http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&txt=suicide&w=1&x=0&y=0Hukuman mati di negara ini adalah hukuman yang ambigu. Konstitusi negara jelas-jelas menjamin hak-hak dasar seseorang untuk hidup, tapi majalis hakim pun boleh memiliki keputusan yang berbeda.

oleh Rusdi Mathari
“Saya ingin bermasyarakat, memiliki keturunan, dan hidup seperti manusia lain. Dengan cara itu saya bisa menebus kesalahan saya dan menjadi hamba Tuhan yang baik.”

Kalimat itu adalah ucapan Bahar bin Matar. Dia narapidana mati setelah majelis hakim di PN Semarang dan proses hukum sesudahnya tak [pernah] memberinya ampun.  Wartawan menuliskan nama dia di media dengan embel-embel perampok, penjahat dan pemerkosa. Tahun lalu ketika usianya memasuki 70 tahun, Bahar menemui ajal. Bukan di depan regu tembak seperti yang diputuskan oleh para hakim yang mulia; melainkan di bangsal rumah sakit umum Cilacap karena paru-paru kempis digerogoti bakteri.

Sewaktu masuk penjara di pertengahan Maret 1970, usia Bahar belum lagi genap 28 tahun. Dia masih bujangan. Bahar sebelum mati, karena itu berhasrat menikah, memiliki keturunan seperti yang dilakukan banyak orang. Hasratnya itu akan tetapi tak pernah kesampaian. Selama 42 tahun, dia menghabiskan dan menjalani hidup dari sel ke sel, dari penjara-penjara; sebagai pesakitan. Awalnya dia dipenjara di LP Cipinang, Jakarta; lalu dipindahkan ke LP Nirbaya di Nusakambangan, Cilacap hingga TBC merenggut hidupnya di atas ranjang reot rumah sakit.

Jangan ditanya bagaimana kegelisahan Bahar menunggu hukuman mati yang diputuskan para hakim itu, selama 42 tahun. Empat kali dia mengajukan pengampunan lewat proses hukum yang berbelit dan melelahkan, tapi semuanya ditolak. Keputusan para hakim dan juga presiden sudah bulat: Bahar harus mati di depan regu tembak. Pada akhirnya Bahar mungkin pasrah, tapi menunggu eksekusi selama puluhan tahun niscaya adalah teror yang lebih menakutkan ketimbang mati itu sendiri. Kejiwaan Bahar  remuk oleh birokrasi hukum dan peradilan yang karut-marut.

Nasib yang kurang lebih sama dengan Bahar, juga menimpa Jurit, Ibrahim, dan Suryadi Swabuana. Majelis hakim menilai ketiganya terbukti melakukan pembunuhan berencana, dan karena itu mereka tak bisa diampuni lagi. Jurit dan Ibrahim membunuh Soleh bin Zaidan di Banyuasin, Sumatra Selatan di penghujung 1997; dan Suryadi membunuh satu keluarga pegawai PT Pupuk Sriwijaja di Palembang di awal 1991.

Sama dengan Bahar, berkali-kali tiga pembunuh itu memohonkan pengampunan dan ditolak. Penolakan grasi untuk Jurit dan Suryadi bahkan sudah diteken oleh Presiden Megawati sejak 2003, tapi mereka harus menunggu belasan tahun hingga tadi malam, media banyak memberitakan ketiganya sudah dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan. Sebelum tadi malam itu,  selama belasan tahun  niscaya pula mereka merasakan teror yang dirasakan Bahar: menunggu waktu untuk dieksekusi.

Hukuman mati di negara ini adalah hukuman yang ambigu. Konstitusi negara jelas-jelas menjamin hak-hak dasar seseorang untuk hidup, tapi majalis hakim pun boleh memiliki keputusan yang berbeda. Presiden tetap berhak menolak grasi hukuman mati, meskipun UUD 1945 menjamin  non-derogable rights, hak hidup yang tidak bisa dikurangi dalam kedaaan apa pun kendati dalam kondisi perang.

Menyedihkannya, proses dan pelaksanaan hukuman mati itu pun sering dan nyaris selalu kacau  karena aministrasi dan birokrasi hukum yang kusut dan korup. Catatan Kementerian Hukum dan HAM, juga Kejaksaan Agung menunjukkan sampai April silam ada 113 terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dua lembaga itu akan tetapi tak bisa memastikan kapan eksekusi para napi akan dilaksanakan dengan berbagai dalil, termasuk alasan hukuman mati tak bisa dilakukan sembarangan.

Dengan kalimat lain, semua narapidana mati harus menunggu bertahun-tahun di sel busuk penjara hingga para pejabat yang terhormat itu sepakat untuk menentukan kapan para narapidana mati harus mati. Selama menunggu itu, para narapidana mati harus menjalani hukuman berkali-kali nyaris tanpa hak apa pun, seperti angka statistik yang dilupakan.

Sudah sering para aktivis kemanusiaan termasuk almarhum Adam Malik eks wakil presiden itu menyerukan agar hukuman mati dihapuskan. Bukan saja karena banyak negara yang sudah menghapuskannya, melainkan karena yang paling utama, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi negara dan hak hidup manusia.

Mungkin benar, para penjahat seperti Bahar, Jurit, dan juga Imam Samudera harus dihukum berat demi alasan hidup yang lebih baik. Akan tetap ketika manusia membalas kejahatan dengan kekejian lain, masih adakah perbedaan  antara kebaikan dengan kejahatan?

Iklan