Tiang bambu yang menopang kabel listrik dari meteran resmi PLN dan menara SUTET di sepanjang jalan menuju Dukuh Santren. Di kejauhan Dukuh Santren. Foto: Rusdi Mathari
Tiang bambu yang menopang kabel listrik dari meteran resmi PLN dan menara SUTET di sepanjang jalan menuju Dukuh Santren. Di kejauhan Dukuh Santren. Foto: Rusdi Mathari

Berpuluh tahun, warga Dukuh Santren di Madiun tak mendapat listrik dari PLN. Kini, saluran listrik yang disambung dari meteran resmi PLN di pinggir jalan, diancam diputus oleh PLN.

oleh Rusdi Mathari
Dukuh Santren, namanya. Letaknya persis di belakang kantor Desa Tiron, Madiun, Jawa Timur. Dari Stasiun Kereta Api Madiun di pusat kota, dukuh itu berjarak kurang-lebih 6 kilometer, dan sekitar 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun ke arah timur. Hampir 24 jam di jalan raya itu berlalu-lalang aneka kendaraan, bus antarkota dan antarpropinsi. Jalan raya yang seolah tidak pernah lindap, dan bila malam penuh cahaya dari lampu kendaraan dan penerangan jalan. Begitu pula rumah-rumah di Dusun Tiron di sebelah barat jalan raya itu penuh dengan lampu yang menyala. Sebuah pemandangan yang berbanding terbalik dengan keadaan di Santren yang redup, mungkin gelap karena keterbatasan listrik.

Mendatangi Santren memang seperti memasuki dunia yang senyap, bila tahu faktanya, letak dukuh itu tidak jauh dari pusat kota Madiun. Jumlah warganya hanya 36 orang, termasuk 7 anak-anak dan 2 balita. Mereka tersebar dan tinggal di sembilan rumah, dinaungi oleh 11 kepala keluarga. Sebagian besar warganya hidup dari bertani, yang menghabiskan hampir seluruh harinya di sawah dan beternak.

Di kiri-kanan jalan berbatu selebar 2 meter yang menghubungkan jalan raya Surabaya-Madiun dengan dukuh, yang tampak hanyalah hamparan sawah yang luas. Santren adalah salah satu sentra penghasil padi terbesar di Madiun. Sawah-sawah itu mengelilingi areal dukuh yang dipagari ratusan tanaman bambu. Seperti sebuah pulau di tengah lautan. Ada sebatang kali di mulut dukuh, yang airnya terlihat gelap dan kelabu. Limbah dari PG Redjo Agoeng selalu mengalir di kali itu.

Agak ke tengah sawah terlihat puluhan menara listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET yang mengalirkan listrik 500 kilo Volt. Menara milik PLN itu julang-menjulang seakan hendak meninju langit. Tampak angkuh terutama bila mengingat warga Santren tidak pernah menikmati aliran listrik PLN secara resmi kendati warga Santren rutin membayar setiap bulan tagihan resmi dari PLN.

Disebut tidak resmi, karena PLN tak mau menarik kabel sejauh kurang-lebih 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun itu ke rumah-rumah penduduk Santren; dan hanya bersedia memasang instalasi meteran di ujung jalan bernama Jalan K Tabri, gerbang masuk ke Dukuh Santren. Meteran listrik PLN itu dipasang di seberang pagar tembok SDN 03 Tiron, yang bersebelahan dengan kantor Desa Tiron. Ada dua instalasi meteran PLN yang dipasang di sana dengan daya masing-masing 450 dan 1.300 Volt Ampere atau Watt. Satu meteran digunakan mengalirkan listrik untuk tiga rumah, satu meteran lain untuk dua rumah. Empat rumah lainnya, mendapat aliran listrik dari rumah tetangga mereka di Dusun Nglegok, sekitar 600 meter di sebalah utara Santren.

Listrik dari meteran yang dipasang resmi oleh PLN itu, oleh warga disambungkan dengan kabel hingga ke rumah-rumah mereka. Kabel itu disanggah oleh 97 batang bambu yang berderet di tepi jalan kecil, berdampingan dengan menara SUTET. Warga Santren mengusahakan itu semua: Berlangganan listrik PLN dan menarik kabel dari meteran yang dipasang sejauh lebih 700 meter dari rumah mereka sejak tahun 1990. Semula hanya tiga rumah, lalu dua rumah ikut berlangganan ke PLN setahun kemudian, dan empat rumah lainnya menyusul tahun 1994.

Karena keterbatasan itu, listrik bagi warga Santren adalah barang istimewa. Mereka menggunakannya hanya pada waktu malam, dan seperlunya: Untuk menyalakan lampu, dan kadang-kadang menghidupkan televisi. Di siang hari, mereka nyaris tidak pernah menggunakan listrik sama sekali. “Tagihan listrik kami hanya Rp 165 ribu sebulan,” kata Atmo Sumbrok, perempuan paruh bayah pemilik satu-satunya warung kopi di Santren.

Tagihan sebesar itu ditanggung oleh tiga keluarga yang mendapat pasokan listrik dari satu meteran di ujung jalan, di seberang SDN 03 Tiron itu. “Desa kami seperti desa tertinggal. Seperti berada di tengah hutan. Tidak diperhatikan sama sekali. Dusun Nglegok sebelah dukuh kami dibangunkan selokan, di sini tidak,” kata Sumbrok.

Karena semua keterbatasan itu, setiap anak muda yang menikah misalnya, dipastikan pindah ke luar Santren. Mereka tidak betah tinggal di Santren karena keterbasan listrik.

Sekian surat, sekian balasan
Djuri, Kepala Desa Tiron mengaku, sudah mengajukan ke PLN agar rumah-rumah di Tiron termasuk rumah-rumah di Santren yang belum mendapat pasokan listrik PLN bisa diikutkan program listrik masuk desa. Listrik desa adalah program pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Program ini dimulai sejak 1982 dan dalam lima tahun pertama sudah menjangkau 2.244 desa di seluruh Indonesia.

Ada 85 rumah, kata Djuri yang sudah diajukan tapi hanya sebagain yang kebagian. Untuk rumah-rumah di Santren, “Dukuh itu memang tidak jauh dari kota, tapi menurut PLN secara teknis tidak bisa,” kata Djuri.

Alasan teknis yang dimaksud Djuri antara lain tentang pemasangan tiang penyanggah kabel yang harus ditarik dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun ke Dukuh Santren.

Denah kebutuhan 16 tiang listrik Dukuh Santren dari PLN Kota Madiun. Oleh PLN, warga Santren diminta memenuhi kuota daya 35. 200 Watt, atau tidak dapat sambungan listrik. Sumber: PLN Kota Madiun
Denah kebutuhan 16 tiang listrik Dukuh Santren dari PLN Kota Madiun. Oleh PLN, warga Santren diminta memenuhi kuota daya 35. 200 Watt, atau tidak dapat sambungan listrik. Sumber: PLN Kota Madiun

Sugeng, Manajer Unit Pelayanan Jaringan [UPJ] PLN Kota Madiun menjelaskan, PLN sudah menggambar denah dan menghitung kebutuhan tiang penyanggah kabel untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah di Santren. Untuk jarak sekitar 700 meter, dibutuhkan minimal 16 tiang. Masalahnya, PLN Jawa Timur punya ketentuan bahwa satu tiang penyanggah kabel harus memenuhi minimal daya yaitu 2.200 Watt. Untuk kebutuhan 16 tiang ke Dukuh Santren, maka daya listrik yang harus dipenuhi oleh 11 kepala keluarga di Santren adalah sebesar 35.200 Watt.

“Itu harga keekonomian karena PLN mengontrakkan tiang. Instalasi di rumah bukan tanggungan PLN. Kalau 35.200 Volt Ampere bisa dipenuhi warga Santren, dalam waktu 25 hari, listrik langsung nyambung,” kata Sugeng .

Dengan ketentuan yang disebutkan Sugeng maka setiap kepala keluarga di Santren yang berjumlah 11, artinya harus bersedia berlangganan listrik PLN dengan daya minimal 2.200 Watt. Daya listrik sebesar itu sama dengan daya PLN yang dialirkan ke rumah orang-orang kaya di Jakarta dan kota-kota besar lain. “Padahal warga di sini hanya sekadar ingin rumahnya terang oleh lampu,” kata Nyoto, pemilik bengkel di Santren.

Djuri bercerita, dulu sekitar tahun 1984, pernah membuka kesempatan kepada warga Santren untuk berlangganan listrik PLN lewat listrik masuk desa dengan membayar sejumlah uang untuk ongkos pemasangan baru. Semua warga setuju kecuali satu orang yakni kakek Sumbrok karena tidak sanggup membayar. Alasannya, daripada membayar uang untuk pemasangan listrik, uangnya lebih baik digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah, merawat sawah dan ternak. Belakangan, kakek Sumbrok berubah pikiran, tapi PLN seolah sudah menutup pintu bagi warga Santren untuk mendapatkan pasokan setrum.

Pernah pula warga Santren bersepakat untuk memenuhi ketentuan kuota daya 35.200 Watt seperti yang diminta oleh PLN. Setiap rumah bersedia berlangganan 2.200 Watt, dan sisanya akan ditanggung oleh Nyoto untuk keperluan bengkelnya. “Entah kenapa, rencana itu batal. Nyoto saya dengar tidak bersedia,” kata Djuri.

Danang Sutrisno, yang selama ini mewakili warga Santren berhubungan dengan PLN menjelaskan, warga Santren yang hanya 11 kepala keluarga sebetulnya tidak keberatan dengan ketentuan PLN yang mengharuskan warga berlangganan minimal 2.200 Watt, karena tidak punya pilihan. Warga bahkan sudah menabung di satu rekening sebagai persiapan pemasangan baru. Masalahnya, yang diinginkan warga Santren adalah kepastian dan kejelasan dari PLN. “Seandainya PLN sudah memasang tiang, warga akan melunasi pembayaran,” katanya.

Warga Santren punya pengalaman pahit soal ongkos yang harus dibayarkan untuk penyambungan baru. Beberapa kali warga didatangi oleh orang-orang yang mengaku petugas PLN atau punya kenalan pejabat PLN lalu menawarkan bisa memasang sambungan baru dengan meminta biaya yang cukup besar. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 15 juta per rumah. Padahal dari informasi yang tercantum di situs Persatuan Kontraktor Listrik Nasional Jawa Timur, biaya pemasangan untuk daya 2.200 Watt tidak lebih dari Rp 1,656 juta. Untungnya warga menolak, dan sejak itu warga selalu berhati-hati dengan tawaran pemasangan baru dari mana pun termasuk dari PLN.

Danang anak muda. Usianya baru 33 tahun. Dia lahir dan besar di Surabaya, dan drop out dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Sudah sejak 2009 dia tinggal di Santren, menemani Endah, ibunya yang asli Santren. Sebelum memutuskan menetap di Santren, Danang bekerja di perusahaan IT di Jakarta dengan gaji yang mapan. Dia melepaskan pekerjaannya setelah bapaknya meninggal dan memilih untuk menemani ibunya mengolah sawah dan memelihara kambing.

Sejak tinggal di Santren itulah, Danang tahu persoalan yang dihadapi warga Santren. Dia karena itu berusaha melibatkan diri, dan untuk urusan dengan PLN ini, dia ditunjuk mewakili warga Santren. Tak terhitung kali, dia menghubungi atau menyurati kepala desa, sejumlah LSM dan wartawan, agar kondisi Dukuh Santren yang masih terhitung Kota Madiun dan tidak mendapat pasokan listrik PLN bisa mendapat perhatian dari banyak pihak.

Pernah seorang wartawan di Madiun yang bekerja untuk sebuah koran yang terbit di Surabaya menulis tentang kondisi warga Santren itu. Namun setelah tulisannya dimuat, si wartawan mendatangi Danang dan meminta sejumlah uang. Alasannya sebagai ongkos untuk membeli koran yang diterbitkan oleh salah satu kelompok media besar.

Danang juga sudah berkali-kali menyurati dan mendatangi kantor PLN Kota Madiun. Sekian kali mendatangi kantor PLN Jawa Timur di Surabaya. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh para pejabat PLN di Madiun dan Surabaya nyaris seragam. Kecuali hanya janji akan diperhatikan, mereka menjawab bahwa PLN bisa memasang sambungan listrik ke Santren bila jumlah dayanya memenuhi ketentuan minimal yang harus tersambung yakni 35.200 Watt itu.

Salah satu surat Danang kepada PLN adalah surat yang dikirimkan 8 Januari 2012 untuk permohonan pemasangan baru kepada kepala UPJ Kota Madiun. Surat itu tak pernah mendapat tanggapan bahkan hingga tiga bulan setelah dikirimkan. Ketika Danang kembali mengirimkan surat 20 Maret 2012 untuk menanyakan nasib surat yang dikirimkan sebelumnya, barulah dijawab oleh Edy Budiarso, Manajer UPJ Kota Madiun dua hari kemudian.

Isi jawaban Edy menjelaskan bahwa PLN hanya bisa memasang sambungan baru dengan memperhatikan kajian kelayakan operasi dan finansial. Edy karena itu menyarankan Danang agar mengusulkan Dukuh Santren dimasukkan dalam program listrik desa ke PLN Jawa Timur. Danang tertarik.

Dia mengirimkan email kepada Hoedy Pramono Mudjiardjo, Manajer Bidang Perencanaan PLN Distribusi Jawa Timur. Selain mengkonfirmasi jawaban Edy, Danang bertanya tentang kemungkinan listrik masuk desa untuk Santren.

Dalam balasan emailnya ke Danang, Hoedy menegaskan jawaban kepala UPJ Kota Madiun kepada Danang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN Jawa Timur. Antara lain penambahan jaringan baru yang menggunakan anggaran PLN harus memperhatikan aspek keuangan dan operasional. Jika semua ketentuan PLN itu tidak dipenuhi, PLN tidak bisa memasang sambungan baru.

Untuk usulan agar Santren dimasukkan dalam program listrik masuk desa, menurut Hoedy baru bisa melaksanakan kalau sejumlah kriteria pelayanan yang ditentukan oleh PLN juga dipenuhi. Mulai dari kriteria teknis, jumlah calon pelanggan dan jarak ke jaringan terdekat, pertimbangan rasio elektrifikasi desa dan sebagainya. Kepada Danang, Hoedy berjanji akan memasukkan Santren dalam program listrik masuk desa tahun anggaran 2013.

Sesudah email balasan Hoedy itu, tidak ada penjelasan lain dari PLN Madiun dan Jawa Timur hingga ada penggantian manajer UPJ Madiun, dari Edy ke Sugeng. Danang yang hampir dua kali sepekan mendatangi kantor PLN Madiun, menanyakan kelanjutan dari program listrik desa ke Sugeng, tapi oleh Sugeng dia diarahkan ke Widji Suharto, Asisten Manajer Perencanaan dan Evaluasi, Area Pelayanan Jaringan Kota Madiun.

Kepada Danang, Widji menerangkan bahwa usulan program listrik masuk desa untuk Santren sudah dikirimkan ke PLN Jawa Timur. Danang disarankan menanyakan kelanjutannya ke PLN Jawa Timur. Sekali lagi, Danang mendatangi kantor PLN Jawa Timur di Surabaya. Dia ditemui Yugo Priatmo, pejabat pengganti Hoedy yang dipindah ke PLN Pusat di Jakarta.

Dari Yugo Danang mendapat penjelasan, Santren sudah dimasukkan untuk diikutkan program listrik masuk desa tapi bukan untuk tahun anggaran 2013 seperti yang pernah dijanjikan oleh Hoedy, melainkan untuk tahun anggaran 2016. Kata Yugo, Hoedy sendiri yang yang memasukkan Santren untuk tahun anggaran 2016. “Saya kaget karena tak sesuai janji Pak Hoedy, dan warga Santren telanjur berharap, tahun ini rumah-rumah mereka sudah dialiri listrik PLN,” kata Danang.

Bukti pembayaran listrik PLN warga Santren. Foto: Rusdi Mathari
Bukti pembayaran listrik PLN warga Santren. Foto: Rusdi Mathari

Hoedy tidak membalas email saya untuk permintaan konfirmasi perihal program listrik masuk desa untuk Santren ini.

Lalu, Rabu 4 November 2012, warga Santren kata Danang, didatangi Sugeng. Mereka dikumpulkan di pendopo kantor desa Tiron. Djuri, Kepala Desa Tiron juga hadir. Semula warga menduga Sugeng akan menjelaskan kelanjutan program listrik masuk desa, tapi dugaan mereka keliru.

Sugeng mengumpulkan warga Santren untuk mengklarifikasi laporan LSM Keluarga Asap Gerilya tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikirimkan kepada PLN Madiun. Dalam suratnya ke PLN, Asap Gerilya menyebutkan warga Santren telah ditarik ongkos pemasangan baru melebih biaya resmi. Besarnya antara Rp 2 juta hingga Rp 15 juta untuk biaya pemasangan listrik berdaya 2.200 Watt. Kata dia, tidak ada pungutan dari PLN untuk pemasangan baru dan tarif yang berlaku di PLN tidak sebesar seperti yang dilaporkan Asap Gerilya.

Tidak lupa dia juga mengembalikan uang Rp 16 juta yang dibayarkan untuk keperluan pemasangan baru listrik warga Santren, dan itulah yang membuat penduduk Santren terheran-heran karena mereka merasa tidak pernah membayar uang apapun kepada PLN untuk pemasangan baru. Dari mana asal-usul Rp 16 juta yang masuk ke PLN Madiun dan dikembalikan oleh Sugeng di depan warga Santren itu?

Usut punya usut, uang itu ternyata berasal dari Iwan. Dia direktur CV Bintang Nusantara, rekanan PLN untuk pemasangan instalasi listrik di Madiun. Dari keterangan warga, Iwan sebelumnya pernah menjanjikan bisa mengusahakan pemasangan listrik untuk penduduk Santren, kendati “jaminan” Iwan itu ditepis oleh Sugeng. Di depan warga Santren, Sugeng menjelaskan, Tiron bukanlah wilayah kerja Iwan. Iwan belum bisa dikonfirmasi untuk perkara ini.

Di akhir pertemuan, Sugeng meminta warga agar mengganti kabel yang ditarik dari meteran resmi PLN di tepi jalan raya Surabaya-Madiun dengan kabel standar PLN. Kalau tidak, PLN tidak akan bertanggungjawab terhadap semua risiko yang mungkin timbul dan mengancam akan menyeret warga ke penjara bila gara-gara kabel itu jatuh korban jiwa.

Warga tentu saja menolak permintaan Sugeng karena kabel yang terbentang sepanjang kurang-lebih 700 meter ke dukuh mereka dipasang oleh kontraktor instalasi rekanan PLN. “Lagi pula, kenapa PLN bersedia memasang meteran listrik untuk warga dan memungut biaya resmi?” kata Danang.

Diponegoro, Gus Dur, PKI
Kini Danang terus mengumpulkan dukungan agar Santren mendapat perhatian dan akhirnya dipasangi sambungan listrik oleh PLN. Baginya warga Santren adalah warga negara yang juga berhak menikmati listrik yang dikendalikan oleh PLN. Apalagi, Dukuh Santren bukan sebuah wilayah terpencil, melainkan masih termasuk berada di lingkungan Kota Madiun. “Saya tidak mengerti, mengapa kami seperti dipersulit oleh PLN, dan saya kadang berpikir apakah semua kesulitan ini ada hubungannya dengan sejarah kakek saya yang eks PKI,” katanya.

Danang tidak berlebihan punya pikiran semacam itu karena Wasir, kakeknya dari pihak ibu dicap sebagai anggota PKI. Beberapa hari sebelum hura-hara politik berdarah 30 September 1965, Wasir bahkan ditunjuk sebagai ketua Barisan Tani Indonesia atau di Santren. BTI adalah salah satu ormas PKI. Beruntung saat itu Wasir tidak termasuk orang-orang yang dicap sebagai PKI yang dieksekusi tanpa pengadilan. Dia meninggal 1994 atau hampir 30 tahun kemudian setelah 1965.

Dari cerita beberapa warga Santren, Wasir adalah tokoh yang disegani di Santren bahkan di Madiun karena berilmu tinggi. Dia sering diminta untuk mengobati orang sakit oleh warga Santren dan sekitarnya. Beberapa pejabat di Madiun yang pernah berkepentingan untuk menghabisi Wasir sewaktu meletus peristiwa 1965, sesudahnya bahkan sering mengunjungi Wasir untuk berbagai keperluan termasuk untuk naik jabatan.

Siapa Wasir?

Dia adalah cucu Abdullah Tabarok atau Kiai Tabri, yang dipercaya warga sebagai orang yang kali pertama menetap Santren. Disebut Santren karena di dukuh itulah Tabri beserta istri, dan saudaranya membuka pesantren. “Saudaranya pergi ke Sumatra untuk mengajarkan agama di sana,” kata Sumbrok.

Adapun Tabri adalah salah seorang dari sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro. Dia asli Madiun, karena neneknya berasal dari Sewulan. Sebelum bergabung menjadi laskar Diponegoro, Tabri mondok di sebuah pesantren di Demak. Dia melarikan diri dan kembali ke Madiun, menyusul penangkapan sang pangeran oleh Belanda tahun 1830.

Suatu hari, Tabri mendengar sayembara yang diadakan oleh Belanda. Sayembara itu menawarkan kepada siapa saja yang sanggup mengeringkan Santren dari genangan air akan diberi imbalan separuh dari tanah di Tiron.

Santren dan Tiron sebelum seperti yang sekarang, awalnya adalah kawasan rawa. Penuh air. Kawasan itu diincar oleh Belanda untuk keperluan menanam tebu untuk menggerakkan PG Rejo Agung. Belanda karena itu berkali-kali berusaha mengeringkan rawa dengan mengerahkan banyak penduduk tapi tak pernah berhasil sehingga dibuatlah sayembara dengan imbalan separuh tanah Tiron.

Tabri tertarik dengan sayembara itu dan menjadi salah satu peserta di antara belasan orang digdaya yang juga ikut sayembara. Singkat cerita, Tabri bisa mengeringkan air rawa. Oleh Belanda dia diberi separuh tanah di Tiron yang kini dikenal sebagai dukuh Santren. Di tanah itulah Tabri mendirikan pondok pesantren, dan akhirnya dikenal sebagai Dukuh Santren. Hingga akhir hayatnya Tabri mengajarkan banyak ilmu agama. Dia meninggal dan dikubur di kompleks pemakaman Sewulan, sekitar 6 kilometer sebelah selatan Madiun ke arah Ponorogo. Namanya diabadikan menjadi nama jalan berbatu yang menghubungkan jalan raya Surabaya-Madiun dengan Dukuh Santren.

Dari sejarahnya, Sewulan adalah tanah perdikan atau tanah pemberian raja bebas pajak, yang diberikan oleh penguasa Mataram kepada Kiai Ageng Basyariah. Nama lahir Basyariah adalah Raden Mas Bagus Harun. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan kedelapan dari Basyariah, dari jalur neneknya, yakni Nafikah istri Hasyim Asy’ari pendiri NU. Semasa jadi presiden, dua kali Gus Dur mengunjungi kompleks pemakaman itu yang di depannya berdiri mesjid yang didirikan 1740.

Sepeninggal Tabri, anak keturunannya terus menetap di Santren termasuk Wasir, cucunya. Berbeda dengan Tabri yang mengajarkan ilmu agama, Wasir dikenal sebagai tokoh yang mendalami ilmu kebatinan, kejawen. Selain dianggap bisa mengobati orang sakit, keahlian lain Wasir adalah mendalang. Semasa muda, dia punya kelompok kesenian yang memainkan wayang orang.

“Dia tahu karakter orang, dan tahu karakter tokoh yang cocok diperankan oleh anak buahnya,” kata Paimun, eks anak buah Wasir yang tinggal Nglegok.

Pada masanya di pertengahan tahun 1960-an kelompok kesenian Wasir dikenal luas oleh masyarakat Madiun dan banyak menerima undangan pentas. PKI Madiun adalah yang paling sering mengundang kelompok kesenian Wasir hingga terjadi peristiwa 1965. Kata Paimun, ada enam orang, anggota kelompok kesenian Wasir yang dieksekusi. “Mereka korban fitnah,” kata dia.

Lalu adakah hubungan sejarah Wasir dengan keterbatasan listrik yang dialami warga Santren, seperti yang kadang dipikirkan Danang?

Paimun, Sumbrok, dan Endah, ibu Danang tidak berani memastikan. Djuri yang kepala desa mengaku tidak tahu. Sugeng dari PLN Madiun membantah. “Tidak ada hubungan. Kami bekerja profesional,” kata Sugeng.

Kerja profesional yang dimaksud Sugeng, mungkin termasuk kedatangannya sekali lagi ke Santren, Jumat 1 Februari silam, atau sekitar tiga pekan setelah saya datang menemui Sugeng di kantornya di Jalan Letjen MT Haryono, Madiun. Kata Danang, siang itu Sugeng mendatangi rumahnya untuk menjelaskan beberapa hal.

Antara lain, dia meminta warga membuat berita acara untuk menanggung risiko jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kabel listrik yang ditarik dari meteran listrik di tepi jalan raya Surabaya-Madiun. Permintaan itu ditolak, karena warga merasa kabel yang ditarik oleh warga dari meteran resmi PLN adalah kesalahan bersama. “Warga butuh listrik dan tertib membayar kok,” kata Danang.

Karena warga menolak, Sugeng menyuruh warga mengganti kabel yang ditarik dengan kabel standar PLN. Itu pun ditolak warga karena bukan mereka yang memasangnya melainkan instalatir rekanan PLN. Kata Danang, seandainya pun kabel sudah diganti oleh warga, ada kekuatiran kelak PLN akan mempersoalkan tiang bambu yang menopangnya. Untuk dua alasan itu, Sugeng mengancam bahwa PLN Madiun akan memutus listrik yang masuk ke Dukuh Santren dalam waktu dua pekan ke depan terhitung sejak 1 Februari 2013.

Danang Sutrisno menunjukkan dua meteran resmi PLN di seberang pagar tembok SDN 03 Tiron. Dari dua meteran itulah, warga Santren menarik kabel ke rumah-rumah mereka karena PLN tak bersedia. Foto: Rusdi Mathari
Danang Sutrisno menunjukkan dua meteran resmi PLN di seberang pagar tembok SDN 03 Tiron. Dari dua meteran itulah, warga Santren menarik kabel ke rumah-rumah mereka karena PLN tak bersedia. Foto: Rusdi Mathari

Ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu 2 Februari lalu, Sugeng mengaku dia sebetulnya “menutup mata” dengan sambungan listrik yang masuk ke Dukuh Santren. Orang seperti dirinya hanya menjalankan tugas yang sudah ditentukan oleh bos PLN. “Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Anda sebagai wartawan harus fair. Jangan PLN terus yang disalahkan. Kalau warga salah, ya tulis salah,” kata Sugeng.

Sore hari sekitar tiga pekan lalu ketika meninggalkan Madiun menuju Malang, mobil yang saya tumpangi melintas di jalan raya Surabaya-Madiun. Di dekat kantor Desa Tiron, saya menoleh ke arah kanan mencoba melihat sekali lagi Dukuh Santren yang redup. Ya Alllah, jarak dukuh itu ke Kota Madiun hanya sekitar 6 kilometer, dan kurang-lebih sekitar 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun, yang bila malam penuh dengan cahaya kendaraan dan lampu penerang jalan yang disubsidi oleh PLN.

Tulisan ini dimuat di VHRmedia.com

Iklan