gita-wef-bangkok-2012-566-500x317Sebuah kota yang berbudaya akan membangun lebih banyak gedung kesenian, taman, perpustakaan dan museum; bukan mal dan pusat belanja.

oleh Rusdi Mathari
Indonesia perlu memiliki lebih banyak mal dan super market. Itulah pernyataan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan sewaktu berdialog dengan anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia; Rabu silam. Alasan Gita adalah pertumbuhan konsumsi yang terus meningkat. Dia memperkirakan nilai konsumsi akumulatif hingga 20 tahun ke depan bahkan akan mencapai Rp 360 triliun.

Saya tak hendak mempersoalkan hitungan dan perkiraan Pak Menteri soal nilai konsumsi karena tentulah hitungannya bisa dianggap sahih, tapi apa betul Indonesia perlu punya lebih banyak mal dan super market?

Di buletin Tata Ruang edisi Januari-Februari 2009, pemerhati pembangunan perkotaan Endra Saleh Atmawidjaja menjelaskan, apa yang kini disebut mal [mall] sebagai kompleks ritel dengan struktur tertutup, kali pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1915-an. Konsep indoor mall semakin populer usai Perang Dunia II ketika muncul Northgate Mall di Seattle, Whasington dan Southdale Center, Minnesota. Konsep pusat belanja dengan struktur tertutup semacam itulah yang kemudian diterima di negara-negara tropis seperti Singapura dan Malaysia. Di Indonesia konsep ini diadopsi sejak akhir 1970-an.

Muncul kemudian Ratu Plaza dan Aldiron Plaza di Jakarta, Medan Plaza di Medan,  Tunjungan Plaza di Surabaya; dan terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan di zaman otonomi daerah, pembangunan mal bisa dibilang mencengangkan. Hampir setiap kota menengah dan besar di Tanah Air seolah latah membangunnya dengan berbagai varian seperti townsquare dan sebagainya. Kemunculan pusat-pusat perbelanjaan itu lantas dianggap sebagai simbol moderenisme. Simbol keberhasilan pembangunan.

Setidaknya hingga 2010,  Jakarta misalnya sudah memiliki 170 mal dan niscaya terus bertambah setelah tiga tahun. Kata dosen planologi dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna; dengan jumlah mal sebanyak itu, Jakarta menjadi kota di dunia yang paling banyak memiliki mal. Mal-mal itu celakanya dibangun nyaris tanpa konsep. Ia terserak di banyak sudut Jakarta; menelan banyak ruang terbuka hijau dan resapan air, merubuhkan bangunan bersejarah dan menyumbang pada mampatnya lalu-lintas kendaraan.

Pemandangan Jakarta akan lebih mencengangkan karena bermunculan pula mini market di ujung-ujung gangnya; yang lantas merambat ke banyak kota di Indonesia. Keberadaan toko-toko yang dianggap moderen itu bukan saja mulai menelan usaha-usaha kecil dan pedagang di pasar tradisional melainkan pula semakin membuat sumpek suasana.

Bagi sebagian orang kenyataan semacam itu mungkin menyenangkan atau malah menguntungkan, tapi sungguh mengerikan jika tahu jumlah gedung perpustakaan, gedung kesenian, museum dan taman untuk bermain di Jakarta dan kota-kota lainnya sangat terbatas jumlahnya dan nyaris tak diperhatikan karena dianggap tak memiliki nilai ekonomis. Lebih mengerikan lagi, keberadaan mal itu pun mulai mengubah gaya hidup sebagian orang: Rapat di mal, makan di mal, pentas musik di mal, berolahraga di mal, dan sebagainya. Semua tentang mal.

Bandingkan kenyataan itu dengan kota-kota di Eropa yang jelas-jelas lebih moderen ketimbang Jakarta dan kota-kota di Indonesia, yang sudah sejak lama membatasi pembangunan mal dan pusat belanja. Lyon yang dijuluki sebagai “region rhone alpes” atau kota paling makmur di Prancis, hingga sekarang bahkan hanya memiliki satu mal yang susah payah dibangun pada 1972 karena mendapat banyak penolakan. Warga dan pemerintah Lyon menolak pembangunan mal karena dianggap eksklusif dan sebab itu bertentangan dengan ideologi Prancis egalité dan solidarité.

Di Liverpool, Inggris; warganya lebih suka berkumpul di gedung teater, di taman kota seperti Sefton Park, atau museum yang jumlahnya cukup banyak. Tiga tahun lalu, Liverpool bahkan sudah menyelesaikan pembangunan museum terbesar di Inggris Raya yang dinamai Museum Nasional. Karena semua itu, penduduk di sana dengan suka cita misalnya akan bercerita tentang keindahan kota Liverpool yang penuh bangunan bersejarah dan museum yang cukup banyak jumlahnya. Lalu lima tahun yang silam Liverpool dinobatkan sebagai Ibu Kota Budaya Eropa.

Maka sungguhlah mengherankan bila menteri sekelas Gita menyatakan, Indonesia memerlukan lebih banyak mal dan pusat belanja. Sebagai menteri perdagangan, dia rupanya hanya paham kalkulasi untung-rugi yang ditimbulkan dari minat orang berbelanja di pusat-pusat belanja kendati dampaknya sangat buruk bagi warga kota. Pemahamannya itu berbeda dengan pandangan seorang profesor di perguruan tinggi Liverpool yang menyatakan, kota yang berbudaya adalah kota yang menghormati pemain sandiwara, penulis, dan para ilmuwan.

Sebuah kota yang karena itu banyak membangun gedung kesenian, taman, perpustakaan dan museum; bukan mal dan pusat belanja.

Tulisan ini juga bisa dibaca di Blog Tempo.

Iklan