Di Cina dan Hong Kong, korupsi berhasil ditekan karena pemimpin negaranya punya niat dan kemauan politik. Di sini, KPK tersandera permainan politik dan orang-orang lalu sibuk berwacana tentang perlunya gedung baru.

oleh Rusdi Mathari
Apakah KPK lembaga adhoc, dan karena itu tidak perlu mempunyai gedung baru sendiri?

Itulah perdebatan yang muncul belakangan ini menyusul rencana orang-orang KPK untuk memiliki gedung sendiri. Orang-orang di Senayan terutama dari Komisi 3 sudah menolak rencana itu. Salah satu alasannya: KPK adalah lembaga adhoc yang masa kerjanya dianggap bersifat sementara dan bisa dibubarkan.Pembangunan gedung KPK karena itu dianggap tidak perlu dan hanya buang-buang biaya. Di sisi yang lain, tidak sedikit orang yang mendukung rencana pembangunan gedung KPK karena KPK dianggap sebagai lembaga yang paling berhasil memberantas korupsi. Mereka lalu berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk terwujudnya gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sejak 10 tahun lalu. Tepatnya disahkan pada 27 Desember 2002. Meskipun pembentukannya itu bisa dikatakan terlambat setahun lebih dari yang diamanatkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sejak itu menjadi tumpuan banyak orang untuk memberantas korupsi. Publik yang muak dengan kinerja aparat hukum [polisi, jaksa, pengacara dan hakim] meletakkan harapan yang besar kepada KPK, meski tentu saja semua harapan itu bukan perkara mudah untuk diwujudkan.

Benar selama 10 tahun sejak dibentuk, KPK [seperti klaim Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas] telah menyelamatkan uang negara hingga Rp 6,2 triliun. Untuk aset negara, KPK masih menurut Busyro juga telah menyelamatkan paling sedikit Rp152 triliun hanya dari sektor minyak dan gas. Itu jumlah yang besar, tapi fungsi dan tugas KPK tentulah bukan hanya soal menyelamatkan uang dan atau aset negara. Sesuai UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi.

Faktanya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun lalu menurut Transparency International masih menempati peringkat 100 dari 138 negara paling korup. Posisi itu sama dengan posisi Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Itu adalah peringkat terburuk sejak 2007, ketika indeks yang sama menempatkan Indonesia di peringkat 143 dari 180 negara paling korup. Di ASEAN, posisi Indonesia termasuk yang paling buruk meskipun sedikit lebih baik dibandingkan Burma dan Vietnam. Dengan fakta itu, keberadaan KPK bisa dikatakan tidak bisa mengerem perilaku korup di Tanah Air.

Tentu, efektivitas keberadaan KPK tidak perlu diragukan tapi KPK pun tidak akan luput dari tuduhan tebang pilih ketika menangani kasus korupsi. Tuduhan itu menemukan pembenaran ketika pengadilan tindak pidana korupsi, tidak menghukum para terdakwa korupsi dengan hukuman maksimal atau setidaknya bisa membuat orang takut atau jera melakukan korupsi. Itu tuduhan serius tentu saja, meski akan tidak adil menimpakan seluruh kesalahan usaha pemberantasan korupsi hanya kepada KPK.

Persoalannya, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sejauh ini harus diakui belum menyentuh jantung dari para pengemplang uang negara: penegak hukum. Belum ada cerita misalnya, KPK mengambilalih kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dan polisi yang berjalan di tempat. Belum ada kabar, KPK mengusut dan menyeret para perwira polisi yang diduga melakukan korupsi kecuali hanya jaksa Urip Tri Gunawan. Kasus rekening gendut para perwira polisi misalnya, hingga kini tidak jelas nasibnya karena hanya diusut oleh [sesama] polisi. Padahal Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, memberi wewenang kepada KPK untuk mengambilalih kasus-kasus korupsi yang ditangani penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa.

San Ge Dai Biao
Bagi KPK, itu semua menjadi dilematis. Sejauh ini, sumber daya yang bekerja di KPK, sebagian besar berasal dari polisi dan jaksa, dan itulah yang menjadi masalah. Tiga tahun lalu, KPK “dilawan” oleh polisi karena berniat menyadap telepon para jenderal polisi, dan berujung dengan ditetapkannya dua pimpinan KPK sebagai tersangka oleh Mabes Polri yang diamini Kejaksaan Agung. Itu belum termasuk kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi negara, seperti kasus BLBI, dana talangan Bank Century, kasus Hambalang, Badan Anggaran DPR dan sebagainya yang belum diusut tuntas oleh KPK. KPK telah tersandera permainan politik?

Sebagai lembaga yang dilahirkan dari kemauan politik, harus diakui KPK adalah juga lembaga politik selain tentu sebagai penegak hukum. Sepak terjang KPK karena itu juga memerlukan sikap politik pemerintah dan DPR yang [harus] hitam-putih terhadap pemberantasan korupsi. Dan itulah yang pernah dilakukan oleh pemerintah di Cina dan Hong Kong.

Di awal 1980-an, mengawali reformasi ekonomi lewat kebijakan San Ge Dai Biao, Cina menyeret ratusan ribu koruptor  ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman berat. Bukan cuma koruptor kelas coro, tapi pejabat pemerintah korup seperti wakil gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Changqing  dijatuhi hukuman mati pada Maret 2000 karena dituduh menerima suap lebih dari US$ 660 ribu.

Para pemimpin Cina berkeyakinan, penegakan hukum yang konsisten dan didukung keputusan dan kemauan politik,  bisa menimbulkan efek jera terhadap para pelaku korupsi dan menggagalkan niat mereka yang ingin melakukan korupsi. Ketika PM Zhu Rongji mengucapkan sumpah “100 Peti Mati”  untuk menghukum mati para koruptor pada Maret 1998, genderang memberantas korupsi di Cina makin menggema.

Benar, kemudian ada protes, terutama dari para pejuang hak azasi manusia tapi Cina bergeming. Eksekusi mati bagi para koruptor dalam pandangan pemimpin Cina, justru akan meneguhkan kepercayaan rakyat dan negara lain untuk berinvestasi. Dan itu memang berhasil. Cina sejak itu menuai banyak kepercayaan investor asing dengan jumlah investasi yang terus bertambah setiap tahun.

Keberhasilan Hong Kong menekan angka korupsinya terutama di kalangan aparat penegak hukum, juga bisa menjadi contoh lain. Ketika masih di bawah Inggris, gubernur Hong Kong membentuk Komisi Independen Anti Korupsi [ICAC] yang anggotanya diambil dari masyarakat dan diketuai seorang bekas direktur telekomukinasi. Saat itu [1974], sebagian besar  aparat kepolisian dan kejaksaan di Hong Kong menjadi bagian dari lingkaran penggarongan keuangan negara lewat perjudian, prostitusi, pemalsuan surat izin, penyuapan  dan sebagainya.

Kewenangan komisi ini antara lain berhak melakukan penyidikan berdasarkan azas pembuktian terbalik. Hasilnya luar biasa. Setelah mantan kepolisian Hong Kong yang sempat lari ke Inggris dipenjara, 260 perwira polisi lainnya berhasil diseret ke penjara.  Dilengkapi  payung hukum yang kuat, dana memadai, dan kemampuan untuk menyidik perkara korupsi dari tahap penyelidikan [intelijen] hingga pemberkasan untuk dibawa ke pengadilan, ICAC akhirnya menggantikan tugas polisi dan jaksa.  Keberadaannya lalu menjadi predator bagi koruptor di tubuh aparat hukum.

Sampai 1998, komisi ini menerima 63 ribu pengaduan korupsi. Dari jumlah itu, 36 ribu kasus telah diinvestigasi dan 8.600 di antaranya diajukan ke meja hijau. Polisi dan jaksa Hong Kong tidak berkutik.

Sekarang, semua berpulang kepada pemerintah dan DPR [dan tentu saja KPK]: benar maukah mengambil sikap politik yang tegas untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan pemerintah Cina dan Hong Kong; atau akan terus membiarkan KPK tersandera kepentingan politik, dan lalu membiarkan orang-orang hanya sibuk berdebat tentang keberadaan KPK sebagai lembaga adhoc [yang perlu-tidak pelu punya gedung baru] atau bukan?

Iklan