oborrakyatApa sebetulnya pers itu? Apa sebetulnya pers yang “tidak harus netral” dan “tidak menfitnah” itu?

oleh Rusdi Mathari
SAYA akhirnya membaca Obor Rakyat, tabloid yang belakangan ini menyulut kontroversi. Empat hari hari lalu, saya bertanya pada Setiyardi cara mendapatkan Obor Rakyat, dan dia merespons dengan mengirimkan tiga terbitan sekaligus [edisi 1, 2 dan 3]. Membaca isi tabloid itu, saya berkesimpulan, sebagian besar untuk tidak menyebut seluruh tulisan di Obor Rakyat adalah tulisan basi. Tidak ada yang baru.

Tabloid itu hanya mengulang-ulang atau lebih tepat disebut menyalin secara bebas beberapa berita yang sudah dimuat di media arus besar, terutama media online. Misalnya berita tentang Jokowi Widodo yang diusir oleh Puan Maharani usai Pemilu 9 April, seperti yang pernah ditulis oleh thejakartapostcom. Ada juga berita tentang Jokowi yang disoraki para pedagang di Pasar Senen, ketika pasar itu terbakar dan Jokowi mencoba menerobos ke lokasi kebakaran; berita dugaan korupsi bus bekas Trans Jakarta oleh Michael Bimo; berita tentang waria dan ibu-ibu yang memprotes pencalonan Jokowi sebagai presiden karena mereka menganggap Jokowi sudah berjanji mengurus Jakarta selama lima tahun; dan sebagainya.

Tulisan-tulisan lain di Obor Rakyat, dicomot begitu saja dari tulisan-tulisan yang tersebar di media semacam Kompasiana, Facebook, Twitter, blog dan situs-situs berita yang sejauh ini dikenal sebagai situs-situs yang hanya menjadi corong dari kepentingan kelompok tertentu. Misalnya tulisan tentang jumlah anggota DPR dari PDIP, yang sebagian besar disebut-sebut beragama Nasrani, atau Jokowi yang disebut sebagai capres boneka, dan sebagainya.

Berita-berita dan tulisan-tulisan yang berasal dari bermacam media online itu, oleh Obor Rakyat hanya diubah judulnya sehingga lebih provokatif, dan mungkin karena itulah, Obor Rakyat dan juga Setiyardi lalu dicaci-maki dan dituduh menyebarkan fitnah. Masa lalunya sebagai wartawan Tempo diburuk-burukkan. Soal apakah mereka benar-benar membaca tulisan-tulisan di Obor Rakyat, tampaknya sudah dianggap tidak penting karena yang penting adalah arus besar sebagian pendapat umum sudah menvonis: Obor Rakyat media fitnah.

Ada tiga fakta yang tidak bisa dibantah tentang Obor Rakyat. Pertama, alamat redaksi Obor Rakyat adalah fiktif, dan itu diakui oleh Setiyardi sebagai sebuah kesalahan dan dia mengaku sudah memperbaikinya. Kedua, tiga edisi Obor Rakyat, seluruh halamannya [16 halaman], hanya menulis tentang Jokowi dan PDIP dan tidak menulis hal lain, misalnya tentang capres Prabowo Subianto. Ketiga, Obor Rakyat hanya disebarkan ke kalangan tertentu seperti pesantren-pesantrean di kota-kota kecil, meskipun Setiyardi beralasan cara itu dilakukannya karena tidak semua orang punya akses ke internet dan membaca media online. Promosi edisi contoh kata dia, dan karena promosi, tentu hanya kalangan tertentu pula yang dipilih.

Dari tiga fakta itu, wajar bila kemudian ada yang menuding Obor Rakyat sebagai corong kepentingan politik tertentu. Dianggap sebagai media instan, yang sengaja dibuat menjelang pemilu presiden untuk berpihak memenangkan capres tertentu, dan karena itu Obor Rakyat tidak layak disebut sebagai produk pers.

Tentu, semua itu adalah tuduhan serius mengingat Setiyardi adalah eks wartawan Tempo yang mestinya paham tentang kode etik jurnalistik; tapi di musim pemilu presiden seperti sekarang, ketika setiap orang bisa melakukan “praktik jurnalistik,” nyatanya semakin sulit bagi awam untuk membedakan antara produk jurnalistik dan yang bukan jurnalistik. Banyak media, kini sering mendaur-ulang berita yang disesuaikan dengan kepentingan politik para pendiri dan pemodal.

Media online terutama, bisa dengan terburu-buru mengabarkan “sesuatu” kendati tidak jelas sumber dan asal-usulnya, demi untuk mengejar kuota berita dan peringkat. Tulisan di Facebook, Twitter, blog, mailing list dan sebagainya; lalu bisa menjadi “sumber” berita, disalin apa adanya. Sebagian besar tanpa permisi. Ketika berita dari media-media sosial itu ternyata keliru, media online bisa menghapus begitu saja, juga dengan terburu-buru, seolah mereka tak pernah mempublikasikannya.

Contoh paling terang-terangan tentang keberpihakan media [produk pers] ditunjukkan oleh dua stasiun televisi berita: Metro TV dan TV One. Masing-masing pemilik dari dua stasiun televisi itu adalah pendukung kandidat presiden yang berbeda: Surya Paloh [Metro TV] mendukung Jokowi, dan Aburizal Bakrie [TVOne] mendukung Prabowo. Karena faktor pemiliknya, dua stasiun televisi itu hanya mengutamakan untuk menyiarkan berita yang menguntungkan jagoan masing-masing bahkan seandainya jagoan yang didukung sedang menyebarkan aroma kentut busuk. Hak publik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan “netral” kemudian diabaikan oleh dua stasiun televisi itu, sementara mereka dengan cuma-cuma menggunakan ruang udara milik umum.

Kenyataan seperti itu hampir mirip dengan kenyataan di tahun-tahun pertama reformasi, ketika satu pemodal media besar menerbitkan media untuk partai-partai. Hampir semua partai lantas punya koran atau tabloid lengkap dengan wartawannya; seolah menyalakan romantisme, sewaktu bangsa ini pernah diburu oleh prapaganda para tokoh partai yang hanya bisa mengecam dan mengancam. Mirip seperti “Napoleon di desa-desa” yang ditulis Nyoto di Harian Rakjat.

Lalu, dua hari yang lalu, pendiri Tempo Goenawan Mohamad menyatakan, media massa tidak harus bersikap netral dalam kebijakan pemberitaannya, asal yang penting, isinya tidak memfitnah. Orang-orang boleh setuju dan tidak setuju dengan pendapat Goenawan, dan berdebat soal “tidak harus netral” dan “tidak menfitnah” itu, tapi pernyataan Goenawan sungguh menarik terutama bila mengingat, dia termasuk budayawan dan intelektual yang pernah menyesalkan media semacam Harian Rakjat yang hanya menjadi alat propaganda untuk membela kepentingan politik PKI.

Kelahiran majalah Tempo pada awalnya, saya kira antara lain dimasudkan oleh Goenawan untuk menjawab gaya pemberitaan model Harian Rakyat yang tidak harus netral itu. Bahwa sangat penting bagi pers untuk merawat kemerdekaan bersuara dari mana pun asalnya, dan untuk memperluas ruang menyatakan pikiran. Bukan sebagai media propaganda, tempat pikiran dikurung dan dikotak-kotakkan sesuai kepentingan politik, budaya, keyakinan dan lain-lain; karena media semacam itu sangat berbahaya dan bisa mengancam manusia.

Itulah yang pernah terjadi di Maluku [Ambon] sekitar 15 tahun lalu, ketika wilayah itu dibakar sentimen dan kebencian. Saat itu, ada dua surat kabar di sana yang menyuarakan kepentingan masing-masing kelompok yang bertikai: Suara Maluku dan Ambon Ekspres. Wartawan pun terbelah menjadi dua kubu berdasarkan agama dan tentu saja berita-berita yang mereka tulis pun tidak [harus] netral. Para wartawan Suara Maluku berpihak kepada kelompok tertentu, dan para wartawan Ambon Ekpres berpihak kepada kelompok tertentu pula.

Dua media itu lalu tampil dengan berita heroisme masing-masing dan mendaku sebagai pihak yang paling benar menyuarakan apa yang sebetulnya “terjadi” di Maluku karena berita-berita yang mereka tulis tentang konflik Maluku sudah dianggap berdasarkan fakta. Hasilnya: berkat “fakta-fakta” yang dimuat oleh dua koran itu, antara lain, khalayak Maluku semakin dibakar dengan api kebencian dan prasangka. Hal yang paling menyedihkan [dan tentu saja menjijikkan] adalah, pemodal dan pemilik koran Suara Maluku dan Ambon Ekpres adalah grup media yang sama.

Sabtu pekan silam, seseorang bernama Ruby, ramai diberitakan media online karena pernyataannya, yang mengancam akan mencari Wiranto jika pensiunan jenderal itu tak mencabut pernyataan bahwa inisiator penculikan aktivis [1997-1998] adalah Prabowo Subianto. Hampir semua media, menyebut Ruby adalah pensiunan tentara [Kopassus] berpangkat kolonel dan eks Komandan Tim I Kompi 13 Grup 1 Kopassus, Serang; kecuali Tempo.co dan Koran Tempo yang menyebut Ruby sebagai anggota Tim Mawar.

Belum jelas benar, apakah Tim Mawar yang disebut oleh Tempo.co dan Koran Tempo adalah nama tim Kopassus yang menculik para aktivis, atau Tim Mawar yang lain; tapi kalau yang dimaksud adalah Tim Mawar yang menculik para aktivis, maka tak satu pun dari 11 anggota Tim Mawar yang menculik aktivis, bernama Ruby, apalagi kemudian pensiun dengan pangkat kolonel. Mungkin saja, wartawan Tempo.co dan Koran Tempo tidak sengaja menambahkan “Tim Mawar” di belakang Ruby, misalnya karena Ruby adalah Kopassus dan mereka berhayal semua anggota Kopassus pastilah anggota Tim Mawar.

Maka, apa sebetulnya pers itu? Apa sebetulnya pers yang “tidak harus netral” dan “tidak menfitnah” itu?

Membaca Obor Rakyat yang dikirim oleh Setiyardi, saya jadi teringat pada sebuah tulisan tentang Hustler, majalah porno di Amerika Serikat yang lima tahun lalu nyaris bangkrut. Larry Flynt, penerbit Hustler saat itu meminta pemerintah Amerika untuk mengucurkan talangan dana, karena merasa sejak kriris ekonomi, tidak banyak orang yang membeli majalahnya. Hustler tidak laku. Alasan Flynt sederhana: Hustler layak diberikan dana talangan karena kebutuhan akan seks sama pentingnya dengan kebutuhan akan pangan. Kata dia, rakyat yang tertekan dan tak melakukan aktivitas seks, tidak sehat bagi suatu bangsa.

Orang-orang mungkin akan menganggap Flynt berlebihan dan akan mencapnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Tapi di sini, di musim pemilu seperti sekarang, kelakuan para wartawan yang bersekutu untuk mendukung kandidat presiden tertentu demi memperjuangkan nilai-nilai baik dan kebenaran yang dipercaya oleh mereka, sembari diam-diam merancang kuasi berita; mestinya lebih memalukan ketimbang kelakuan Flynt dan bintang porno yang tampil di Hustler.

Iklan