Petinggi Freeport Indonesia pekan ini mengunjungi sejumlah kantor media di Jakarta untuk menjelaskan pentingnya keberadaan Freeport di Indonesia. Tapi betulkah Freeport penting bagi Indonesia?

oleh Rusdi Mathari
Lewat setengah tahun menjadi CEO PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto mulai berkampanye untuk membentuk opini tentang pentingnya Freeport di Indonesia. Pekan ini, dia mengunjungi sejumlah kantor redaksi dan bertemu dengan para wartawan di Jakarta untuk menjelaskan posisi dan rencana Freeport. Banyak yang dibicarakan Rozik dengan para awak media. Dari yang banyak itu, isu pentingnya adalah menuntut pemerintah untuk memberikan kepastian hukum perihal kontrak karya perusahaan itu yang akan berakhir sembilan tahun lagi [2021]. Dia meyakinkan, investasi Freeport bisa mencapai US$ 17,9 miliar untuk perpanjangan kontrak 2×10 tahun hingga 2041.

Kampanye Rozik, eks menteri Pekerjaan Umum dan dirjen pertambangan Kementerian ESDM itu ke sejumlah media tentu saja menarik. Sejauh ini pemerintah mengaku masih menunggu kesiapan Freeport untuk berunding dan membicarakan penawaran ulang kontrak karya. Ada pun Freeport juga mendaku, menanti panggilan pemerintah untuk merundingkan penawaran ulang kontrak karya mereka.  Di tengah isu perundingan penawaran ulang kontrak katrya Freeport di Indonesia yang belum kelar itu, Rozik mengunjungi sejumlah kantor media.

Freeport adalah salah satu isu besar di Tanah Air sejak 45 tahun silam. Perusahaan itu menambang tembaga dan belakangan emas di tambang Ertsberg dan tambang Grasberg yang terletak di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua [Grasberg adalah tambang yang memiliki cadangan endapan emas  terbesar di jagat bumi dan cadangan endapan tembaga terbesar ketiga di dunia]. Sepanjang masa itulah, keberadaan Freeport banyak dipersoalkan terutama karena kontrak karya dan pembagian royalti kepada pemerintah yang dinilai tidak adil.

Untuk Kontrak Karya I yang diteken 7 April 1967 dan berlaku hingga 24 tahun kemudian, Freeport bahkan dibebaskan sama sekali untuk membayar rolyati emas kepada pemerintah. Salah satu alasannya: Freeport mengeluarkan dana besar untuk investasi, selain tentu karena tekanan politik menyusul runtuhnya kekuasaan Sukarno.

Baru pada 1991, ketika meneken Kontrak Karya II, Freeport diwajibkan membayar rolayti tembaga dan emas. Besarnya 1% dari harga jual dikali tonase, atau lebih kecil dibandingkan ketentuan yang sama yang diberlakukan untuk perusahaan tambang lain yang beroperasi di Indonesia. Royalti Freeport yang 1% itu adalah juga yang paling rendah bila dibandingkan royalti yang sama yang diberlakukan banyak negara, yang paling sedikit mencapai 5-6%, dan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM terhadap setiap badan usaha.

Karena itu, kemudian dibuat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Salah satu amanat undang-undang itu: ketentuan kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] harus disesuaikan dengan undang-undang itu paling lambat setahun setelah diundangkan, Januari 2010. Artinya, ada 76 kontrak karya dan 42 PKP2B yang harus dinegosiasi ulang oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Hasilnya: hingga bulan tahun ini [Juli], hanya ada 9 perusahaan pemilik kontrak karya dan 60 PKP2B yang setuju dengan kesepakatan negosiasi ulang. Setidaknya begitulah data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Bagaimana dengan Freeport?
Bersama dengan PT International Nickel Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, Freeport termasuk perusahaan yang belum menyetujui ketentuan negoisasi ulang kontrak karya. Sebaliknya  manajemen Freeport menyerukan agar pemerintah menghargai klausul-klausul dalam kontrak karya pertambangan. Dalam bahasa Rozik: pemerintah harus memberikan kepastian hukum perihal kontrak karya.

Menolak divestasi menawarkan IPO
Alasan seperti itu pula yang disampaikan induk Freeport Indonesia, yaitu Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. pada April silam. Melalui Richard Adkerson [CEO Freeport-McMoRan], Freeport menyatakan, hanya tunduk kepada Kontrak Karya 1991 dan bukan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang disebutnya sebagai undang-undang baru. Adkerson bahkan sesumbar akan mengabaikan ketentuan untuk melakukan divestasi saham sesuai Peraturan Pemerintah  No. 24 Tahun 2012 karena tidak ada persyaratan bagi Freeport menjual saham kepemilikan kepada nasional Indonesia.

Beleid No. 24 Tahun 2012 adalah revisi atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang hanya mewajibkan divestasi saham 20 %. Ketentuan baru ini mewajibkan perusahaan asing pemegang izin pertambangan, mendivestasi saham mereka secara bertahap setelah lima tahun produksi wajib. Dengan demikian pada tahun ke-10, kepemilikan saham mereka akan dimiliki nasional Indonesia hingga paling sedikit 51%.

Untuk Freeport, ketentuan divestasi itu sebetulnya sudah tercantum dalam klausul Kontrak Karya 1991. Pasal 24 menyebutkan, kewajiban divestasi Freeport terdiri dari dua tahap. Pertama, melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam kurun waktu 10 tahun pertama sejak kontrak karya 1991. Kedua, mulai 2001, Freeport harus melepas saham  masing-masing 2% per tahun hingga kepemilikan nasional menjadi 51 %. Belum terlalu jelas, mengapa Richard Adkerson menyatakan tidak ada ketentuan divestasi dalam Kontrak Karya 1991.

Padahal, terhitung sejak 31 Desember 1991 atau sehari setelah ditekennya Kontrak Karya II, sebanyak 10% saham Freeport  dijual kepada PT Indocooper Investama Corporation. Perusahaan yang disebut terakhir adalah 100% milik kelompok usaha Bakrie. Nilainya sekitar US$ 213 juta dan Bakrie hanya membayar US$ 40 juta sementara sisanya dilunasi dengan utang sindikasi bank luar negeri dengan jaminan Freeport Indonesia.

Setahun kemudian pada 1 Desember 1992, Freeport membeli kembali 49% saham Indocooper senilai US$ 212 juta. Nilai ini hampir sama dengan nilai yang dibayarkan Bakrie sewaktu membeli 10% saham Freeport. Itu berarti hanya dalam waktu kurang dari setahun, utang Bakrie terbayar dan  kelompok usaha itu tetap mengantongi 51% saham di Indocooper atau setara 5% saham Freeport Indocooper. Tabloid Kontan menyebut transaksi itu sebagai usaha kongkalikong legal, dan hingga sekarang, pemilik saham Freeport hanya Freeport-McMoran [90%] dan sisanya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Tentu keengganan Freeport duduk berunding untuk membicarakan negosiasi ulang kontrak karya dan divestasi, juga ditanggapi keras oleh Jakarta. Freeport dianggap terlalu banyak berbicara dan menghubungkan pentingnya investasi mereka di Indonesia dengan kontrak karya, sementara iklim usaha dan politik di Indonesia telah berubah secara substansial dalam beberapa dekade terakhir. Seorang pejabat di pemerintahan mengatakan, jika Freeport tidak mau berinvestasi, masih banyak perusahaan lain yang antri untuk mengambilalih.

Lalu di tengah keengganan memperbarui kontrak karya dan divestasi itu, Rozik membawa pesan baru: Freeport akan melakukan IPO. Beberapa pengamat pasar modal menilai, ide IPO Freeport bisa menjadi jebakan. Pertama, usulan IPO itu dianggap sebagai manuver untuk menghindari ketentuan divestasi, negoisasi ulang kontrak karya bahkan belum juga dipenuhi oleh Freeport. Pengalaman menunjukkan, IPO  Newmont  yang disampaikan sejak Agustus 2010 dan ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2011, hingga kini belum terealisasi.

Kedua, Freeport saat ini terganjal dengan masalah di Papua. Mulai dari kontrak kerja dengan karyawan, hingga masalah dengan pemerintah daerah termasuk masalah izin menambang di wilayah hutan untuk rencana ekspansi Freeport berikutnya. Ketiga, harga saham Freeport McMoran [FCX] menurun drastis hingga  38% dibandingkan harga tahun lalu.

Belum ada tanggapan pemerintah soal rencana IPO dari Freeport. Menteri ESDM, Jero Wacik hanya menjelaskan, pihaknya masih terus membahas negosiasi ulang dengan Freeport. Dia menolak menjelaskan lebih jauh, kemajuan dari pembicaraan dengan Freeport karena alasan bisa mengganggu proses yang berjalan. Jero juga tidak menjelaskan, sampai kapan pemerintah akan membahas negosiasi ulang kontrak karya Freeport.

Satu hal yang agak jelas, tahun ini, Freeport berencana membayar dividen kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun. Dividen ini turun 14,77% dibandingkan pembayaran yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,76 triliun. Bandingkan pembayaran deviden itu dengan pendapatan Freeport yang setiap tahun bisa mencapai Rp 70 triliun, dan bandingkan pula dengan kesejahteraan penduduk di Papua yang Indeks Pembangunan Manusia-nya terus terpuruk untuk seluruh Indonesia.

Indeks rendah itu antara lain ditunjukkan oleh tingginya angka kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gizi. Di kawasan konsesi pertambangan Freeport, angka penduduk miskin Papua mencapai 35%. Sementara rata-rata penghasilan penduduk Papua hanya sekitar Rp 2,5 juta setahun, gaji seorang CEO Freeport seperti Rozik yang pekan ini sibuk mengunjungi kantor redaksi sejumlah media di Jakarta, bisa mencapai miliaran rupiah.

Itu belum termasuk kerusakan lingkungan di Papua yang diakibatkan oleh penambangan dan pembuangan limbah Freeport. Kalau sudah begitu, apa sebetulnya, manfaat penting keberadaan Freeport bagi Indonesia?

Iklan