Setelah Miranda ditahan, orang-orang kembali mengingat nama Tomy Winata dan Bank Artha Graha. Namanya dihubung-hubungkan sebagai sosok yang menyokong dana untuk kepentingan terpilihnya Miranda sebagai pejabat BI delapan tahun lalu. Namun mengapa hanya TW dan Artha Graha?

oleh Rusdi Mathari
Miranda Swaray Goeltom bukan tersangka terakhir kasus suap pemilihan deputi senior gubernur BI 2004. Begitulah kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjodjanto, beberapa jam setelah Miranda ditahan, Jumat pekan lalu. Pernyataan Bambang itu mestinya bisa dibaca: masih ada orang-orang tertentu yang berdiri di balik kasus Miranda yang sudah diendus oleh KPK tapi menunggu Miranda disidik dan disidangkan. Soal apakah KPK akan serius [dan berani] menjaring mereka, tentu itu urusan KPK.

Kasus Miranda memang terbilang rumit. Sejauh ini, orang-orang hanya berspekulasi, di balik kasus Miranda berdiri orang-orang kuat menyusul disebut-sebutnya nama Bank Artha Graha. Itu adalah bank milik Sugianto Kusuma dan Tomy Winata atau TW. Nama terakhir dikenal sebagai taipan yang memiliki koneksi luas ke pusat kekuasaan.

Tahun lalu, koran The Age dan Sydney Morning Herald menulis, TW memiliki hubungan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Berita yang mengutip laporan Wikileaks berdasarkan bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta itu menyebutkan, hubungan TW dengan orang-orang Istana diperantarai oleh TB Silalahi. Dia adalah pensiunan tentara berpangkat letnan jenderal yang baru-baru ini ditunjuk SBY sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Nama TW dan Bank Artha Graha dihubung-hubungkan dengan kasus Miranda, menyusul kesaksian Krisna Pribadi di persidangan Dudhie Makmun Murod, Maret 2010. Krisna yang saat itu menjabat kepala seksi urusan cek perjalanan BII, mengakui ratusan cek yang dibagikan kepada sejumlah anggota DPR 1999-2004 dikeluarkan oleh banknya. Namun kata dia, cek itu dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya yang memerlukan 480 lembar cek, yang setiap lembarnya bernilai Rp 50 juta. Dari tanda terima, Krisna belakangan tahu, klien Artha Graha adalah PT First Mujur Transplantation & Industry, sebuah perusahaan agro industri, terutama kelapa sawit.

Hingga kini, belum terlalu jelas, siapa pemilik First Mujur. Ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, April 2010, Budi Santoso [waktu itu direktur keuangan First Mujur] hanya mengakui perusahaannya memerlukan cek perjalanan untuk membayar pembelian lahan kelapa sawit di Sumatra. Pengakuan itu diulangi oleh Budi, sewaktu dia diperiksa oleh KPK, 20 September 2010.

Menurut Budi, pembayaran lewat cek perjalanan itu diperlukan karena permintaan dari pemilik lahan yang menjadi mitra bisnis bosnya. Totalnya Rp 24 miliar dengan rincian setiap lembar cek bernilai Rp 50 juta. Siapa mitra bos First Mujur itu? Namanya Ferry Yen alias Suhardi Suparman.

Hingga di kesaksian Krisna dan Budi itu, hubungan kasus Miranda dengan TW dan Bank Artha Graha tak ada kelanjutannya. Termasuk bagaimana ceritanya ratusan cek dari BII itu bisa dibagikan ke anggota DPR 1999-2004 lewat perantaraan perusahaan Nunun Nurbaeti [istri Adang Daradjatun, eks wakil kepala Polri yang juga dipenjara untuk kasus ini].

Ferry yang mestinya bisa menjelaskan bahkan dikabarkan sudah meninggal 15 Januari 2007 atau sekitar 18 bulan sebelum kasus Miranda dilaporkan ke KPK oleh Agus Condro. Agus adalah eks anggota DPR dari Fraksi PDIP yang kali pertama melaporkan kasus Miranda ke KPK, Agustus 2008. Majalah Tempo pernah menulis soal kematian Ferry itu di bawah judul “Ferry mati meninggalkan misteri.”

Yang tidak terungkap tentang Ferry: betulkah Ferry pemilik lahan perkebunan kelapa sawit yang meminta pembayaran dengan cek perjalanan?  Apakah pembayaran itu benar diakukan, atau sebuah operasi pencucian uang? Atau dia sebetulnya hanya nama rekaan alias fiktif?

Membeli Shinta dan Nobu
Lalu setelah Bambang Widjojanto menyatakan Miranda bukan tersangka terakhir, orang-orang kembali mengingat nama TW dan Bank Artha Graha. Namanya, sekali lagi disebut-sebut sebagai sosok yang berkepentingan dengan terpilihnya Miranda sebagai pejabat BI delapan tahun lalu, meskipun TW dan Miranda sudah beberapa kali membantahnya. Antara lain, agar setelah menjabat deputi senior gubernur BI, Miranda berperan memberikan fasilitas tertentu untuk Bank Artha Graha. Misalnya berupa penurunan suku bunga.

Namun yang dilupakan orang, betapapun kuatnya sokongan dana pengusaha seperi TW misalnya, dukungan dana dari mereka untuk kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri karena taruhannya akan terlalu mahal. Para pengusaha itu biasanya masuk ke dalam kesepakatan politik dengan berkelompok, karena lebih murah dan lebih efektif. Mungkin akan ada pengumpul tapi ia hanya mewakili kepentingan sekelompok pengusaha.

Untuk proyek politik besar seperti pemilihan presiden misalnya, bisa ada ratusan orang seperti TW yang diminta atau menawarkan diri untuk mendukung calon tertentu dengan konsesi tertentu pula. Sementara untuk proyek pemilihan deputi senior gubernur BI, mungkin cukup hanya beberapa pengusaha.

Pertanyaannya sekarang, mengapa hanya TW dan Bank Artha Graha yang  harus berkepentingan dengan pemilihan Miranda sebagai pejabat BI? Bagaimana dengan kemungkinan  tentang sekelompok pengusaha yang kembali berminat masuk ke industri perbankan dan membutuhkan dukungan para pejabat BI, setelah nama mereka masuk dalam Daftar Orang Tercela atau DOT misalnya?

Di situs BI dijelaskan, DOT adalah catatan untuk orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Daftar ini cukup panjang menyusul ambruknya sektor perbankan 1997-1998 dan mereka yang masuk DOT dilarang memiliki dan atau menjadi pengurus bank hingga 20 tahun [2023]. Eka Tijpta Widjaja [Grup Sinarmas dan eks pemilik BII] dan Mochtar Riady [Grup Lippo] misalnya, termasuk yang pernah dicekal karena kelompok usaha mereka pernah menyalahgunakan aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Tentu menuding orang-orang yang masuk DOT itu juga berada di balik kasus Miranda akan sama spekulatifnya dengan tuduhan yang menghubungkan kasus Miranda dengan TW dan Bank Artha Graha. Namun satu hal yang jelas, sebagian dari mereka kini kembali menjadi pengurus atau memiliki bank.

Mochtar Riady misalnya, dua tahun lalu membeli Bank Nobu [Bank Alfindo Sejahtera]. Sementara Eka Tjipta memiliki Bank Sinarmas setelah mengakuisisi Bank Shinta pada 2005. Itu  setahun setelah Miranda berkantor di Kebon Sirih sebagai orang nomor dua di BI, di bawah Burhanuddin Abdullah. Nama yang disebut terakhir, adalah eks koordinator lima pengawas keuangan dari BPPN yang bertugas melakukan restrukturisasi Asia Pulp and Paper, perusahaan yang berada dalam satu kelompok dengan BII.

Kini, Miranda sudah ditahan, satu tahap yang harus dilewatinya sebelum dia kelak akan disidangkan sebagai terdakwa. Namun ujung kasus ini, tampaknya masih panjang. Mungkin hingga Pemilu Presiden 2014 kelak, ketika tawar-menawar politik kembali ramai dibuat oleh calon presiden dengan para pengusaha.

Iklan