan Kartika memborong SSJ100. Antara lain karena pesawat itu mampu mendarat dan diterbangkan, di dan dari landasan pendek. Dengan demikian, SSJ100  cocok untuk banyak bandara di kota-kota kecil di Indonesia, yang menjadi sasaran pembukaan rute penerbangan Kartika.

Sky dan eks KASAU
Setahun setelah Kartika memborong 30 pesawat SSJ100, giliran Sky Aviation meneken kontrak pembelian 12 pesawat SSJ100. Nilainya kurang-lebih US$ 380 juta. Pembelian itu diteken di Le Bourget Airshow di Paris, awal Mei tahun ini.

Berbeda dengan Kartika, Sky adalah maskapai baru yang beroperasi sejak 2 tahun lalu. Sebelum memutuskan membeli SSJ100, Sky hanya memiliki 6 pesawat kecil, jenis  Fokker 50 Cessna Grand Caravan, dan Cirrus SR20. Pesawat-pesawat itu melayani rute Surabaya-Banyuwangi-Denpasar. Dengan membeli SSJ100, Sky berencana akan membuka rute baru:  Batam-Palembang-Surabaya.

Apa dan siapa Sky?

Ia adalah adalah anak perusahaan dari PT Petroneks Energi yang berganti nama menjadi PT Indhasana yang  bergerak di usaha minyak dan gas bumi. Anak perusahaan Petroneks yang lain adalah PT Tridiantara Alvindo yang menyediakan jasa pengeboran minyak. Perusahaan ini juga memiliki beberapa SPBU di Jakarta.

Pengendali kelompok usaha ini adalah Keluarga Boediono [bukan wakil presiden], yang juga pemilik PT Kertas Basuki Rahmat. Dua tahun lalu, perusahaan ini hanya memiliki aset Rp 786 miliar. Pernah juga “dirawat” oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang kemudian menataulang kredit macet Basuki Rahmat sebesar US$ 244 juta pada tahun 2000.

Di luar Keluarga Boediono, ada nama-nama penting di sini. Antara lain Glenn Yusuf, eks kepala BPPN yang bergabung di Basuki Rahmat meskipun belakangan namanya tidak ada di daftar eksekutif perusahaan. Nama lainnya adalah Chappy Hakim, eks KASAU yang menjabat sebagai penasehat senior Sky. CEO kelompok usaha ini adalah Yusuf Ardhi Boediono yang pernah menjadi bendahara Asosiasi Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia 2008-2011.

Kini, setelah tragedi di Gunung Salak, Soenaryo memastikan Kartika, Sky dan Queen akan tetap membeli dan menggunakan SSJ100. Alasannya, kecelakaan  itu bukan disebabkan oleh masalah teknis pesawat melainkan karena faktor manusia. Tapi dia meminta, untuk tidak berbicara bisnis pembelian pesawat ketika suasana sedang berkabung, dan dia benar karena urusan bisnis mestinya bisa dikesampingkan, karena yang utama saat ini adalah menyelamatkan jasad korban, dan menemukan penyebab kecelakaan. Dari sana, kelak barangkali akan diketahui di balik kecelakaan itu ada pula urusan atau persaingan dagang. Itupun jika KNKT mau terbuka dengan penemuannya.

Iklan