Solo-1Saya berlari di jalur City Walk, mengunjungi pasar dan taman-taman yang penuh pohon di Solo.

oleh Rusdi Mathari
MENYUSURI Jalan Slamet Riyadi, saya menemukan Solo yang berbeda. Dari arah Jalan Adi Sucipto lalu menepi ke sebelah kanan [selatan] Jalan Slamet Riyadi, akan terlihat City Walk yang nyaman. Itulah trotoar selebar kurang-lebih 4 meter dengan panjang sekitar 7 kilometer. Banyak pohon besar di sisi kirinya. Di sebagian ruas, terlihat beberapa jaring dari kawat yang dipasang menaungi trotoar sebagai tempat bunga-bunga merambat. Mirip gazebo. Beberapa bangku juga terlihat di jalur itu.

Suatu pagi di awal bulan ini, saya menyusuri City Walk itu, jalur yang dibangun agar orang-orang Solo bisa berjalan kaki atau bersepeda menikmati keindahan kota. “Tapi orang Solo jarang yang mau jalan kaki,” kata seorang kawan yang menemani saya menyusuri City Walk.

Hari memang masih terlalu pagi ketika saya berlari City Walk. Sekitar jam 5 pagi, dan hari itu bukan hari libur. Hanya beberapa orang yang terlihat berjalan di sana. Tiga turis yang juga sedang berlari berpapasan dengan saya dari arah berlawanan. Saya berhenti sebentar ketika sampai di depan Taman Sriwedari. Memandangi taman yang sejuk itu.

Kata kawan tadi, di Taman Sriwedari sering ada pertunjukan musik. Tempat berkumpul anak-anak muda. Biasanya malam minggu. Di sebelahnya, ada Gedung Wayang Orang, tempat pertunjukan Wayang Orang. Di pekarangan taman itu, berjajar beberapa bangku. Saya sebetulnya ingin duduk di salah satu bangku itu dan memandangi lalu-lintas Slamet Riyadi yang masih sepi, tapi saya terus berlari menyusuri City Walk ke arah timur. Beberapa kawan pernah bilang, panjang City Walk sekitar 7 kilometer, tapi menurut Anung Indro Susanto, “Panjangnya kurang-lebih 6 kilometer.”

Anung adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, P3A dan KB. Dia bercerita, trotoar itu dibangun bertahap, di bagi enam ruas. Dibangun sejak 2005 dan selesai tiga tahun kemudian. Biayanya sekitar Rp 7 miliar. Kenapa City Walk hanya di Jalan Slamet Riyadi?

Jalan Slamet Riyadi adalah salah satu jalan protokol di Solo, dan termasuk yang paling sibuk. Jalan ini menghubungkan Solo dengan Sragen di timur, Boyolali dan Klaten di barat. Sebelum ada City Walk, jalan Slamet Riyadi diapit oleh dua jalur lambat: di  sebelah utara dan selatan yang sekarang menjadi City Walk. Di dua sisi jalan ini, banyak kantor, gedung-gedung bersejarah dan toko termasuk pusat belanja Grand Solo. Nyaris tak ada tempat bagi pejalan kaki. “City Walk dibangun agar Solo punya ruang publik,” kata Anung.

Di sepanjang City Walk saya memang menjumpai gedung-gedung bersejarah yang bejajar di sebelahnya. Ada Museum Batik Danar Hadi, Museum Radya Pustaka, Stadion R. Maladi [PON I], hingga rumah dinas walikota. Pohon-pohon besar banyak dijumpai di jalur ini. Rindang dan sejuk.  Solo sungguh tampak  berbeda dari jalan ini. Ada semangat menghidupkan kegiatan ekonomi di jalan itu, selain hanya sekadar untuk ruang publik. Dari bangunannya, gedung-gedung bersejarah itu juga tampak lebih terurus. Setidaknya tidak kumuh.

Saya teringat dengan Bugis Junction salah satu sudut di Singapura dengan bangunan-bangunan tuanya termasuk Mesjid Sultan dan rumah-rumah orang Melayu di sekitarnya. Itulah salah satu tujuan wisata di Singapura yang banyak dikunjungi oleh para turis.

Di sana tak cuma jalan-jalan yang lebar, tapi trotoarnya juga tidak kalah lebar dan rapi. Bedanya dengan City Walk di Solo, berjalan di trotoar di Bugis Junction, akan mudah dijumpai aneka burung. Jalak, burung gereja, bahkan tupai dan bangau; banyak hinggap di pohon-pohon besar yang ditanam di sisi trotoar, atau mematuk-matuk sesuatu di trotoar dan bermain di air mancur. Di trotoar-trotoar itu, terlihat anak-anak muda juga leluasa bersepeda, atau mengendarai skuter listrik mini, atau bermain skate board. Para penyapu jalan atau pekerja kasar lainnya, bisa memarkir sepeda mereka di beberapa sudut trotoar dengan nyaman.

Konsep City Walk Solo, saya kira hampir sama dengan konsep Bugis Junction atau di Sevilla, Spanyol: menghidupkan kawasan kota tua. Bangunan-bangunan tua di dua kawasan itu diperbaiki lalu digunakan sebagai kawasan ekonomi kecil dengan trotoar yang nyaman dan bebas kendaraan. Di City Walk memang tak terlihat burung jalak atau tupai hinggap di pohon-pohon kecuali hanya riuh burung-burung gereja. Juga tak ada air mancur di jalur itu tapi Andre Vltchek, wartawan yang menulis reportase “Jakarta kota fasis yang sempurna” pernah memuji City Walk di Solo.

Di bawah judul “Jokowi tiba di Jakarta menunggang kuda-kudaan” Vltchek menulis City Walk di Solo adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, terutama bila mengingat Indonesia adalah sebuah negara di mana trotoar atau tempat orang berjalan kaki yang layak, dilarang keras oleh yang berkuasa. Kalau benar kata seorang kawan saya bahwa warga Solo jarang mau berjalan kaki, sungguh sia-sialah City Walk, karena hanya dinikmati para pelancong semacam saya.

“Pak Jokowi menginginkan Solo seperti kota-kota besar lain di dunia yang punya trotoar dan bermartabat,” kata Slamet Raharjo.

Slamet adalah wakil Jokowi di Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Kota Solo, ketika Jokowi menjadi ketuanya dan belum terpilih menjadi walikota Solo [2005]. Dia kini juga mengelolah hotel dan restoran Omah Sinten. Letaknya di Jalan Pangeran Diponegoro, di sekitar Pura Mangkunegaran tepat di seberang pasar Ngarsopuro; tak jauh dari Jalan Slamet Riyadi yang punya City Walk.

Sebelum tahun 2009, areal di seberang Omah Sinten banyak berdiri bangunan liar milik pedagang-pedagang elektronik dan barang antik. Mereka menempati bahu jalan. Sumpek dan kumuh.

Jokowi memindahkan para pedagang itu ke Pasar Ngarsopuro. Letaknya tidak jauh dari tempat semula mereka berjualan. Hanya berjarak sekitar 100 atau 200 meter. Di bekas para pedagang berjualan, lalu dibangun trotoar selebar 3 meter. Jalannya juga diaspal mulus. Beberapa patung dipajang di sana. Di malam hari, kawasan itu menjadi salah satu tempat favorit berkumpul anak-anak muda Solo. Ada fasilitas internet gratis di sana. Pasar malam diadakan di kawasan itu setiap akhir pekan.

Kata Slamet, penataan kawasan Ngaropuro termasuk salah satu cita-cita besar Jokowi. “Cita-cita besar lainnya adalah pemindahan ratusan pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari,” katanya.

Taman Banjarsari yang dimaksud Slamet adalah salah satu ruang terbuka dan fasilitas umum di Solo. Di taman seluas kira-kira 17 ribu meter persegi itu, kini pohon-pohon besar sudah bisa kembali terlihat. Warga juga sudah bisa bermain-main di sana, atau sekadar duduk di bangku taman.

Pemandangan semacam itu kontras dengan keadaan sebelum tahun 2007 ketika Banjarsasi mustahil dikenali sebagai taman. Pohon-pohon yang besar di sana bahkan tak bisa terlihat. Pedagang loak [bekas] bukan saja memenuhi empat jalan di setiap sisi taman, tapi juga memenuhi areal taman. Banjarsari masa itu menjadi kawasan yang bau dan menakutkan. Banyak preman.

Oleh dua walikota Solo sebelum Jokowi, para pedagang di sana sebetulnya sudah beberapa kali diminta dan diupayakan pindah, tapi usaha mereka selalu menemui jalan buntu bahkan dilawan oleh para pedagang. Sekitar dua tahun menjadi walikota, Jokowi mengembalikan Banjarsari menjadi kawasan umum yang asri setelah lebih 900 pedagang loak di sana bersedia pindah dengan sukarela tanpa kekerasan. Saat Hari-H pemindahan, Jokowi bahkan diarak beramai-ramai oleh para pedagang.

Awalnya tentu saja ada penolakan, tapi Jokowi terus mengajak mereka berbicara. Dia mengundang beberapa pedagang yang dianggap mewakili pedagang lainnya ke kantor atau rumah dinasnya, atau ke tempat lainnya. Kadang dibarengi dengan makan bersama, kadang hanya minum kopi atau teh. Bukan hanya sekali, melainkan hingga lebih dari 50 kali pertemuan.

Hasilnya seluruh pedagang loak di Banjarsari bersedia dipindah ke Klithikan Notoharjo, Semanggi; dan tentu saja kepindahan mereka menjadi sejarah bagi Solo. Bukan saja karena Banjarsari kembali menjadi taman, tapi karena para pedagang yang dipindah dibangunkan dan diberi kios gratis. Protes mereka agar setiap kios diberi pintu juga dituruti. “Sekarang, kami berdagang di tempat resmi,” kata Ateng.

Pria berusia 29 tahun itu asal Karang Anyar, kabupaten tetangga Solo. Di Solo, Ateng mengontrak rumah di Semangi, tak jauh dari Pasar Klithikan. Dia menjadi pedagang loak sejak masih di Banjarsari. Dagangannya: onderdil sepeda motor. Sebagian bekas.

“Di Banjarsari, dulu orang takut datang mas,” katanya.
“Kenapa?”
“Mungkin karena lokasinya menyeramkan.”
“Seram?”
“Karena tidak rapi seperti di Klitikan ini,” kata dia.
“Hanya karena itu?”
“Banyak preman juga sih.”

Di Pasar Klithikan ada sekitar 11 ribu kios. Kios-kios itu dibangun setidaknya di delapan bangunan besar berlantai dua; di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. Tidak semua pedagang tertampung di kios itu. Sebagian menggelar dagangan di areal pasar termasuk Ahmad.

Dia berjualan kabel, pemutar DVD dan kepingnya, kepala ikat pinggang dan sebagainya; di halaman depan pasar. Setiap hari, Ahmad mengaku mengantongi keuntungan Rp 100 ribu hari. “Ada saja rezeki mas,” kata lelaki, asal Madura itu.

Di sebelahnya, seorang lelaki tua tampak menjual barang yang aneka rupa. Ada kran air yang sudah patah dan berkarat, boster antena televisi tahun 70-an, mainan anak-anak berbahan plastik yang penuh debu dan sebagainya. Barang-barang itu digelar di atas terpal plastik yang bolong-bolong.

“Ada yang beli Pak?”
“Ada saja kalau mau.”
Boster itu buat apa?”
“Ya buat dijual.”

Pasar Klithikan memang tempat aneka barang rongsokan. Baut berkarat, HP bekas, kabel yang sudah terkelupas, busi, komputer bekas yang sudah rusak, kipas angin reot, tape recorder hingga sepeda; tumpah ruah bersama onderdil sepeda motor. Pasar ini bersebelahan dengan Pasar Kambing dan Pasar Ayam. “Dulu pasar [Klithikan] ini pusat pelacuran mas,” kata Wagino.

Dia penjual jamu. Asal Wonogiri. Sebulan sekali dia datang ke Pasar Klithikan untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dibeli. Waktu bertemu saya, dia mencari blender bekas.

Klithikan memang sempat menjadi tempat pelacuran. Sebelum menjadi pasar, namanya dikenal dengan sebutan  Silir. Imam Sutopo, walikota sebelum Jokowi, di awal-awal reformasi sempat menutup tempat pelacuran itu, tapi praktek prostitusi terus berlangsung tersembunyi. Praktek pelacuran itu benar-benar hilang, setelah lokasinya disulap menjadi pasar loak tahun 2007. Namanya juga diganti. Bukan Silir melainkan Klithikan Notoharjo. “Klithikan itu sebutan untuk barang bekas yang dijual terpisah,” kata Imron Rosyid, wartawan di Solo.

Dia menuturkan, Jokowi sadar betul Solo yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam bertumpu pada sektor perdagangan. Pedagang kecil atau PKL, termasuk pedagang loak di Klithikan karena itu bukan disingkirkan atau ditiadakan, melainkan dirangkul dan diberdayakan. Di Galabo, pedagang makanan yang biasanya menutup jalan dibangunkan selter yang nyaman. Hal yang sama juga dilakukan di sekitar Stadion Mahanan.

Pemberdayaan kepada para pedagang kecil itu tak hanya soal ditempatkan di lokasi tertentu atau dibangunkan tempat yang lebih baik, melainkan juga diikutkan pelatihan gratis untuk mengelolah keuangan.

Wartawan lepas, Muhammad Husnil pernah menulis soal pelatihan keuangan para pedagang di Klithikan itu. Dia mewawancarai Bibit Santoso, Ketua Paguyuban Ikatan Alat Motor Manunggal.

Semula Bibit dan pedagang lainnya menolak ikut pelatihan karena dianggap sia-sia, tapi Jokowi mendatangi mereka dan bertanya: mau mereka apa. Bibit bingung menjawab pertanyaan Jokowi dan terpaksa ikut pelatihan. Belakangan dia paham maksud Jokowi memberikan pelatihan mengelolah keuangan kepada pedagang kecil seperti dirinya.

Selesai pelatihan, Bibit mulai membukukan semua pembelian dan penjualan. Usahanya mulai meningkat. Omsetnya naik hingga 500 persen. Dibantu mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, Bibit kini juga menggunakan jaringan internet. Pelanggannya juga semakin luas bahkan hingga ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusalam.

Riwayat Klithikan mirip dengan sejarah Taman Balekambang. Sebelum kembali berfungsi sebagai taman dan fasilitas umum, Balekambang adalah tempat mesum. Di dalam taman, berdiri bangunan-bangunan liar tempat pelacuran terselubung dan hiburan organ tunggal. Warga tak bisa mengakses tempat itu. Sekarang, Balekambang berbeda jauh.

Suatu siang ketika melintasi taman itu, saya berpapasan dengan sekelompok anak-anak Pramuka yang tampaknya baru selesai berkemah di Balekambang. Seperti Banjarsari, taman itu dipenuhi pohon-pohon besar. “Siapa nyangka, dulu taman itu tempat begenggek,” kata Blontank, wartawan di Solo.

Hingga pindah ke Jakarta untuk menjadi gubernur, Jokowi selama kurang-lebih tujuh tahun menjadi walikota Solo tak hanya mempercantik 43 pasar tradisional dan mengembalikan citra pasar-pasar itu sebagai tujuan wisata; melainkan juga telah menyulap sekitar 8 kilometer persegi wilayah Solo menjadi kawasan terbuka hijau. Cita-citanya: mewujudkan Solo menjadi kota kebun yang penuh dengan pohon. Mirip dengan kawasan Naseem Road, Singapura. Untuk jangka panjang, Solo diharapkan menjadi kota di tengan hutan.

Ruang terbuka hijau lainnya yang dibuka oleh Jokowi adalah kawasan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Bantaran sepanjang kurang lebih 8 kilometer itu, memanjang di enam kelurahan: Jebres, Pucang Sawit, Sewu, Sangkrah, Semanggi, dan Joyosuran. Sebagian besar dari bantaran itu sudah dibebaskan. Tak ada lagi rumah dan gubuk, kecuali sebagian kecil.

Awalnya adalah banjir besar di Solo di akhir tahun 2007. Sungai Bengawan Solo meluap dan merendam sebagian kota Solo. Itu adalah banjir terbesar di Solo setelah tahun 1966 banjir yang sama melanda di seluruh Solo. Kawasan paling parah tentu saja adalah di bantaran Sungai Bengawan Solo. Rumah-rumah dan gubuk di bantaran ikut hanyut.

Waktu banjir 2007, Pemerintah Kota Solo mencatat, ada 1.571 rumah di bantaran yang rusak atau hanyut. Dari jumlah itu, sebanyak 1.289 rumah sudah dipindahkan, dan hanya tersisa 329 rumah. Mereka yang bersedia pindah, sebagian besar menempati tanah negara atau tidak memiliki sertifikat. Mereka yang bertahan mengaku memiliki sertifikat hak milik.

Semula jumlah pemilik sertifikat yang tidak mau pindah mencapai 277 orang. Tahun lalu, sebanyak 158 pemilik sertifikat bersedia pindah, dan hanya tersisa 199 pemilik yang belum bersedia pindah. Mereka meminta harga penggantian tanah hingga 2-3 juta rupiah per meter persegi. Harga yang tentu saja tak mungkin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Solo karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah hanya Rp 800 ribu per meter.

Mereka yang bersedia dipindah antara lain adalah 89 kepala keluarga [122 orang] yang menghuni bantaran Sungai Bengawan Solo di Pucang Sawit. Mereka pindah ke kawasan Pucang Mojo. Itu adalah nama baru untuk Mojo Songo. “Nama campuran dari Pucang Sawit dan Mojo Songo,” kata Tamso, Camat Jebres, yang membawahi tiga kelurahan termasuk Pucang Sawit.

Salah seorang penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo yang ikut pindah adalah Siswo Supadmo. Lelaki berusia 63 tahun itu berasal dari Wonogiri. Dia pindah ke Solo dan menetap di bantaran Sungai Bengawan Solo sejak 1970-an. Dulu bekerja sebagai penarik becak. “Sekarang bekerja apa saja. Serabutan. Kalau yang minta ngecat rumah, ya saya ngecat,” katanya.

Di zaman Orde Baru, Siswo sebetulnya mendapat tanah gratis dari pemerintah. Tanah itu diberikan menjelang pemilu. Syaratnya: Siswo dan yang lainnya harus mencoblos partai tertentu. Belakangan tanah itu dijual oleh Siswo. Dia memilih menempati bantaran sungai  di Pucang Sawit hingga banjir menerjang rumahnya di penghujung 2007.

Siswo bercerita, beberapa hari setelah banjir; Jokowi mendatangi kawasan Pucang Sawit dan mengajak warga untuk pindah. Beberapa warga lalu diundang oleh Jokowi untuk berunding dan berbicara termasuk Siswo yang dianggap sesepuh. Perundingan terjadi beberapa kali, tapi intinya warga bersedia pindah dengan beberapa skema yang ditawarkan Jokowi.

Skema itu antara lain, warga melalui ketua kelompok dipersilakan mencari lokasi untuk rumah mereka. Bila lokasi sudah ditentukan, Pemerintah Kota akan mengecek  dan  membayar tanah yang akan dibeli. Anggarannya Rp 8 juta per lahan seluas 50 meter persegi untuk setiap kepala keluarga.

Skema lainnya, setiap warga dipersilakan merancang rumah masing-masing sesuai kebutuhan dan membangunnya sendiri. Dananya disediakan pemerintah, masing-masing Rp 12,5 juta. “Skema itu menghindari percaloan,” kata Putut Gunawan, eks wartawan yang terlibat dalam proses relokasi warga Pucang Sawit.

Dengan skema semacam itu, sebagian besar penghuni bantaran sungai bersedia pindah termasuk Siswo yang pindah ke Pucang Mojo. “Enak tinggal di sini mas. Bebas banjir,” kata Lukas.

Lelaki berusia 37 tahun itu tak bekerja. Sebelah kakinya cedera karena tersengat listrik. Di Pucang Mojo, dia, istri dan dua anaknya menempati rumah seluas 21 meter persegi. Lokasi rumahnya berada di pojok, di ujung jalan yang menurun.  Di bagian depan rumahnya, sedang dibangun satu kamar tambahan.

Mendatangi areal rumah-rumah warga di Pucang Mojo yang ditempati warga eks bantaran sungai, suasana memang berbeda. Penataan rumah-rumahnya mirip rumah-rumah di pedesan Italia yang dibangun di lahan menurun dan berundak-undak, seperti di kisahkan Mario Puzo di novel “The Sicilian”. Setidaknya tidak kumuh.

Sebagian warga di sana memang miskin, tapi kini mereka memiliki aset berupa tanah dan rumah, selain fasilitas air bersih, saluran yang tertata, jalan lingkungan yang bersih, dan sebagainya. Setiap rumah juga menghadap ke jalan. Hal yang lebih penting, mereka dianggap sebagai manusia. Warga negara yang juga punya hak atas tanah dan tempat tinggal. Di Pucang Mojo, mereka berdaya.

Siswo menuturkan, sejak warga Pucang Sawit pindah ke Pucang Mojo; Jokowi beberapa kali datang mengunjungi mereka. Biasanya pagi-pagi. Hanya bertiga dengan sopir dan ajudannya. Tak ada yang dilakukan Jokowi kecuali mengajak ngobrol warga di sana. “Selesai ngobrol, Jokowi mengeluarkan berkarung-karung beras dari mobilnya untuk dibagikan ke warga,” kata Siswo.

Pernah suatu pagi, Jokowi mendatangi rumah Siswo. Sendirian. Bersepeda.  Ketika bertemu Siswo, Jokowi hanya bertanya tentang kabar Siswo dan warga di Pucang Mojo. Setelah jadi gubernur DKI, Jokowi masih sering menelepon lurah Pucang Sawit dan menanyakan kabar Siswo dan warga lainnya.

Di mata Siswo dan warga eks penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo yang pindah ke Pucang Mojo, Jokowi memang sosok yang luar biasa; tapi banyak dari mereka yang tidak tahu riwayat Jokowi. Mereka hanya tahu, Jokowi adalah walikota yang tidak berjarak: mau mengunjungi dan berbicara dengan mereka. Selebihnya mereka tidak tahu atau mungkin tidak peduli termasuk tentang masa lalu Jokowi sebagai pengusaha sukses yang mengekspor mebel ke banyak negara.

Sebelum menjadi walikota Solo, Jokowi faktanya adalah pengusaha mebel besar di Solo dan sekitarnya. Dia punya tujuh pabrik mebel. Dalam sebulan bisa mengirim hingga delapan peti kemas ke Eropa atau Cina. Setelah menjadi walikota, pabriknya hanya tersisa dua. Satu pabrik digunakan oleh anak Jokowi mengembangkan bisnis katering. Sebagian pabrik itu dijual dan dananya digunakan untuk membiayai kegiatannya sebagai walikota Solo, termasuk untuk membagi-bagikan beras seperti yang diceritakan Siswo itu.

Slamet yang pengusaha mebel itu bercerita, ketika menjadi walikota Solo, Jokowi mendapat wakil yang pas, yaitu FX Hadi Rudyatmo. Mereka berdua dianggap sebagai pasangan yang lengkap: Jokowi dengan gagasan-gagasan besarnya ditopang oleh Rudy yang memiliki banyak pengalaman dan relasi di Solo. Relokasi warga dari bantaran Sungai Bengawan Solo, dan pemindahan pedagang loak dari Banjarsari misalnya; antara lain juga berkat peran besar Rudy.

“Seperti saya bilang, Pak Jokowi itu adalah orang dengan gagasan-gagasan besar dan saya percaya dia bisa mewujudkannya. Dengan Pak Rudy, Pak Jokowi adalah tumbu dan tutupnya,” kata Slamet.

Hal lain yang juga tidak banyak diketahui orang: sebelum menjadi walikota, Jokowi membangun pusat kerajinan mebel untuk daerah Solo dan sekitarnya. Lokasinya di Kalijambe, Sragen. Namanya Sentra Industri Mebel dan Kerajinan Asmindo Surakarta.

Ide Jokowi sederhana: para pengrajin mebel di sekitar Solo harus ditampung di satu tempat untuk memudahkan mereka mengakses importir dan sebaliknya. Dari tempat itu, dibangun rel kereta api yang terhubung langsung ke pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

Sewaktu menjadi ketua asosiasi , Jokowi menyampaikan ide itu kepada para anggotanya tapi banyak yang tak percaya gagasan itu bakal terwujud. Mereka baru tersentak, ketika Jokowi benar-benar membangun pusat kerajinan mebel di lahan seluas 22 hektar lebih. Lokasinya berada di Kalijambe, karena hanya Untung Wiyono, bupati Sragen waktu itu yang merespons gagasan Jokowi.

Menjelang Pilpres 2004, Presiden RI, Megawati meresmikan pusat kerajinan mebel Surakarta di Kalijambe itu. Mega memecahkan kendi berkalung ronce melati di moncong truk; truk milik Jokowi yang berdiri hanya beberapa depa dari tempat Mega yang sumringah. Mengenakan jas kedodoran, Jokowi menunggu dan mungkin berharap bisa bersalaman dengan presiden; tapi Mega bahkan tak melirik kepadanya.

Sepuluh tahun kemudian keadaan berubah. Jokowi bukan hanya sering bertemu dan tentu saja bersalaman dengan Megawati. Dia bahkan dicalonkan sebagai presiden.

Sudah hampir jam 6 pagi. Sesampai di Gladak, di ruas yang berjajar toko penjual bunga-bunga hias, saya berbalik arah menyusuri City Walk kembali ke kota Solo. Saya telah berlari hampir satu jam, jauh lebih lambat dari kebiasaan saya setiap Sabtu yang berlari mengelilingi danau Setu Babakan di Jakarta sejauh 8,5 kilometer dalam waktu 25-30 menit. Satu-dua pengendara sepeda motor saya lihat melaju di trotoar, di City Walk itu.

Hei, jangan-jangan benar kata teman saya: orang Solo jarang yang mau jalan kaki.

Iklan